Wawancara Presiden-Miftahul: Merealisasikan ‘Sigap’ dan Sikap Terhadap Permasalahan Kampus

Calon Wakil Presiden Mahasiswa Nomor Urut 01, Gallus Presiden Dewagana (Arsitektur 2016) dan Miftahul Choir (Hubungan Internasional 2016). dok/ Presiden-Miftahul.

WAWANCARA, MP – “SIGAP” adalah jargon yang digaungkan oleh pasangan calon presiden mahasiswa (Capresma) dan calon wakil presiden mahasiswa (Cawapresma) nomor urut satu. Mereka adalah Gallus Presiden Dewagana (Arsitektur 2016) dan Miftahul Choir (Hubungan Internasional 2016).

 

Reporter Media Parahyangan berkesempatan untuk mewawancarai pasangan Capresma dan Cawapresma nomor urut satu pada Minggu (28/04) lalu untuk berbicara mengenai visi dan misi yang diusung serta fenomena-fenomena yang terjadi di Unpar belakangan ini. Berikut ini kutipan wawancara bersama pasangan nomor urut satu PUPM Capresma dan Cawapresma masa transisi 2019.

 

MP (Media Parahyangan) : Bisa dijelaskan mengenai visi misi kalian?

MC (Miftahul Choir)    : Visi kami adalah ingin mewujudkan mahasiswa yang intelektual-kreatif. Intelektual-kreatif kami definisikan menjadi tiga, yaitu mahasiswa yang terus mengembangkan diri, mahasiswa yang inovatif, dan mahasiswa yang memiliki pemikiran kritis, bernalar, dan sistematis dalam membuat suatu rancangan. Untuk mencapai hal tersebut, kami harus melayani mahasiswa dan bertindak sebagai LKM yang esensial dan pro-mahasiswa. Pengenmbangan mahasiswa dilakukan dalam bidang akademik melalui Kementrian PSDM dan non-akademik melalui Kementrian Ekraf. Di bagian pro-mahasiswa nya, kami berbicara tentang keberpihakan. Di sini ada kementrian yang akan melakukan advokasi yang akan menyerap aspirasi mahasiswa, kami buat kajiannya, dan kami salurkan kajian-kajian tersebut ke pihak-pihak terkait. Apapun hasilnya, akan dipertanggungjawabkan nanti.

GP (Gallus Presiden)      : Kami mengacu pada esensi yang terdapat pada Undang-Undang no. 12 tahun 2012 dan Keputusan Mendikbud no. 155 tahun 1998, memang organisasi mahasiswa melakukan pengembangan mahasiswa, dan yang kami tekankan adalah pengembangan tersebut tidak hanya untuk staff LKM ataupun mahasiswa yang terlibat dalam suatu proker, melainkan semua mahasiswa.

 

MP         : Dalam misi nomor tiga kalian, ada tentang memperkuat relasi antar lembaga melalui pendekatan personal. Bisakah dijelaskan?

MC         : Kami ingin memperkuat relasi LKM dengan lembaga-lembaga lain, tapi masih dalam tujuan profesional, seperti hubungan UKM-LKM. Tapi yang kami tekanin di sini adalah pendekatan personalnya. Jadi walaupun tujuannya profesional, kami membangun hubungan dengan pendekatan yang tidak melalui lembaga ke lembaga, lah. Misalnya, karena kami berdua dari UKM, kami merasa bahwa Salemba (Safari lembaga) yang dilakukan oleh LKM hanya berjalan sekali selama satu periode dan terlalu formal. Kami disini coba bawa dalam bentuk informal, pendekatan personal. Jadi tidak perlu direncanain jauh-jauh hari, tapi bisa sekali-kali datang ke sekretariat atau ruang UKM, atau ikut makan bareng, main futsal bareng.

 

MP         : Saat debat, pasangan nomor dua menyinggung bahwa “kebanyakan informal, nanti tidak profesional”, bagaimana tanggapan Anda?

GP          : Menurut kami, tidak ada relevansinya antara personal dengan profesional.

MC         : Setuju, dan kami lihat bahwa hubungan-hubungan dibangun secara personal dulu, secara informal. Sedangkan hubungan formal ada kekurangannya, yaitu hubungan tersebut terbatas dan tidak ada kelanjutannya.

 

MP         : Apa yang akan dilakukan selama periode transisi untuk menghadapi perubahan PROK di periode selanjutnya?

GP          : Kami menyiapkan tiga program, yaitu kami menyiapkan proposal online dengan menggunakan cloud atau website tersendiri, jad ketika 2020, lembaga yang mengirimkan proposal ke BKA atau fakultas juga akan langsung di-forward oleh sistem ke BEM dan Senat. Tapi alur birokrasi akan diatur lebih lanjut di AD/ART, tapi kami coba sediakan wadah birokrasinya. Kami juga mempersiapkan adanya Koordinator UKM, yang akan dibicarakan lebih lanjut apakah teman-teman UKM bersedia, begitu pula dengan HMPS dengan nama Ketua Lembaga. Kami juga mempersiapkan dasar-dasar hukum yang berjalan bersamaan dengan pembuatan AD/ART.

 

MP         : Bagaimana menurut kalian tentang kepentingan mahasiswa yang biasanya berkontradiksi dengan kebijakan universitas, seperti adanya jam malam dan penguncian toilet PPAG ketika malam?

MC         : Maka dari itu, ada kementrian advokasi kesejahteraan mahasiswa. Kami disini coba serap dulu aspirasi dari publik, kemudian kami bikin kajian dan diskusi publik. Dengan adanya kajian dan diskusi publik, diharapkan dapat memobilisasi massa dan PM Unpar dapat memberikan public pressure kepada yang membuat kebijakan-kebijakan tersebut. Kalaupun masih stagnan, ada transparansi pertanggungjawaban atas apa yang telah kami lakukan.

GP          : Kami bisa bikin kajian dan draft tandingannya demi mendukung kebutuhan mahasiswa. Fungsi transparansi pertanggungjawaban adalah agar isu tidak mati, agar dari tahun ke tahun semoga bisa menjadi public pressure untuk lembaga tersebut.

 

MP         : Bagaimana peran LKM dalam mengawasi pembangunan?

GP          : Itu adalah salah satu bentuk transparansi yang kami inginkan dari kampus. Makanya, kami coba membuat LKM se-transparan mungkin, sehingga mahasiswa tahu lembaga seharusnya seperti apa. Ada banyak soal ketidaktransparan dalam pembangunan, seperti kapan jadinya, dana yang digunakan, gedung apa saja, belum ada penjelasan dari yayasan, tapi itu juga akan kami usahakan dalam bentuk advokasi. Kadang mahasiswa tidak tahu apa yang mereka butuhkan dan hak apa saja yang mereka dapatkan. Kami berusaha berkoordinasi sebaik mungkin dengan yayasan atau biro terkait mengenai hal tersebut.

MC         : Unpar ingin menjadi good university governance. Dimana salah satu poin dalam good university governance adalah adanya transparansi, baik transparansi dalam dana dan akreditasi. Di sini kami ingin membantu Unpar mencapai GOG ini dalam bentuk transparansi.

 

MP         : Apa yang akan membedakan LKM sekarang dan LKM di bawah kalian serta program unggulan kalian?

GP          : Secara struktural, bisa dilihat bahwa kami menggunakan struktur Kementrian Koordinator dan Biro. Adanya Kementrian Koordinator diambil dari pengertian dari UU mengenai kementrian sendiri. Kami juga menambahkan biro untuk pendataan, seperti tren mahasiswa untuk mendukung proker dalam bentuk indeks. Di bawah Kementrian Koordinator Kemahasiswaan ada Kementrian Ekraf, Kementrian PSDM, dan Kementrian Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa. PSDM sebenarnya pecahan dari Litbang dan lebih ke arah pengembangannya dan penelitian ke Biro. Untuk program unggulannya, ada pelatihan PKM untuk menaikkan nilai Simkatmawa agar keterlibatan mahasiswa Unpar dalam skala nasional lebih tinggi. Ada workshop entrepreneurship, konsepnya sama dengan proposal ide bisnis yang ada di Simkatmawa. Mahasiswa diberitahu secara luas dan diajari cara membuat start up dan proposal. Kemudian ada Malam Ekspresi, lebih ke panggung terbuka dan terbuka bagi teman-teman yang ingin berekspresi dalam bentuk musik, stand up comedy. Ada advokasi, namanya Sigap (simak, tanggap, dampak) Unpar untuk mahasiswa Unpar. Sebenarnya ada tiga program Sigap, yaitu Sigap Unpar, Sigap Ciumbuleuit, dan Sigap Nasional.

 

MP         : Bagaimana tanggapan kalian mengenai jalannya demokrasi di Unpar?

GP          : Asas demokrasi sebenarnya belum maksimal. Sebenarnya demokrasi bukan serta merta mengikuti pemilu saja. Makanya, saya kurang setuju apabila pemilu disebut pesta demokrasi. Oke, itu bisa menjadi alat ukur, tetapi demokrasi dapat diukur juga dari keikutsertaan mahasiswa dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Keterlibatan dalam program LKM saja juga belum banyak, seperti Sobers dan Muara. Mahasiswa kesannya menjadi acuh dan tidak ada kritik serta respon setelah pemilu. Harapannya setelah kami terpilih, mahasiswa tetap mengkritisi apa yang kami kerjakan dan ada diskursus disana.

MC         : Secara kasar demokrasi dapat diartikan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berarti, kalau di konteks Unpar, khususnya LKM ini, kami mencoba untuk membuat program berdasarkan apa yang masyarakat butuhkan. Yang kedua, dalam demokrasi ada namanya kedaulatan publik. Masyarakat Unpar, baik rektorat atau LKM, memiliki kedaulatan atas apa yang terjadi disini juga. Mereka tidak bisa tinggal diam dan ikut-ikutan saja atas kebijakan yang terjadi, dan masyarakat mempunyai kedaulatan untuk mempertanyakan dan mengubah kebijakan-kebijakan tersebut, kedaulatan publik lah yang ingin kami perjuangkan.

 

MP         : Bagaimana dengan diskursus yang diciptakan pada LKM periode saat ini?

MC         : Contoh kasus, Sobers tentang PROK. Menurut kami, alangkah baiknya diadakan ketika atau sebelum PROK disahkan. Bukan setelah, karena itu namanya sosialisasi. Meskipun memang ada faktor dari rektorat nya juga. Tapi kenapa LKM tidak memobilisasi massanya? Masih sedikit diskusi-diskusi yang diadakan LKM terkait kebijakan dan isu yang terjadi Unpar, peran forum dan diskursus masih kurang dan sifatnya formal, sehingga masih jauh dari publik.

 

MP         : Banyak keluhan dan kritikan tentang seleksi internal dan pembatasan calon MPM, bahkan WD 3 ikut terlibat dalam pencalonan MPM FE. Menurut kalian, apakah LKM juga memiliki ranah untuk membahas soal ini?

GP          : Sebenarnya kalau secara struktural, ini 100% milik MPM. Mereka yang bikin aturan, mereka yang bisa investigasi dan memberikan sanksi, KPU dan Bawaslu juga di bawah mereka. Tapi, LKM tidak bisa serta merta diam. Ketika ada mahasiswa yang tidak bisa mencalonkan diri karena dihalangi oleh MPM fakultas nya atau bahkan fakultas nya. Ketika saya nanti terpilih, meskipun saya tidak mengenal dan mengetahui seberapa kompeten dia, saya akan memberikan surat rekomendasi  karena dia punya hak yang sama untuk mencalonkan diri.

 

MP         : Bagaimana bila mahasiswa sampai merasa takut karena adanya pembatasan dari sesama mahasiswa bahkan WD 3 juga?

GP          : Karena himpunan berada di bawah LKM, jadi kami dapat mengadakan forum untuk himpunan untuk menegaskan bahwa budaya setiap himpunan dan fakultas sebaiknya tidak mengurangi hak orang lain. Kami paham bahwa setiap fakultas punya cara masing-masing, tapi perlu disinkronisasi seluruh PM Unpar bahwa ada aturan yang tidak bisa dilanggar. Kami tahu mereka ingin calon yang berkualitas, tapi bisa dibahas bahwa di satu sisi semua orang bisa mencalonkan diri. Setengah tahun ini lebih ke pembuatan peraturan, kami ingin mengusulkan adanya peraturan soal pencalonan ini, bagaimana prosedur dan sanksinya.

 

MP         : Dana kemahasiswaan yang turun seringkali jauh dari proposal yang diajukan, bagaimana tanggapan kalian?

GP          : Ini juga terkait ke bentuk transparansi di awal periode. Ketika periode 2020 berjalan sesuai periode anggaran, selayaknya dana kemahasiswaan bisa diberikan di awal dan mereka bisa tahu. Harapannya pada periode transisi ini, bisa dilakukan sistem serupa. Jadi di awal, lembaga tersebut bisa tahu dana mereka berapa dan bisa melakukan negosiasi di awal di proposal keaktifan. Berjalan waktu, mereka tinggal menggunakan surat pencairan dana dan bisa dicari tahu uang kegiatan mahasiswa digunakan berapa dan tidak bisa dipotong-potong tengah jalan.

 

Brenda Cynthia | Matthew Adith | Alfonsus Ganendra

Related posts

*

*

Top