Wawancara Louis dan Chika: Soal Persenan Dana Kemahasiswaan, Antara Sistem Yang Salah Atau Rektorat Tidak Mau Memberitahu

Foto Louis-Chika Capresma dan Wapresma PM Unpar 2018. dok./TimsesLouis-Chika

WAWANCARA, MP -“Aksi” adalah jargon dan diksi yang di gaungkan oleh pasangan calon presiden mahasiswa (Capresma) dan calon wakil presiden mahasiswa (Cawapresma) nomor urut satu. Mereka adalah Louis Liu (Sipil 2015) dan Jessica Andriani Putrono (HI 2015) yang kini menjadi calon tunggal pada Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa (PUPM) Unpar periode 2018/2019.

Reporter Media Parahyangan mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai Capresma dan Cawapresma pada Senin (18/04) lalu. Untuk berbicara mengenai visi dan misi yang diusung serta membahas mengenai fenomena yang terjadi di Unpar dewasa ini. Berikut ini kutipan wawancara bersama calon tunggal PUPM 2018/2019.

MP: Sebelumnya, bisa dijelaskan visi misi kalian sebagai Capresma dan Wapresma?

C:  Jadi visi kami adalah AKSI, yaitu singkatan dari Akrab Strategis dan Inklusif. Untuk misi, kami punya tiga misi. Misi yang pertama adalah untuk mencapai akrab. Ada tiga fokus utama dalam tahapan ini, yang pertama adalah Lembaga Kepresidenan Mahasiswa (LKM) harus hadir dalam kegiatan LKM itu sendiri, Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). LKM juga harus bersikap partisipatif seperti membuka ruang dan membuat wadah partisipasi untuk mahasiswa. Setelah itu, perlu juga ada hubungan saling peduli sesuai dengan aspirasi mahasiswa.

L: Misi yang kedua adalah bergerak secara efektif dan esensial. Kami melihat bahwa banyak kegiatan mahasiswa yang hanya mengikuti tradisi tanpa mengetahui tujuan, latar belakang dan sasaran. Di sini kami mengkaji ulang tujuan, sasaran, dan latar belakang dari masing-masing program kerja agar sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Misi ketiga adalah menciptakan lingkungan kerja yang membangun dan transparan. Harapan kami, masing-masing lembaga itu bisa saling mengkritik, saling memberi saran, saling membantu. Kita juga ingin menjadi transparan kepada mahasiswa terutama mengenai keuangan.

MP: Program kerja kalian akan berdasarkan aspirasi mahasiswa dan diberi waktu dari bulan April sampai Juni untuk mengumpulkan aspirasi, bisa jelaskan mengenai ini?

C: Seperti tadi sudah dijelaskan, banyak kegiatan-kegiatan yang kurang tepat guna. Ide ini muncul setelah kami melakukan brainstorming dan juga berbicara dengan beberapa orang. Kami menilai ide ini baik karena sifatnya dari mahasiswa dan untuk mahasiswa. Ada juga beberapa program kerja yang sudah kami tetapkan untuk diadakan karena harus ada, sebagai contoh adalah Inisiasi dan Adaptasi (SIAP), ekspo UKM, majalah Zoom In dan highlights.

L: Kami bukan berarti menghilangkan semua program kerja, tetapi kami harus memastikan apakah semuanya sesuai dengan kebutuhan atau tidak dengan mengkaji ulang di awal. Mungkin juga akan ada program kerja baru dari kami yang akan menambah wawasan mahasiswa tentang isu nasional yang dinamakan “komunal bersuara”. Program kerja ini akan seperti diskusi publik yang melibatkan semua himpunan mahasiswa program studi (HMPS) yang akan kami ajak bekerjasama untuk datang.

MP: Banyak sekali komunitas di Unpar dan banyak juga yang ingin diangkat menjadi UKM, tetapi belum ada sampai saat ini komunitas yang menjadi UKM. Apakah LKM seharusnya memfasilitasi mereka untuk membantu mereka menjadi UKM?

C: Saya juga dulu pernah menjadi anggota komunitas. Sebenarnya ada beberapa persyaratan untuk sebuah komunitas agar bisa menjadi sebuah UKM. Mungkin ada beberapa komunitas yang persyaratannya belum jelas, tetapi bagi komunitas yang persyaratannya sudah jelas pasti akan diperjuangkan oleh LKM bersama dengan MPM ke Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKA). Untuk permasalahan dengan BKA sendiri seperti dana, ruangan, dan lain-lain juga akan kami perjuangkan.

L: Yang kami tahu juga, pada periode ini sudah ada satu UKM (red. mungkin maksudnya komunitas yang akan menjadi UKM) untuk naik di periode selanjutnya, untuk detailnya mungkin bisa ditanyakan karena jujur saya juga tidak tahu tetapi sudah diusahakan oleh LKM bersama dengan MPM. Saya yakin LKM dan MPM sudah berusaha untuk menaikan komunitas-komunitas tersebut menjadi UKM, toh itu kan menjadi daya tarik tersendiri bagi mahasiswa-mahasiswa.

Mungkin kita tidak tahu kebijakan dari rektorat seperti apa, apakah mereka memutuskan untuk tidak menaikan mereka menjadi UKM pasti mereka punya kepentingan tersendiri. Mungkin dari segi ruangan belum ada dan persyaratan-persyaratan juga belum ada, tetapi kami juga pasti akan membantu memperjuangkan.

MP : Bagaimana tanggapan kalian mengenai masalah pembangunan di Unpar seperti pembangunan yang sekarang berhenti dan juga gedung yang ternyata tidak memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF)? Apakah LKM kedepannya akan melaksanakan pengawasan terhadap hal tersebut?

L: Masalah pembangunan bukanlah ranah kami untuk mengurusi hal tersebut. Hal yang kami usahakan adalah aspirasi mahasiswa. Jika mahasiswa merasa ada yang bersalah maka kami akan menyampaikannya dan akan menanyakannya.

Seperti yang kita tahu Media Parahyangan telah mengkritisi hal ini dan tidak mendapatkan respon yang baik, sehingga apa yang dapat kami laksanakan adalah menyalurkan aspirasi mahasiswa karena tidak mungkin bagi kami untuk mengambil alih pembangunan. Pengawasan yang akan kami lakukan adalah kami akan menanyakan hal ini terus kenapa berhenti, dan jika belum ada statement kami akan menanyakan lagi secara berkala.

MP : Bagaimana pedapat anda mengenai periode kepengurusan dan periode anggaran yang tidak berlangsung secara bersamaan?

L: Sebenarnya hal itu adalah hal yang baik ketika kita bisa menyelaraskan periode kepemimpinan dengan periode anggaran, sehingga lebih mudah dalam penyusunan anggaran. Tapi yang harus kita ketahui, yang akan terkena dampaknya tidak hanya LKM saja, tetapi MPM, UKM, dan HMPS juga. Jadi harus ada pertimbangan lagi apakah kita mau menjadikannya 1,5 periode, atau apakah mau hanya setengah periode sehingga kami tidak bisa menyelesaikan program kerja kami. Pada akhirnya ini tidak hanya menjadi pertimbangan LKM saja, namun juga MPM, UKM, dan HMPS. Pada akhirnya ketika seluruh mahasiswa setuju untuk setengah periode ya sudah kenapa tidak, toh itu adalah hal yang baik sebenarnya.

C : Kalau dari kami sih siap untuk periode kepemimpinannya diperpendek atau diperpanjang. Nah itu kan sudah muncul sebagai sebuah isu, kami akan kembalikan kepada masyarakat dan calon yang telah terpilih juga. Jika hal tersebut dianggap hal yang baik, maka kami siap.

L: Di sini, kami siap apabila mahasiswa menyetujuinya, karena hal tersebut adalah yang baik. Tapi ini harus sesuai dengan pertimbangan mahasiswa dan tidak bisa dari kami sepihak.

MP : Melihat permasalahan dana kemahasiswaan PM Unpar yang belakangan cenderung menurun. Apa yang membuat anda yakin bahwa kepemimpinan anda akan berhasil dalam memperjuangkan dana kemahasiswaan ini?

C : Kita sudah berkoordinasi dengan BKA berapa uang yang akan kita dapatkan di periode nanti. Sebenarnya setelah ada aspirasi masyarakat dan adanya program kerja (proker) yang pentingkan tujuan proker itu tercapai, masalah dana biasa mengenai tempat dan barang yang dibutuhkan. Dengan adanya set up dari awal kami akan bisa memodifikasi mengenai kebutuhan tempat dan barang-barang sehingga bisa sesuai dengan perencanaan awalnya. Jadi yang penting bukan ukuran besarnya acara tersebut, tetapi tujuannya tercapai, jadi kita harus pintar-pintar mengelola uang tersebut agar tujuan proker kita tercapai.

L : Masalah keuangan memang selalu dibahas setiap tahun, dan tahun ini ada pertanyaan di mana uang Sistem Kredit Semester (SKS) naik terus tapi dana kemahasiswaan justru turun, dan saya rasa jawaban rektorat pada waktu itu memang kurang memuaskan. Jadi dari LKM yang paling penting adalah kami sudah tahu dana yang kita dapat berapa dan harus pintar dalam menggunakannya.

Tapi untuk keseluruhan PM Unpar ya kita harus meminta keterangan pihak rektorat, seperti persenan uang yang masuk untuk PM Unpar berapa. Sehingga apakah memang ini sistem kita yang salah atau memang pihak rektorat yang tidak mau memberitahu. Masalah keuangan memang sudah menjadi masalah rutin kenapa uang SKS naik tapi pembangunan berhenti dan dana kemahasiswaan turun.

Maka untuk kedepannya kita harus mengumpulkan data terlebih dahulu apakah benar dana kemahasiswaan turun, sehingga saat menghadap rektorat kita bisa membawa data, “Pak kenapa nih uang SKS naik tapi dana kemahasiswan turun?”, begitu. Karena yang kurang dari persatuan mahasiswa kita adalah data, sementara untuk memvalidkan argumen, diperlukan sebuah data.

LKM periode ini cukup baik karena sudah membuat database mengenai data dana kemahasiswaan dengan harapan kami bisa meneruskannya, tapi mungkin masih belum valid karena baru tahun kedua. Namun, harapannya adalah untuk periode berikutnya bisa diteruskan untuk diperjuangkan ke pihak rektorat karena pihak rektorat pasti selalu meminta data. Jadi soal penuntutan mungkin periode kami belum, tapi harapannya di periode depan ya bisa karena kami sudah memberikan datanya.

MATTHEW ADITH | ALDO PRADHANA