Wawancara Dosen Hukum Maria Ulfah: Pembebasan Napi dan Masalah Lapas Indonesia

pembebasan napi covid 19

WAWANCARA, MP – Awal April lalu, publik dihebohkan dengan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly yang membebaskan lebih dari 38.822 narapidana tindak pidana umum, baik dewasa dan anak untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 di dalam lapas. Pembebasan napi ini sendiri diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM bernomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Dikutip dari buku yang dirilis ICJR (Institute For Criminal Justice Reform) berjudul ‘Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak, dan Penyelesaiannya’, sejak beberapa tahun terakhir overcrowding lapas/rutan di Indonesia merupakan permasalahan yang masih sulit diatasi. Selama ini, peningkatan jumlah penghuni tidak diikuti oleh penambahan ruang dan daya tampung hunian pada rutan/lapas

Meskipun telah ada upaya untuk membangun lapas dan rutan baru yang dilakukan pemerintah melalui Ditjen Pemasyarakatan dengan tujuan tercukupinya tempat bagi narapidana, namun pada akhirnya usaha ini akan percuma jika tidak dapat mengalahkan tingkat narapidana yang masuk.

Pembebasan napi ini dilatarbelakangi oleh kondisi di dalam lapas yang sangat padat atau overcrowding sehingga tidak memungkinkan dilakukan physical distancing. Untuk itu, reporter Media Parahyangan berkesempatan untuk mewawancarai Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unpar, Maria Ulfah untuk dimintai tanggapannya mengenai kebijakan ini.

MP: Alasan pembebasan 35 ribu napi yang dilakukan oleh Menteri Yasonna adalah karena alasan overcrowding, bagaimana tanggapan ibu mengenai hal ini?

Maria (M):  Overcrowding atau melebihi kapasitas memang sudah terjadi sejak sebelum virus Corona menyebar secara luas di Indonesia. Melebihi kapasitas memang membuat suasana di dalam lembaga pemasyarakatan menjadi tidak nyaman, satu sel dihuni jumlah narapidana yang banyak. Bapak Menteri Hukum dan HAM mendasarkan pembebasan para napi pada tahapan asimilasi dan integrasi pada alasan kemanusiaan yang direkomendasikan oleh PBB agar mereka tidak terdampak virus Corona di dalam lembaga pemasyarakatan.

Akan tetapi, pembebasan napi ini tidak diiringi dengan peluang pekerjaan yang dapat mereka lakukan sekembalinya di masyarakat dalam situasi Corona. Hal ini dapat menimbulkan kemungkinan para napi melakukan hal yang mereka ketahui yaitu melakukan tindak pidana kembali. Menurut saya, seharusnya pembebasan para napi diiringi dengan pemanfaatan situasi yang memberikan penghasilan kepada mereka sekaligus bermanfaat bagi warga sekitar. Misalnya ada negara yang menggunakan jasa para napi untuk membuat masker atau faceshield.

MP:
Secara hukum dan etika HAM, bagaimana seharusnya kualitas dan kelayakan lapas
di Indonesia?

M: Berdasarkan hak-hak narapidana, seharusnya lembaga pemasyarakatan di Indonesia diporsikan pada jumlah seharusnya atau kurang dari seharusnya. Jika sudah melebihi, maka hal tersebut tidak sejalan juga dengan pemenuhan standar secara internasional. Ini tulisan saya mengenai kedua hal tersebut.

MP: Hak-hak yang penting dilindungi bagi narapidana tertuang dalam dalam Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan. Isi pasal tersebut antara lain kebebasan untuk menjalankan ritual keagamaan, mendapat pendidikan dan pengajaran, mendapat pelayanan akan makanan dan kesehatan yang layak, hingga mendapatkan kebebasan seperti cuti maupun pengurangan masa tahanan sesuai dengan syarat yang berlaku. Undang-Undang ini berpatokan pada standarisasi yang dirilis oleh PPB melalui United Nations Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners.

MP:
Sejauh mana Indonesia bisa memenuhi kelayakan lapas tersebut?

M: Dari beragam data ombudsman juga ditemukan bahwa memang beberapa lembaga pemasyarakatan di Indonesia tidak memenuhi standar hak kesehatan ataupun makanan yang layak.

MP: Mengutip dari tulisan Maria Ulfah dalam buku Percikan Gagasan tentang Hukum Hak Asasi Manusia terbitan Fakultas Hukum Unpar, pembiayaan untuk pemenuhan hak Narapidana atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, Indonesia wajib memenuhi hak atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi warganya termasuk Warga Binaan Pemasyarakatan yakni Narapidana, dimana sejalan dengan prinsip persamaan hak di depan hukum yaitu equality before the law.

Jika ada kekurangan biaya pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, itu menunjukkan bahwa sanksi pidana penjara yang berupa pelaksaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya membatasi hak kebebasan bergerak saja, tetapi pada praktiknya juga mengurangi hak asasi lain (hak atas pelayanan kesehatan dan makanan layak) yang wajib dipenuhi oleh Negara.

MP: Kita
tahu banyak kasus yang terjadi seperti pengendalian kriminalitas hingga pungli
di dalam penjara. Sejauh ini, apa yang telah dilakukan Indonesia dalam
mengatasi permasalahan kelayakan tersebut secara nyata?

M: Pemberian sanksi kepada kepala lembaga pemasyarakatan
yang diketahui melakukan pungli, pengawasan, himbauan. Tetapi karena jumlah
wilayah Indonesia sangat luas, belum semua terawasi dengan baik. Contohnya kasus
sel mewah Setya Novanto yang sudah diketahui beberapa kali di Lapas Sukamiskin.
Diperlukan integritas moral dari para pegawai Lembaga Pemasyarakatan serta
peran masyarakat untuk berani melawan permintaan pungli tersebut dengan
melaporkan kepada Ombudsman setempat.

MP:
Apakah kita bisa menyebut jika negara gagal dalam memenuhi dan menjamin hak
dasar napi untuk hidup dengan layak di dalam lapas?

M: Kalau gagal, menurut saya bukan kata yang
tepat karena selama ada tindak pidana terjadi dan pidana penjara masih menjadi
sanksi dalam mayoritas aturan maka lembaga pemasyarakatan menjadi pokok
permasalahan yang terus terjadi. Negara masih belum maksimal memenuhi dan
menjamin hak dasar narapidana, atau istilah lebih luas yang mencakup anak
sebagai pelaku tindak pidana adalah Warga Binaan Pemasyarakatan.

MP:
Apakah negara harus memberikan kompensasi atas kegagalannya dalam memenuhi hak
dasar napi tersebut? Dengan cara apa negara dapat memberikan kompensasi?

M: Seharusnya melalui Ombudsman, tetapi bukan kompensasi sejumlah uang, namun kewajiban pemerintah untuk memperbaiki pemenuhan hak-hak mereka.

MP:
Apakah hak napi yang tidak terpenuhi ini menjadi salah satu faktor napi
terdorong untuk mengulangi kejahatannya setelah bebas dari penjara?

M: Tujuan sanksi penjara sesungguhnya
memberikan efek jera bagi pelaku dan perlindungan bagi masyarakat. Kalau
diperhatikan, ada narapidana yang bertobat setelah menjalani pidana penjara,
namun ada juga yang mengulangi tindak pidana. Bisa saja dimungkinkan dari tidak
terpenuhi hak-hak mereka, bisa juga karena masyarakat yang memberikan stigma
negatif sehingga tidak dipercaya untuk mendapat pekerjaan. Jika mereka tidak
bisa memiliki penghasilan, ya dimungkinkan mereka mengulangi tindak pidananya
lagi. Karena siklus kehidupan untuk bertahan namun peluang bagi mereka tidak
tersedia. Hal ini tentunya tidak mudah karena biaya hidup juga tidak murah.

MP:  Di Amerika Serikat dan Australia terdapat
penjara swasta. Apakah penjara swasta dapat mengatasi permasalahan ini di Indonesia?

M: Tidak mudah karena biayanya juga tidak murah. Privatisasi lembaga pemasyarakatan diperlukan kompromi antara pemerintah dan swasta. Namun begitu, bisa menjadi solusi tetapi perlu pertimbangan matang dari para pihak penyelenggaranya agar tujuan proses menjalankan sanksi penjara itu tercapai.

Reporter: Muhammad Rizky, Nathanael Angga

Editor: Novita, Naufal Hanif

Penulis

Related posts

*

*

Top
Atur Size