Wawancara Denny-Dzikra: Merealisasikan ‘Dedikasi’ dan Sikap Terhadap Permasalahan Kampus

Calon Wakil Presiden Mahasiswa Nomor Urut 02, Denny Rizky Setiawan (Hukum 2016) dan Dzikra Aksanulalif Muiz (Akuntansi 2016). dok/ Denny-Dzikra.

WAWANCARA, MP – “DEDIKASI” adalah jargon yang digaungkan oleh pasangan calon presiden mahasiswa (Capresma) dan calon wakil presiden mahasiswa (Cawapresma) nomor urut dua. Mereka adalah Denny Rizky Setiawan (Hukum 2016) dan Dzikra Aksanulalif Muiz (Akuntansi 2016).

Reporter Media Parahyangan berkesempatan untuk mewawancarai pasangan Capresma dan Cawapresma nomor urut dua pada Minggu (28/04) lalu untuk berbicara mengenai visi dan misi yang diusung serta fenomena-fenomena yang terjadi di Unpar belakangan ini. Berikut ini kutipan wawancara bersama pasangan nomor urut satu PUPM Capresma dan Cawapresma masa transisi 2019.

MP (Media Parahyangan) : Bisa dijelaskan mengenai visi dan misi kalian?

DR (Denny Rizky S)             : Kita ingin menjadikan LKM sebagai wadah yang bergerak secara esensial. Dengan empat misi, yaitu berinisiatif melakukan komunikasi dan berkooperasi dengan seluruh elemen Unpar karena yang kami lihat, memang sudah terjadi, tetapi belum optimal. Banyak mahasiswa yang merasa publikasi acara LKM tidak tersampaikan dan kooperasi yang selama ini dijalankan belum cukup optimal, sehingga ingin kami tingkatkan pada periode ini. Mengenai misi nomor dua, yaitu mengoptimalkan LKM sebagai wadah pemenuhan kebutuhan mahasiswa, dimana kami menjawab soal esensial tadi dengan menjawab kebutuhan mahasiswa walaupun sulit untuk memenuhi semua kebutuhan mahasiswa, sehingga akan kami pilih dan kami bergerak berdasarkan kebutuhan itu. Misi nomor tiga, yaitu kita ingin membentuk budaya kerja yang konstruktif secara sistematis. Karena sebenarnya di LKM itu belum ada SOP dan guideline yang bisa di-share kepada para staff, sehingga staff dapat tahu apa yang akan ia lakukan selama enam bulan ke depan. Misi nomor empat, mengenai PROK 2008 dan 2018 adalah, maka misi kami adalah mempersiapkan regenerasi kemahasiswaan, yang kemudian dalam bentuk pembinaan.

 

MP         : Apa yang akan dilakukan selama periode transisi untuk menghadapi perubahan PROK di periode selanjutnya?

DR          : Terkait struktural, kami melihat bahwa kami masih di masa PROK 2008, sehingga struktur kami hampir mirip dengan struktur yang lama. Namun, seiring berjalannya waktu, kami akan menyiapkan untuk BEM agar BEM tidak perlu memulai dari nol.

 

MP         : Apa yang dipersiapkan?

DR          : Lebih ke arah pembenaran sistem fungsional LKM. Dari perubahan PROK, hak dan kewajiban BEM tidak berbeda jauh dengan LKM. Namun, karena memang akan berubah sejajar secara struktural, memang fokus yang dihadapi oleh BEM akan berbeda dengan LKM yang sekarang.

DA (Dzikra Aksanulalif ): Untuk masa transisi, kami ingin membenahi sistem dari cara bekerja, seperti tahapan-tahapan GP dan danus, serta membuat SOP dan guideline untuk setiap kegiatan fungsional sehari-hari seperti rapat, open recruitment, publikasi, dan GP. Fungsi LKM yang berubah menjadi BEM masih sama sebenarnya, sebagai lembaga eksekutif mahasiswa di tingkat universitas. Sedangkan untuk alur birokrasinya, kita akan lihat selama periode transisi dengan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain dan kita dapat memberikan masukan mengenai peraturan, AD/ART dan kepada periode ke depan.

 

MP         : Bagaimana pembekalan untuk organisasi kemahasiswaan selain LKM dalam menghadapi periode transisi?

DA          : Kita harus mendengarkan lembaga-lembaga lain dulu terkait usulan dan masukan untuk perbaikan sistem yang akan berubah pada periode 2020. Dari pemikiran kita, kita merasa ada baiknya proposal HMPS dan UKM tidak perlu melalui persetujuan LKM supaya memangkas birokrasi. Kami mengasumsikan dan menyarankan bahwa proposal tersebut berarti bisa langsung ke fakultas atau BKA. Yang bisa kami fasilitasi adalah dari Kemenseslem memberikan perhatian bagaimana cara membuat proposal sehingga mereka tetap mendapatkan fasilitas dari kami, dan kami berkoordinasi dengan BKA, karena perlu tahu tanggal-tanggal pelaksanaan, bentrok atau tidak. Dan fungsi koordinasi tetap dapat dijalankan dalam forkom, atau dalam bentuk excel dan bisa diisi seperti tanggal. Tapi tetap harus dikoordinasi dengan satu PM Unpar.

 

MP         : Bagaimana menurut kalian tentang kepentingan mahasiswa yang biasanya berkontradiksi dengan kebijakan universitas seperti adanya jam malam dan penguncian toilet PPAG ketika malam?

DR          : Yang saya lihat disini, waktu dulu kampus memang ingin meminimalisasi kegiatan-kegiatan yang ada pada kampus karena apabila mahasiswa ada di kampus, istilahnya “menambah kerjaan” beberapa pihak, tapi saya lupa saya dengar dari siapa. Dari sisi lain, mungkin peraturan sekarang memang terpusat dan mengikuti budaya-budaya kampus lain. Toilet PPAG, sebenarnya, dengan dibuka terus, mungkin menambah kerjaan keamanan, sedangkan mereka juga mempunyai batas jam kerja. Kita disini sebagai mahasiswa harus mencoba bernegosiasi dengan pihak kampus atas apa yang kita butuhkan dan cari jalan keluarnya. Kita tidak bisa terus menerus memaksa kehendak kita, memaksa kampus untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan kita sedangkan kampus mempunyai prinsip yang berbeda.

DA          : Fungsi LKM adalah menjembatani, kita harus menjadi jembatan antara mahasiswa dan kampus. Kita harus melihat dari kedua sisi, alasan pihak universitas seperti apa. Dengan melihat secara keseluruhan, baru kita bisa nilai apakah hal tersebut baik atau tidak, dan solusi apa yang cocok untuk hal tersebut.

 

MP         : Bagaimana kalian menanggapi soal transparansi dana?

DR          : Yang saya tahu, belakangan ini, pemotongan DKM dialokasikan ke beasiswa. Di atas rektorat ada yayasan, dan kita belum bisa mengontrol yayasan. Kita sebagai mahasiswa pasti mempertanyakan uang SKS yang terus naik, DKM yang terus dipotong. Dulu di LKM zaman Mahesa, sudah pernah ada Sobers mengenai transparansi dana, dan jawaban yang diberikan belum memuaskan mahasiswa sepenuhnya. Karena kita sebagai jembatan, kita harus mengembalikan ini kepada mahasiswa, menjelaskan bahwa sebenarnya ini yang terjadi.

DA          : Kalau di FE, uang DKM yang turun sesuai dengan proposal yang diajukan. Karena di awal memang sudah diberitahu anggaran, dan selama periode tersebut dapat dikontrol anggaran untuk proker, dan sebagainya.

 

MP         : Terkait fenomena kepanitiaan acara di Unpar, yang sering terjadi adalah panitia di tanggung biaya demi kelancaran acara. Bagaimana cara menurunkan iuran panitia acara sedangkan dana kemahasiswaan yang cair untuk acara tersebut terbatas?

DR          : Iuran dan dana kemahasiswaan ini berhubungan erat, dan belum dapat kita kendalikan karena dirapatkan oleh pihak kampus. Disetujui di awal periode, baru pelaksanaan, dan yang selama ini menjadi kebingungan kita, tidak semua yang disetujui di awal periode akan keluar seperti di awal. Kenapa? Karena mungkin kampus punya satu atau lain hal yang lebih penting daripada organisasi kemahasiswaan, sehingga langkah yang mereka ambil adalah dengan memotong dana kemahasiswaan dan mengalokasikannya ke tempat lain. Mengenai iuran, ini, kan kami mencari cara untuk pencegahan. Dan selama ini, iuran dalam suatu proker ditetapkan dari keputusan panitia itu sendiri. Kami sebagai kabinet, harus melihat lagi apakah iuran tersebut diakibatkan karena benar-benar terdesak atau tidak.

DA          : Iuran diputuskan oleh ketua pelaksana dan termasuk dalam dana tidak terduga. Langkah konkrit yang akan kami lakukan selain mengkaji dalam proses nanti, kami juga menambah kewirausahaan dalam kementrian keuangan. Gunanya untuk mengontrol sistem danus dari internal, mengontrol kordiv-kordiv danus dalam bentuk penjadwalan dan jenis barang apa yang didanuskan antar proker agar tidak bertabrakan. Selain itu, ada upaya bimbingan untuk memajukan kordiv-kordiv danus.

 

MP         : Apa yang akan membedakan LKM yang dibawa kalian dengan LKM periode sekarang? Apakah ada program unggulan?

DR          : LKM yang sekarang sudah terlalu proker-oriented. Orang-orang LKM menghilang setelah menyelesaikan prokernya. Dari situ, kami berharap LKM yang kami bawa, daripada hanya membuat suatu acara, dapat mengoptimalkan fungsional-fungsionalnya, apalagi nanti ketika LKM akan sejajar dengan lembaga lain secara struktural. Program unggulan kami adalah adanya acara penghubung antara mahasiswa dengan alumni yang berujung pada job fair.

DA          : Kami akan mengembalikan Dirjen Kesejahteraan Mahasiswa. Terkait proker, nanti pasti akan dikaji lagi menurut kebutuhan dan fenomena yang ada. Proker belum tentu menjadi satu-satunya solusi, bisa birokrasi ataupun sistem. Kami merasa bahwa mahasiswa tingkat atas memerlukan informasi tentang dunia kerja dan magang, sehingga kami berpikir untuk mengadakan Parahyangan Alumni Day untuk mewadahi mahasiswa sekaligus alumni dapat memberikan sharing.

 

MP         : Bagaimana menurut kalian mengenai demokrasi yang terjadi dalam lingkup Unpar?

DR          : Terkait PUPM, yang saya sayangkan bahwa masih banyak mahasiswa yang tidak tahu kapan pemilihan nanti diadakan. Kami para calon berusaha sebaik mungkin untuk memperkenalkan diri kami kepada mahasiswa, tetapi masih ada saja mahasiswa yang tidak tahu siapa calonnya, kapan pelaksanaan pemilihannya. Menurut saya, awareness yang dibangun masih kurang.

 

MP         : Ada banyak kritikan soal seleksi internal di MPM. Bagaimana tanggapan kalian melihat fenomena ini?

DA          : Seleksi internal MPM, kita tentu ingin mempersiapkan calon yang maju nanti adalah calon yang terbaik, makanya kita juga melibatkan dosen. Karena mahasiswa juga bisa menilai seperti apa, sih karena sesama mahasiswa dan kita juga butuh bimbingan agar proses tersebut bisa berjalan dengan baik untuk menyiapkan calon terbaik.

DR          : Saya lihat, setiap fakultas (red. organisasi mahasiswa baik dalam tingkat jurusan atau fakultas) mempunyai budaya masing-masing untuk melaksanakan asas demokrasi. Disini tidak ada peraturan yang mengharuskan seperti apa, sehingga menyebabkan adanya kebijakan masing-masing fakultas. Saya ngelihatnya kayak parpol sih, pasti mengeluarkan calon-calon terbaiknya. Tapi, dilihat adanya keinginan masyarakat yang banyak, maka kita harus menyeleksi terlebih dahulu dan saya membandingkan ini dengan akademi militer, yang namanya seleksi daerah. Menurut saya, disini belum ada sistem terintegrasi, bahwa KPU dan Bawaslu dapat menangani hal seperti itu. MPM dan LKM juga belum kepikiran untuk membahas bersama peraturan untuk ke arah sana, sehingga masih menjadi otonomi setiap fakultas.

 

Brenda Cynthia | Matthew Adith | Alfonsus Ganendra

 

Related posts

*

*

Top