Wawancara Bersama Dosen Administrasi Publik: Masalah Birokrasi Hambat Penanganan Pandemi

WAWANCARA, MP — Pemerintah Indonesia sering dikritik atas langkah-langkahnya yang terhambat birokrasi dalam menangani pandemi Covid-19. Mulai dari mempermudah impor alat kesehatan (alkes) yang terdiri dari Alat Pelindung Diri (APD), pakaian pelindung dari bahan kimia atau radiasi, pakaian bedah, eximination gown terbuat dari serat buatan, masker bedah, masker lainnya dari bahan nonwoven, termometer infra merah, dan barang-barang lain berupa sanitary towel, tampon saniter, popok bayi dan barang semacam itu selain bahan tekstil, kertas atau pulp kertas untuk sekali pakai sampai dengan perizinan daerah untuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dinilai dipersulit oleh pemerintah pusat.

Birokrasi pemerintah Indonesia cukup sering disoroti akibat dari implementasi kebijakan yang dinilai kurang efektif dan efisien oleh berbagai elemen mulai dari masyarakat sipil sampai politisi. Maka dari itu, Media Parahyangan (MP) berkesempatan mewawancarai Tutik Rachmawati, dosen Administrasi Publik Unpar untuk dimintai keterangannya mengenai masalah, cara kerja, dan dampak birokrasi pemerintah Indonesia dalam penanganan pandemi.

Lihat juga: Dampak COVID-19 Terhadap Mahasiswa Unpar

MP: Sebenarnya apa dampak birokrasi terhadap penanganan COVID-19 ini?

T (Tutik): Birokrasi atau pemerintah merupakan mesin kerja-nya negara. Hal ini berarti bahwa negara hanya bisa bekerja bila birokrasinya berjalan dengan baik. Negara yang kuat (strong government) dicerminkan melalui kualitas birokrasinya. Birokrasi yang berkualitas akan mempengaruhi dua aspek penyelenggaraan negara yaitu penyediaan pelayanan publik oleh negara dan pelaksanaan dan juga pembuatan kebijakan-kebijakan publik.

Ketika birokrasi mengeluarkan sebuah kebijakan, birokrasi juga harus menyiapkan logistik-logistik atau sumber daya yang akan diperlukan untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut tidak merugikan siapapun. COVID-19 menjadi momen bagi birokrasi untuk menunjukkan kualitasnya. Mungkin sampai saat ini kita masih mengeluhkan kerja birokrasi, soal impor APD dan izin PSBB di beberapa daerah. Namun seperti halnya sektor lain, yaitu sektor non-pemerintah (atau sektor non-publik), birokrasi juga mengalami disrupsi atau kepanikan menghadapi krisis ini.

Birokrasi sebagai sektor publik juga dipaksa berubah. Beberapa perubahan tersebut misalnya:

Responsivitas pemerintah terhadap berbagai pilihan untuk memecahkan masalah seputar COVID-19. Dalam hal ini kita bisa lihat bahwa ada bagian tertentu yang respon dari birokrasi cepat dan ada juga di beberapa bidang yang respon dari birokrasi amat lambat. Birokrasi menunjukkan respon yang cukup cepat di layanan kesehatan dan pendidikan.

Penganggaran Publik (public budgeting). Dalam merespon COVID-19 dan dengan segala konsekuensinya, birokrasi atau pemerintah dipaksa untuk merancang ulang prioritas anggarannya. Ada banyak isu soal restrukturisasi prioritas anggaran pemerintah dalam merespon COVID-19. Yang saya perhatikan adalah restrukturisasi anggaran ini masih menjadi PR besar bagi birokrasi terutama pemerintah daerah baik provinsi, kota maupun kabupaten.

Kolaborasi antar sektor. Untuk merespon COVID-19 ini, birokrasi dipaksa untuk maju dan mau berkolaborasi dengan sektor lain dan aktor lain. Pemerintah tentu tidak bisa bekerja sendiri untuk melawan COVID-19, diperlukan sektor lain dan aktor lain.

MP: Terdapat kritik, misal penerapan PSBB yang terlalu birokratis dan jalur birokrasi yang panjang. Sebenarnya bagaimana birokrasi pemerintah bekerja saat krisis?

T: Birokrasi dicirikan sebagai organisasi yang netral, obyektif, berdasar pada aturan-aturan dan menerapkan hierarki. Karakter tersebut melekat dengan tujuan supaya birokrasi yang merupakan mesin kerja pemerintah dapat bekerja mencapai efisiensi yang maksimal. Karakter ini menjadi karakter dari birokrasi di negara manapun termasuk Indonesia.
Dalam aspek kerja pemerintah pada saat krisis, yang pasti birokrasi Indonesia bekerja dengan membawa karakter dari birokrasi seperti yang telah dijelaskan diatas yaitu netral, obyektif, berdasar pada aturan-aturan dan menerapkan hierarki.

Contoh nyata dilema birokrasi bekerja pada saat krisis COVID-19 ini adalah PERPPU No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Birokrasi bekerja berdasarkan aturan-aturan. Mengapa seperti ini, karena birokrasi yang bekerja tanpa aturan-aturan dapat dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap aturan yang lainnya. PERPPU No.1 Tahun 2020 tersebut dikeluarkan sebagai landasan hukum bagi birokrasi (dalam hal ini adalah menteri keuangan) untuk menggunakan anggaran dengan tujuan menangani pandemic COVID-19.

Payung hukum atau aturan-aturan menjadi dasar bagi kerja birokrasi karena birokrasi harus memastikan bahwa saat bekerja, aspek netralitas, aspek objektivitas dan aspek hierarki menjadi pertimbangan utama.

MP: Bagaimana birokrasi yang buruk dan berbelit dapat menghambat penanganan krisis?

T: Buruk dan berbelitnya birokrasi sebenarnya (disebabkan) karena birokrasi harus memastikan bahwa aspek netralitas, aspek objektivitas dan aspek hierarki menjadi pertimbangan utama. Tanpa pertimbangan-pertimbangan utama tersebut birokrasi dapat dianggap tidak demokratis, dan tidak sesuai dengan konstitusi. Tentu saja benar bahwa birokrasi yang buruk dan berbelit dapat menghambat penanganan COVID-19 ini.

Birokrasi yang buruk kita pahami sebagai birokrasi yang tidak berkualitas. Untuk menangani COVID-19 ini tentu saja layanan publik bidang kesehatan harus diutamakan. Birokrasi yang tidak berkualitas tidak akan merespon dengan cepat perkembangan kebutuhan-kebutuhan untuk penanganan COVID-19. Contoh apabila kita mengandalkan hanya pada mekanisme pasar dan tidak ada campur tangan birokrasi maka kebutuhan akan masker dan hand sanitizer akan ditentukan oleh pasar melalui keseimbangan harga. Kita melihat secara jelas di awal penyebaran COVID bagaimana mekanisme pasar gagal dalam mengatur penyediaan masker dan hand sanitizer. Tidak ada aspek keadilan dan demokrasi disana. Sehingga dibutuhkan campur tangan birokrasi untuk mengatur, misalnya dengan meminta atau mewajibkan industri-industri tekstil untuk memproduksi masker.

Birokrasi yang berbelit kita pahami sebagai aturan-aturan yang counterproductive atau tidak efektif dalam mencapai tujuan tertentu. Aturan-aturan dibuat supaya pengerjaan mencapai tujuan tertentu lebih efektif. Dalam penyelenggaraan negara, tanpa aturan dapat berarti inkonstitusional atau tidak demokratis. Dengan demikian birokrasi yang berbelit tentu akan menghambat penanganan COVID-19.

Kita mungkin merasa penanganan COVID-19 berbelit-belit dan lama, mengapa tidak bisa langsung menggunakan uang negara untuk penanganan ini, kenapa harus menunggu ada aturan dulu, dan kenapa harus ada aturan hukumnya? Apa tidak bisa langsung saja? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang menggambarkan kegalauan kita akan birokrasi yang berbelit. Tapi sekali lagi kita harus bayangkan apabila pemerintah merubah anggaran begitu saja tanpa persetujuan DPR, memutuskan prioritas pembelanjaan uang negara untuk keperluan-keperluan penanganan COVID-19 begitu saja, siapa yang dapat memastikan bahwa prioritas X jauh lebih tinggi dibandingkan prioritas Y? Aturan-aturan diperlukan untuk itu.

MP: Apa yang sulit diubah dari sistem birokrasi saat ini?

T: Perlu diingat bahwa birokrasi Indonesia adalah birokrasi yang baru berumur 75 tahun dan sayangnya masih ada sisa-sisa warisan birokrasi tradisional (kerajaan) dan birokrasi administratif penjajah. Budaya-budaya kita amat melekat pada birokrasi di Indonesia dan sayangnya budaya yang melekat pada birokrasi di Indonesia bukanlah budaya kita yang positif. Selain itu, dibandingkan dengan birokrasi-birokrasi di berbagai negara-negara kesejahteraan (welfare state) seperti di Eropa atau USA misalnya tentu kita masih sangat muda. Harapan kita tentu semakin bertambah usia negara Indonesia, birokrasi kita akan semakin membaik.

Seperti yang telah saya jelaskan diatas, sudah ada upaya mereformasi birokrasi di Indonesia. Sudah ada upaya memperbaiki sumber daya manusia yang bekerja di birokrasi melalui UU tentang aparatur sipil negara (ASN) No. 5 tahun 2004. Ada Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk memperbaiki etika mereka yang bekerja di birokrasi. Telah dibentuk Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai komisi yang memiliki independensi untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki sistem seleksi sumber daya manusia yang bekerja untuk birokrasi berdasar merit system bukan lagi karena kolusi dan nepotisme seperti di masa lalu.

Jadi benih-benih perubahan untuk birokrasi yang berkualitas sudah di tanam di birokrasi Indonesia. Yang perlu dilakukan adalah merawat benih-benih tersebut sehingga tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga pada akhirnya nanti menghasilkan hasil positif yaitu birokrasi yang berkualitas.

MP: Sebenarnya apa akar dari permasalahan birokrasi untuk penanganan krisis di Indonesia?

T: Kita sudah pahami bahwa birokrasi itu adalah mesin kerja pemerintah. Kita bisa simpulkan bahwa karakter-karakter dari birokrasi tersebutlah yang menjadi akar permasalahan buruknya birokrasi. Birokrasi dengan kinerja yang rendah tentu akan sangat terasa ketika menghadapi krisis seperti pandemik COVID-19.

Jadi selain karakter-karakter dari birokrasi, beberapa aspek yang menurut saya menjadi permasalahan birokrasi dalam penanganan COVID-19 sudah saya jelaskan diatas sebagai aspek-aspek birokrasi yang harus berubah, yaitu:

Responsivitas birokrasi. Birokrasi yang merespon dengan tepat setiap permasalahan sehingga dapat menghambat permasalahan berkembang menjadi krisis selalu menjadi fokus yang diharapkan oleh berbagai pihak dalam sebuah negara terutama oleh masyarakat. Aspek
responsivitas ini yang diawal COVID-19 yang tidak ditunjukkan oleh Birokrasi Indonesia. Kita masih ingat bahwa ketika negara-negara lain telah menerapkan pembatasan-pembatasan bahkan lockdown, pemerintah Indonesia justru membayar buzzer untuk meningkatkan jumlah pengunjung ke Indonesia. Kita juga ingat bahwa baru di awal Maret pemerintah Indonesia mengumumkan secara resmi kasus No.1 COVID-19. Banyak pihak (berkata) bahwa saat itu sebenarnya sudah banyak kasus COVID-19.

Kualitas data dan kemampuan analisa data. Responsivitas yang rendah ini biasanya disebabkan oleh kelemahan dalam kemampuan menganalisa masalah dengan menggunakan data-data. Kualitas data dan kemampuan analisa data yang buruk menyebabkan birokrasi tidak memiliki sense of urgency terhadap sebuah masalah yang dapat berkembang menjadi krisis.

Penganggaran Publik (public budgeting). Seperti hal nya negara-negara lain, birokrasi Indonesia juga akan mengalami kesulitan dalam hal pengaturan kembali prioritas anggaran. Dampak krisis COVID-19 ini terhadap pertumbuhan ekonomi negara tentu akan sangat terasa, termasuk untuk Indonesia.

MP: Bagaimana birokrasi penanganan krisis di Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain?

T: Jika dibandingkan dengan negara lain, dalam menangani krisis COVID-19 ini, responsivitas pemerintah di awal-awal perkembangan COVID-19 yaitu bulan Februari sampai dengan Maret 2020 memang jauh lebih rendah dibandingkan birokrasi negara negara lain. Responsivitas yang rendah dan respon yang salah sehingga penentuan urgency yang salah mewarnai penanganan krisis COVID 19 di Indonesia. Aspek inilah yang menurut saya membedakan birokrasi di Indonesia dengan birokrasi negara lain.

Namun menurut saya, dalam menangani krisis COVID-19 ini, konsep public governance harus diterapkan. Public governance berarti bahwa untuk memecahkan sebuah masalah publik atau krisis seperti masalah kesehatan publik COVID-19 ini tidak hanya membutuhkan peran tunggal birokrasi, tapi semua pihak yang berkepentingan. Jika dibandingkan dengan negara lain, kesadaran untuk mematuhi kebijakan atau anjuran inilah yang di Indonesia secara umum masih sangat rendah. Sehingga juga ikut menyulitkan kerja birokrasi dalam menangani krisis.

Related posts

*

*

Top
Atur Size