Wawancara Bersama Adrianus Harsawaskita: Polemik ISIS Eks-WNI

WAWANCARA, MP – Awal Februari lalu, sekitar 689 eks-WNI yang bergabung dengan ISIS meminta pemerintah Indonesia untuk memulangkan mereka kembali ke tanah air. Hal tersebut menjadi polemik bagi pemerintah dimana beberapa masyarakat mempertimbangkan antara rasa kemanusiaan ataupun nasionalisme. Namun, pada akhirnya pemerintah pun dengan tegas menolak memulangkan para eks-WNI ISIS tersebut. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi saat ditemui di Istana Negara. “Pemerintah tidak memiliki rencana untuk memulangkan orang-orang yang ada di sana, ISIS eks WNI,” ujar Jokowi, dikutip dari Kompas.com, Rabu (12/2/2020).

Untuk menanggapi ini, Senin (17/2) lalu, Media Parahyangan berkesempatan mewawancarai Adrianus Harsawaskita yang akrab disapa Mas Adri, salah satu dosen Ilmu Hubungan Internasional Unpar. Mas Adri pun mengemukakan pendapatnya mengenai pemulangan Eks-WNI ISIS.

MP:  Seperti yang dikabarkan di beberapa media nasional, bahwa Eks WNI yang tergabung dengan ISIS sedang menjadi polemik di masyarakat dimana terdapat pro yang menuntut WNI tersebut dipulangkan demi mengatasnamakan keadilan. Namun disatu sisi jika dipulangkan, WNI tersebut dapat mengancam kurang lebih 260 juta rakyat Indonesia. Bagaimana tanggapan Mas Adri mengenai kasus ini?

A: Jujur, saya sendiri berada di pihak yang tidak mendukung karena sejauh yang saya tahu beberapa infrastruktur terutama untuk menyaring gerakan terorisme belum kita punya. Fakta bahwa data jumlah Eks-WNI yang bergabung dengan ISIS kita dapat dari CIA, itu saja menunjukkan betapa lemahnya kita dalam mengatasi terorisme lintas batas.

MP: Pemerintah sudah jelas menolak memulangkan ISIS eks-WNI, menurut mas apakah itu merupakan langkah yang sudah tepat?

A: Menurut saya jelas, kita tidak usah berdebat mengenai kemanusiaan, terutama karena ada beberapa kasus di Eropa yang mereka “kumat lagi” terhadap sikap tersebut. Kebetulan ada ungkapan dalam bahasa Arab, “berpura-pura dulu”, dimana setelah itu balik ke masyarakat. Hal itu yang perlu diperhatikan. Jadi, saya tetap tidak setuju meskipun dikata tidak manusia. Mereka sendiri tidak punya kewarganegaraan, bahkan mereka pun juga membakar passport. Walaupun sekarang pemerintah agak menghaluskan bahwa yang katanya yatim piatu berumur 10 tahun boleh diterima, mungkin itu hanya sekadar penghalusan dari kebijakan tersebut.

MP: Bagaimana Eks-WNI ISIS diadili berdasarkan Hukum Internasional?

A: Saya tidak tahu kalau mengenai hukum, seharusnya mereka bisa diadili sebagai pendukung terorisme. Namun untuk mekanismenya, kita jangan lupa kalau terorisme itu merupakan kasus baru di HI. Artinya kita gapernah tau hubungan kasus terorisme secara internasional. Selama ini kasus terorisme dihukum secara nasional. Hal-hal seperti ini contohnya, baru pertama kali dimana ISIS merupakan sebuah fenomena bahwa ada yang namanya teroris tapi mereka sendiri punya wilayah. Jadi sebenarnya kita gak tahu mekanisme hukum internasional. Kita pun juga tidak tau siapa yang akan mengadili karena mereka gak punya passport serta negara. Itu aja udah aneh. Makanya, saya gak terlalu mengerti karena selama ini yang diadili adalah kalau ada serangan kepada negara lain maka negara itu yang mengadili atau dia kirim balik ke negara yang jadi warga negaranya. Dengan mereka membakar passport ada bahasa hukumnya yakni renounce citizenship.

MP: Apa pendapat mas mengenai KPAI yang mengatakan bahwa pemerintah wajib melindung ISIS eks WNI?

A: Saya sih respect kepada pandangan mereka, bahwa mereka punya pandangan yang harus sesuai dengan kebijakan organisasi. Jadi kebijakan mereka menempatkan organisasi manusia diatas segalanya, dan KPAI harus menempatkan bahwa anak anak korban itu adalah segalanya. Mereka sendiri mewakili organisasi yang ideologinya jelas. Jangan samakan bahwa mereka adalah musuh. Mereka harus tetep dibela karena bagaimanapun itu salah satu cara untuk menyeimbangkan juga dalam politik.

MP: Sebelumnya ada program mengenai deradikalisasi, bagaimana cara untuk mengukur deradikalisasi? Apakah itu efektif ?

A: Itu point saya tadi tentang infrastruktur tadi. Saya anggap deradikalisasi selama ini tidak terlalu berhasil, karena mereka punya stigma. Ibaratnya tidak usah teroris lah, sekarang napi aja susah untuk membaur dengan masyarakat, apalagi teroris. Makanya yang saya bilang tadi, apakah proyek tersebut berhasil atau tidak, mungkin ada yang berhasil, cuman mungkin gak sebanding. Apalagi kita tahu kasus yang di Mako Brimob. Jadi saya rasa deradikalisasi tidak tepat. Terakhir kasus yang di Inggris, mereka ternyata kumat lagi, radikal lagi, susah untuk model kaya gini. Kalau di Prancis ada S-VIS, jadi ada Dokumen S yang merupakan orang orang yang diikuti setelah mereka keluar dari penjara. Mereka ini diawasi dan dilihat ngapain aja. Kalau mereka diikuti, minimal harus ada 50 orang agen yang mengikuti. Hal tersebut bertujuan supaya gak ketahuan, jadi ganti-gantian. Nah, pertanyaannya sekarang Indonesia mampu tidak gitu.

MP: Pemerintah tidak mendukung mereka kembali, tetapi kita tidak tahu bahkan di dalam Indonesia sendiri mungkin masih ada bibit teroris. Bagaimana mencegah supaya mereka tidak kabur lagi?

A: Pertama karena saya orang HI, Indonesia ini sekarang punya mekanisme di ASEAN yang namanya Our Eyes Inititave. Sebenernya itu kerjasama Indonesia dengan Filipina serta Malaysia, jadi benteng terluar dulu, terutama Filipina. Hal tersebut karena Filipina dianggap sebagai tempat kosong untuk latihan. Yang kedua, kita harus menegaskan sebagaimana besar sih kontrol kita terhadap masyarakat. Seperti yang dikatakan tadi apakah kita punya dokumen S seperti Perancis? Kalau kita mau serius, ya harus kita selesaikan misal melalui kerjasama Our Eyes.

MP: Apakah programnya sudah berjalan?

A: Baru inisiatif. Saya juga belum tahu programnya jadi atau tidak, karena sayangnya kita belum berbicara tentang akuntabilitas kegiatan itu.

MP: Apakah ada kesalahan dari sistem pemerintah sehingga menimbulkan bibit-bibit ISIS?

A: ISIS itu tumbuh dari masyarakat yang marah. Mungkin kalau di negara barat, mereka marah akan sistem industri. Tetapi kalau Indonesia, salah satu masalahnya karena sosial-ekonomi.

MP: Yang harus diprioritaskan oleh pemerintah itu infrastruktur atau sistemnya?

A: Kalau itu analoginya seperti bicara tentang antara ayam atau telur duluan ya. Menurut saya, itu harus jalan bersamaan karena kalau berbicara pendidikan itu harus dibangun infrastrukturnya dulu. Dalam arti, jangan sampai muncul ekonomi yang terlalu kuat yang akibatnya muncul kesenjangan kesehjateraan. Serta hal yang paling penting terutama untuk mahasiswa itu  literasi media. Karena orang orang ISIS itu banyak yang terpengaruh oleh media. Bayangkan coba, orang nonton youtube saja bisa sampai terpengaruh.

MP: Jadi belum ada peran pemerintah untuk mencegah terorisme?

A: Belum ada. Pemerintah itu perannya sekarang hanya reaksioner terhadap kasus. Untuk tingkat ASEAN aja kita baru bikin yang namanya Our Eyes Initiative.

MP: Untuk masalah kemanusiaan, selain teroris ada juga koruptor yang dihukum mati. Namun, ada pengurangan degradasi nilai karena masalah hukumnya itu kemanusiaan. Apa yang lebih tinggi dari pada kemanusiaan yang membuat ini salah di mata hukum?

A: Nah itu dia masalahnya di Indonesia. Kita itu selalu menempatkan hukum formal diatas segala-galanya. Jadi melakukan sesuatu itu melanggar hukum gak? Ada aspek sosialnya gak? Itu yang harusnya dinilai dan diteliti. Contoh ada orang nyuri kecil lalu dihukum, ada juga orang yang korupsi dihukum, ya hukumannya masa sama? Harusnya beda jauh dong. Karena apa? Masalah keadilan tadi. Keadilan ini apa? Ya seperti yang tadi, masalah kemanusiaan. Terorisme harusnya diterima atas mengatasnamakan kemanusiaan, tapi kita jangan lupa bahwa ada korban banyak juga. Makanya saya katakan diatas kemanusiaan itu ada keadilan.

MP: Berarti regulasinya belum terlalu jelas?

A: Belum juga. Itu sih normal, keadilan harus diinterpretasikan di depan hukum. Jadi bukan hanya kemanusiaan, tetapi juga keadilan.

Novita | Nathanael Angga | Alfonsus Ganendra

Related posts

*

*

Top