Wawancara Anita Dhewy : Penanganan Pelecehan Seksual Harus Berangkat Dari Perspektif Korban

Illustrasi Anita Dhewy dok./MP

Pelecehan seksual memang bukan perkara remeh yang dapat diabaikan begitu saja. Sejumlah kejadian yang sempat mencuat lewat cerita-cerita lisan berantai dari mulut ke mulut menguak betapa dekatnya ancaman tersebut di lingkungan sekitar kita, tidak terkecuali di gang-gang dan jalan yang tidak jauh dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar). Namun, penanganan terkendala dari aturan-aturan hukum yang belum berangkat dari perspektif korban. Ketimbang sebagai masalah kesusilaan, pelecehan seksual sebenarnya masuk sebagai masalah kemanusiaan.

Anita Dhewy sehari-hari bekerja sebagai Pemimpin Redaksi Jurnal Perempuan. Di tengah kesibukan menulis di rumahnya, Sabtu, (17/2), ia meluangkan waktu untuk membagi pandangannya mengenai kasus pelecehan seksual yang terjadi di sekitar Ciumbuleuit dan sekitarnya. Berikut hasil kutipan wawancara Media Parahyangan (MP) dengan Anita Dhewy (AD):

MP: Bulan Januari 2018 kemarin terjadi pelecehan seksual di salah satu jalan sekitar Unpar. Kejadian ini cukup membingungkan karena kami beranggapan bahwa kasus-kasus seperti ini biasanya terjadi di jalan-jalan yang sempit, malam, dan sepi. Akan tetapi, kasus ini justru terjadi di jalan yang besar, siang hari, dan ramai?

AD: Kasus pelecehan seksual memang belum ditanggapi orang-orang dengan benar. Tidak terkecuali aparat (red. polisi) pun sebagai yang seharusnya menindak seringkali menanggapinya dengan normatif sebab bergantung pada pasal-pasal Kitab Umum Hukum Pidana (KUHP). Kasus pelecehan seksual sejauh ini belum di atur dalam undang-undang. Di KUHP pun baru sebatas perkosaan dan percabulan, tetapi untuk kasus pelecehan seksual lain sulit untuk ditindaklanjuti karena harus ada semacam penetrasi.

Walaupun itu tugas aparat polisi, jaksa, hakim, alasan seperti itu membuat kepolisian menjadi kesulitan. Seharusnya ada terobosan hukum yang dilakukan pada interpretasi hakim, penggunaan pasal, dan syarat pelaporan harus ada saksi yang seharusnya bisa cukup korban karena ia juga saksi untuk diri sendiri. Lalu terobosan lainnya melalui teman-teman jaringan untuk mendorong RUU penghapusan kekerasan seksual karena persoalan itu belum ada di KUHP.

Lalu ada masalah penanganan kasus. Polisi masih sering membebani korban dengan perintah-perintah yang seharusnya ditangani polisi. Di Depok, ada korban yang melapor ke polisi tapi tidak direspon dengan simpatik, tetapi begitu unggahan rekaman video yang dicari korban menjadi viral, polisi baru bergerak karena sudah ada tekanan publik. Ketika melapor, seharusnya segera ada tindakan dari polisi termasuk misalnya mencari bukti rekaman cctv, ketimbang saran-saran yang sudah biasa terdengar dan justru malah menyalahkan korban

Ada perbaikan dasar yang harus dilakukan oleh aparat. Saat ada korban berani bersuara dan melapor, seharusnya segera direspon dengan cepat, bukan malah ditanya-tanya yang seharusnya menjadi tugas polisi untuk mencari. Memang ada harapan agar korban berani melakukan langkah besar, tapi tidak semua korban berani melapor apalagi ada stigma dan stereotipe yang menyudutkan korban.

MP: Kami sudah mengirim beberapa reporter untuk mewawancarai ketua RT dan RW, tapi belum sempat dilakukan. Akan tetapi, apakah tokoh-tokoh masyarakat juga turut membantu?

AD: Sebenarnya mereka bisa berperan lebih di situ, terutama untuk kasus-kasus yang terjadi di daerah pemukiman.  Persoalannya perlu ada perubahan pandangan agar tidak terus menyalahkan korban karena kecenderungan itu masih cukup kuat di masyarakat. Padahal yang dibutuhkan korban itu setidaknya itu empati bahwa dia mengalami pelecehan dan/atau kekerasan seksual.

Jadi sebenarnya bisa diberdayakan, mereka adalah aparat negara yang paling dekat dengan masyarakat. Selain itu, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) bisa menjadi tempat perlindungan dan konsultasi serta penanganan psikologis.

MP:  Pendekatan-pendekatan apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak pelecehan seksual pada mahasiswa Unpar. Misal dalam bentuk konseling, advokasi atau ada cara lain? Bagaimana pendapat mbak?

AD: Bisa, jadi nggak hanya semacam shelter, tetapi juga jadi tempat untuk mahasiswa melaporkan dan jika itu terkait dengan korban, teman-temannya yang juga korban dapat berani melaporkan. Para korban juga butuh pendampingan secara psikologis, karena setiap (respon) orang berbeda. Ada yang cepat pulih, dan ada juga yang trauma berlarut-larut sehingga tidak bisa dibiarkan dan perlu penanganan karena tidak baik untuk perkembangan dirinya. Jadinya, mereka (red. korban) yang pernah mengalami hal tersebut merasa didampingi, ada teman, dan ada dukungan sehingga pulih dan percaya diri lagi, lalu saling menguatkan satu sama lain.

MP: Apakah mbak mengetahui kasus-kasus yang serupa yang pernah terjadi?

AD: Pernah ada di Universitas Indonesia (UI), setelah terjadi kasus besar, ada upaya pendampingan dan lembaga yang seperti tadi saya katakan, sehingga korban-korban lain itu juga muncul, bersuara, dan berbicara. Kita sebenarnya tidak perlu menunggu sampai ada kejadian besar atau menunggu ada korban. Akan tetapi, lembaga seperti itu walau tidak ada pun bukan berarti korbannya tidak ada. Seperti di Kudus, banyak yang berani melaporkan karena ada yang melapor dan mendorong yang lain untuk bersuara.

MP: Kalau dari pengalaman Mbak sendiri, apakah yang bisa kita lakukan?

AD: Kita mungkin bisa membangun kelompok-kelompok yang seperti tadi, atau membangun kesadaran ‘sebenarnya apakah yang dimaksud dengan pelecehan seksual?’ karena terkadang belum semua paham. Bisa lewat pose-pose, diskusi, video singkat, atau semacamnya yang bisa membangun kesadaran dari mulai kekerasan seksual itu apa dan apa yang harus kita lakukan ketika menjadi korban, atau menjadi saksi.

Jadi ini juga membangun kesadaran dan empati. Persoalannya, di tempat kita, pendidikan seksual itu nggak ada, padahal itu kan penting. Penting banget untuk kita memperhatikan hal-hal yang terkait dengan seksualitas kita baik laki-laki dan perempuan agar orang-orang lebih sadar. Cuma masalahnya, hal itu masih dianggap sebagai tabu sehingga akses atau informasi dalam hal ini kan tidak terbuka. Selain pendidikan seksualitas juga dibutuhkan pendidikan kesadaran gender. Bagaimana harus memperlakukan orang lain terutama yang lawan jenis.

MP: Mengenai kebingungan tentang definisi pelecehan seksual dan lain-lainnya, tidak tertera juga di pasal atau di KUHP, apakah ada penjelasan yang dapat dirujuk mbak?

AD: Komisi Nasional (Komnas) Perempuan itu bikin sih, tapi intinya secara redaksional segala bentuk tindakan yang terkait dengan unsur seksual dan itu membuat orang lain merasa tidak nyaman. Rentangnya kan panjang sekali ya, dari ujaran sampai ke tindakan. Jadi tanpa ada persetujuan dari korbannya, kan orang bisa merasa tidak nyaman atau semacamnya hal itu bisa termasuk pelecehan seksual juga. Dan ada juga seperti tindakan pemaksaan.

Bisa saja si korban tidak bisa memberikan persetujuan, kalau korbannya masuk ke kategori di bawah umur atau anak-anak kan, dia dianggap memiliki relasi atau tidak bisa memberikan persetujuan. Kalau pun bilang iya pasti ada unsur paksaan. Atau misalnya dalam kondisi tidak sadar atau mabuk kan termasuk tidak bisa memberikan persetujuan.

MP: Sebenarnya, isi dari RUU penghapusan kekerasan seksual (RUU PKS) itu seperti apa Mbak?

AD: Isinya berangkat dari perspektif korban. Jadi RUU PKS melihat korban butuh ditangani dan proses pemulihan, agar kejadian-kejadian seperti itu tidak terulang karena berangkat dari KUHP yang tidak punya undang-undang seperti itu. Korbannya perlu dipulihkan karena ada trauma yang alami. Aspek-aspek seperti itu yang perlu diangkat.

Kita juga tidak hanya menaruh perhatian pada hukuman bagi pelaku, tapi bagaimana dengan korban kini harus diperhatikan. Ada upaya-upaya yang perlu diberikan kepada korban. Kalau di KUHP kan cuma memidanakan pelaku, padahal kita perlu cara bagaimana supaya ini tidak terjadi kembali dan korban bisa pulih sekaligus untuk melindungi korban.

MP: Apakah ada hal-hal lainnya yang perlu diperhatikan dari RUU?

AD: Ada banyak hal yang terkait, tapi biasanya kan yang terkait itu masalah perempuan, anak, dan kelompok marginal itu kan tentang perluasan pasal zina. Kalau di KUHP itu kan tadinya, zina itu hanya boleh dilakukan di dalam pernikahan. Tapi sekarang hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan bisa dianggap sebagai tindakan pidana.

Persoalannya, di masyarakat kita ini, hubungan seksual hanya bisa dilakukan di dalam hubungan pernikahan. Lalu pernikahan hanya dianggap sah ketika ada catatan sipil dimana pernikahan itu sah secara agama yang diakui secara resmi di masyarakat kita. Padahal ada banyak penghayat kepercayaan yang tidak termasuk ke dalam enam agama yang diakui.Ketika mereka menikah, untuk mencatatkan di catatan sipil jadi susah. Padahal kan mereka sudah menikah secara sah tetapi tidak bisa dicatatkan.

Kan ini menjadi persoalan karena walaupun hubungan sudah melewati persetujuan, itu juga bisa dikenakan (red. pidana). Intinya sih, moralitas dipakai untuk mengatur perilaku warga yang seharusnya tidak tepat. Hukum kan berangkat dari realitas masyarakatnya seperti apa. Jadi Ada konteks masyarakat yang mesti dilihat karena bisa saja masyarakat yang kesusahan ekonomi atau agamanya tidak diakui bisa saja tidak punya akses untuk menikah atau mencatatkannya secara resmi – legal sehingga bisa kena.  Ada bias kelas dan kepercayaan di situ, ada banyak sekali permasalahan yang akan muncul karena yang disebut pelaku bisa bukan hanya suami istri saja.

MP: Berarti pelapor pelecehan seksual pun dapat terkena hukuman yang ada?

AD: Iya, jadi mahasiswi yang kena juga dapat dipidanakan, ketika tidak ada saksi, dan si pelaku tertangkap dan malah bilang ‘dia mau kok’, jadi yang korban juga tidak bisa ditangani juga. Jadi ngeri banget, semua orang bisa kena, karena tidak ada undang-undangnya kan sehingga (red. pelaku atau korban/pelapor) bisa-bisa di persekusi, diarak.

MP: Terkait dengan RUU KUHP, kira-kira respon dari masyarakat sendiri harus bagaimana?

AD: Kalau yang perkosaan, pencabulan dan pelecehan seksual itu di KUHP masih termasuk di bab-bab yang terkait dengan kesusilaan. Padahal itu kan bukan kejahatan yang terkait dengan kesusilaan, tetapi terkait dengan kemanusiaan. Maksudnya, perkosaan itu kan tidak bisa hanya masuk di kesusilaan, itu korbannya trauma dan beban yang dia tanggung itu bisa seumur hidup dia. Kalau cuma masuk ke kesusilaan kan hukumannya juga ringan, jadi itu harus masuk ke pasal-pasal yang terkait dengan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dan kalau termasuk persoalan zina ya, itu tidak perlu diperluaskan karena justru korban pelecehan bisa dipidana juga. Harusnya yang dilakukan pada perluasan pasal zina itu menurut saya tidak perlu ada, karena konteksnya tidak sesuai dengan situasi. Kalau di hukum itu ada konsep pluralisme hukum karena sebenarnya ada banyak hukum yang berlaku di masyarakat seperti hukum adat dan segala macam di luar Hukum positif seperti KUHP, UU, dsb. Kalau misalnya ada yang secara adat sudah menikah, ya sudah dia sah menikah. Oleh karena itu, jangan membuat hukum  yang mendiskriminasi dan malah seperti menghilangkan hak warga negara.

VINCENT FABIAN THOMAS | DIONNY NATHAN | TANYA LEE NATHALIA