Hari Wartawan Nasional 2020: Wartawan dan Kegagalan Negara untuk Melindunginya

Presiden Jokowi diwawancarai oleh para wartawan. dok/KBA

Presiden kita mengaku bahwa momen yang paling membuatnya gugup adalah ketika bertemu dengan wartawan. Ia gugup jika ia tak tak bisa menjawab pertanyaan dengan baik, gagap jika tak siap dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh anggota pers yang siap mencegat dan mencecarnya.

“Menteri-menteri belum tentu mengikuti saya kemana-mana, tapi wartawan iya.” Ia memposisikan diri sebagai orang yang ramah dan tak berbahaya bagi para wartawan, dan dengan pernyataan itu, sebagai orang yang justru ‘takut’ pada wartawan.

Kita sering mendengar retorika yang diulang-ulang mengenai fungsi pers dan wartawan dalam demokrasi Indonesia, persis seperti apa yang dikatakan Jokowi dua hari yang lalu. Namun, terlepas dari kata-kata yang ia lontarkan, kita perlu memperhatikan kasus-kasus dan kejadian yang benar-benar terjadi, bagaimana wartawan sebenarnya hidup dan bekerja di negeri ini, untuk kemudian mencapai kesimpulan bahwa yang seharusnya gugup, gagap, dan takut adalah wartawan: menghadapi kekerasan sistematik yang dilakukan dengan impunitas dan diabaikan (atau malah disponsori) oleh negara.

Tetapi, pertanyaan yang perlu diajukan adalah: siapa yang sebenarnya memiliki kekuasaan dan kekuatan? Siapa yang sebenarnya memiliki seperangkat aparat yang dapat bekerja sesuai dengan arahan dan keinginannya? Singkatnya: siapa yang sebenarnya ketakutan dan gugup?

Wartawan Indonesia Bukan Profesi yang Menyenangkan

2019 silam, Indonesia dinobatkan sebagai negara yang tidak aman bagi wartawan. South East Asia Media Freedom Report 2019 yang disusun oleh International Federation of Journalists secara gamblang memaparkan bahwa menjadi pers di Indonesia tak hanya berlaku sebagai ‘tantangan’ bagi para pejabat, melainkan juga menjadi sasaran bagi para pejabat yang sama yang tak suka ditantang dengan fungsi wartawan sebagai watchdog dalam demokrasi yang fungsional.

Pejabat dan politisi seharusnya tak perlu takut. Bagaimana tidak, laporan tahunan tentang kondisi media itu mencatat bahwa 29% jurnalis merasakan serangan terarah, 17% merasakan ancaman terhadap diri atau mereka yang dekat dengannya, dan 16% merasakan serangan acak dari publik pada umumnya. Statistik ini, menurut Abdul Manan selaku Ketua AJI (Aliansi Jurnalis Independen) sebagian besar berasal dari kejadian saat wartawan turun ke lapangan dalam dua demo besar 2019: pasca-hasil pemilu diumumkan dan gerakan #ReformasiDikorupsi yang menolak RUU KPK, RKUHP, dan masih banyak rancangan UU lainnya.

Mereka yang turun ke lapangan pada dua kejadian besar itu menjadi korban atas banyak hal. Pada saat demo di Bawaslu, wartawan menerima lemparan batu dan bom molotov dari massa yang mengamuk, upaya dari polisi untuk menghalang-halangi peliputan, dan perusakan dan penghancuran alat-alat dan kendaraan milik jurnalis. Sedangkan pada saat aksi #ReformasiDikorupsi, wartawan dianiaya secara fisik, diintimidasi, dilarang meliput, dan bahkan dalam satu insiden dipaksa untuk menghapus hasil liputan.

Budi Tanjung dan Ryan, misalnya. Kedua reporter yang meliput demo Bawaslu ini dipukul oleh polisi dan kemudian dipaksa untuk menghapus hasil rekamannya Dalam rangkaian demo tersebut, empat jurnalis lain dari tiga kamar berita terpisah juga dianiaya oleh pihak yang identitasnya belum jelas. Pada laporan IFJ di atas juga dipaparkan bahwa hal-hal yang sama dirasakan pada rangkaian demo September silam, antaranya oleh wartawan Kompas dan Antara.

Masih banyak contoh-contoh lain yang bisa dipaparkan, mulai dari rumah wartawan Serambi Indonesia yang terbakar di Aceh, dicurigai karena investigasinya dalam kasus-kasus seperti PLTA, pembalakan liar, dan kasus pajak; Pembunuhan Maraden Sianipar dan Maratua Siregar di Sumatera akibat liputan mengenai pembukaan lahan ilegal oleh perusahaan sawit, sampai penahanan terhadap Phil Jacobson, wartawan Mongabay sekaligus aktivis lingkungan, yang kemudian dideportasi dari Indonesia.

Menjadi wartawan di Indonesia pada tahun 2019 adalah bekerja di antara lapisan permasalahan dari berbagai dimensi. Mulai dari kekerasan yang dilakukan oleh berbagai pihak dengan impunitas, seperti yang telah dipaparkan di atas, sampai tantangan yang dihadapi pers untuk tetap relevan dan berdiri tegak dalam era dimana pendapatan terjun bebas–akibat anjloknya penjualan koran–menghasilkan fenomena dimana wartawan harus menghasilkan belasan tulisan per hari, apapun itu, untuk mendapatkan bagian dari iklan daring. Belum lagi kondisi bekerja yang mengkhawatirkan dan upah yang terkadang tidak layak, suatu hal yang terjadi bahkan di Ibukota sekalipun, mengutip rilis dari AJI beberapa saat silam.

Wartawan tidak tampil sebagai suatu momok bagi pejabat dan oligarki. Sebaiknya, pejabat dan oligarki yang menjadi ancaman bagi pekerjaan jurnalis, dengan pejabat yang tak mau menerima kritik dan seringkali menggunakan hukum sebagai senjata untuk melawan balik, abai dengan hak jawab dan hak keterangan, atau lebih parah lagi oligarki yang punya kapital serta amoralitas untuk menyewa tukang teror, tukang pukul, atau seperti yang terjadi di Sumatera, tukang bunuh.

Pernyataan Jokowi pada Hari Pers Nasional kemarin agak sulit dijustifikasi. Sebab pemaparan mengenai bagaimana jurnalis bekerja pada tahun 2019, juga karena bagaimana negara dan perpanjangan tangannya memiliki andil yang besar di dalamnya.

Negara Adalah Ancaman Bagi Wartawan, Bukan Sebaliknya

Mari mengesampingkan sejenak konsep yang seharusnya sudah berjalan, yaitu bagaimana negara seharusnya melindungi setiap pekerjaan yang dilakukan secara sah oleh warga negaranya sendiri, dan, dengan Undang Undang Pers, termasuk wartawan. Sebab pekerjaan pers pada akhirnya bukan hanya tak dilindungi, melainkan secara aktif dihalang-halangi dan diancam oleh aparatus-aparatus negara itu sendiri.

Bagaimana mungkin mengharapkan polisi, dalam mandatnya melindungi masyarakat, melindungi wartawan jika polisi itu sendiri yang seringkali menghalang-halangi, mengancam, bahkan menganiaya wartawan dalam kaitan dengan tugasnya? Seperti halnya dalam adagium para pendemo Hong Kong beberapa bulan silam: jika polisi berperilaku semena-mena, kemanakah kita bisa mengadu?

Hal serupa bisa kita tanyakan pada Jokowi sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa percaya bahwa Jokowi gugup bertemu wartawan jika ia sempat memberikan grasi untuk I Nyoman Susrama, perancang pembunuhan wartawan Radar Bali Gde Bagus Narendra Prabangsa, sebelum akhirnya ditarik kembali menyusul protes besar-besaran? Ketika kesatuan polisi mengikuti segala komandonya, dan kesatuan polisi yang sama memukuli dan memaksa penghapusan liputan pada dua demo besar tahun lalu?

Saya harap pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang harus dijawab, atau setidaknya berusaha dihadapi, oleh Jokowi pada Hari Pers Nasional beberapa hari yang lalu, alih-alih pernyataan yang mengarah pada romantisme. Dengan tren pada tahun dan tahun sebelumnya, belum ada harapan yang signifikan bahwa pada tahun ini menjadi wartawan akan jauh lebih aman dan nyaman.

Cerita-cerita para reporter dan jurnalis dalam pursuit of truth-nya yang seringkali menegangkan dan bertemu dengan pihak-pihak yang tak senang sudah bertumpuk, sebuah cerita penyemangat bagi mereka yang bercita-cita jadi jurnalis. Para anggota Pers Mahasiswa, seperti saya, selalu terkesima mendengarkan keberanian tanpa batas dan ketajaman pena yang dimiliki oleh para jurnalis mumpuni. Tetapi membaca berita-berita dan kejadian seperti yang telah dipaparkan di atas membuat kisah-kisah tersebut tak hanya membuat orang terpesona, tetapi juga kengerian, ketakutan, dan hal-hal lain yang menyeramkan.

Mungkin itu tujuannya. Menyebarkan teror, menimbulkan rasa takut, agar liputan berhenti, agar tulisan disensor. Mudah-mudahan bukan. Mudah-mudahan saya terlalu paranoid.

Muhammad Naufal Hanif

Related posts

*

*

Top