Warga Tamansari Menuntut Itikad Baik Pemkot Bandung

Konferensi Pers Tamansari

Hari selasa (10/3) silam, warga RW 11 Tamansari kembali menyelenggerakan konferensi pers sebagai kelanjutan dari konferensi yang diselenggarakan pada 20 hari silam. Konferensi pers ini menjelaskan mengenai 112 aduan, yang sekarang telah bertambah menjadi 309, terkait dengan pelayanan publik. Pihak Tamansari melakukan komplain karena merasa bahwa bukan saja tindakan penggusuran paksa yang tidak sesuai prosedur, namun kekerasan fisik serta tindakan represif dari aparat gabungan yang dikerahkan pemkot juga dirasa sangat merugikan warga, disusul pemukulan hingga penangkapan. Warga juga mengalami kerugian material berupa harta benda, dokumen-dokumen berharga seperti ijazah, akta kelahiran, dan kartu keluarga yang rusak atau hilang saat dipindahkan.

Termasuk dalam komplain juga mata pencaharian yang tersendat, buruknya kesehatan karena terpaksa menetap di masjid terdekat dengan peralatan ala kadarnya, dan anak-anak yang mengalami trauma psikologis sebagai akibat dari penggusuran yang dilaksanakan Desember silam. Salah satu dampaknya adalah penurunan semangat untuk pergi sekolah bagi beberapa anak.

Pengaduan warga sudah masuk ke Satpol PP dalam pertemuan bulan lalu, namun tidak terdapat upaya penyelesaian secara berkelanjutan. Sebagian barang warga yang diamankan oleh Satpol PP di Rancacili (tempat warga Tamansari direlokasi, red) tidak terawat dengan baik, dan bahkan mengalami banyak kerusakan.

reruntuhan tamansari

Belum pula terlihat itikad Pemerintah Kota Bandung yang serius selama ini p[erihal kasus ini. Warga, pada akhirnya, mempertanyakan kinerja Pemkot selama 20 hari yang terlewati dalam menangani tuntutan-tuntutan seperti yang telah disampaikan di atas. Dalam tuntutan penyelesaiannya selama 100 hari, kini tersisa 80 hari lagi: seharusnya pertanggungjawaban dari Pemkot tidak selama itu, melihat kondisi warga yang semakin memburuk karena kini tidak memiliki tempat tinggal.

Namun, warga tetap bahu-membahu untuk bertahan hidup dan membangun ulang perekonomiannya bersama solidaritas. Hal ini dilakukan mulai dari membangun tenda darurat, mengumpulkan donasi, serta membangun dapur umum. Meski tempat tinggal warga kini hanya tersisa puing dan reruntuhan, bukan berarti perlawanan berakhir begitu saja. Kerugian material, fisik, dan psikologis yang menimpa warga akibat penggusuran paksa tetap merupakan tanggung jawab Pemkot bandung.

Untuk itu, segenap warga Forum Juang Tamansari bandung menekankan kembali tuntutan:

  1. Pemkot Bandung harus bertanggung jawab atas penggusuran paksa yang mengakibatkan kerugian fisik, material, dan psikologis yang dialami warga dan solidaritas.
  2. Pemkot Bandung wajib melakukan kerja pertanggungjawaban selama sekurang-kurangnya 100 hari masa kerja sebagai bentuk itikad baik atas kerugian yang dialami warga dan solidaritas.
  3. Menuntut respon cepat Pemerintah Kota Bandung terkait tuntutan ini..
reruntuhan tamansari

Pada akhirnya, masyarakat RW 11 Tamansari masih mengikuti dan menghormati jalur hukum yang berlaku, seperti mengurus legalitas ke BPN yang berujung pada keputusan bahwa tanah tamansari adalah tanah sengketa. Dari segi hukum, perkara ini masih disidangkan dengan warga Tamansari mempermasalahkan tidak adanya AMDAL dan izin lingkungan terkait dengan pembangunan rumah susun, yang kali ini telah mencapai banding di tingkat II setelah kalah di PTUN pada Desember (19/12) silam.

Sebagian besar artikel dikutip dari rilis pers Forum Juang Tamansari Bandung pada tanggal 10 Maret 2020 dengan beberapa suntingan dan tambahan dari penulis.

Penulis: Naufal Hanif

Related posts

*

*

Top