Warga Tamansari Bertahan Tanpa Rumah di Tengah Pandemi

Warga Tamansari Bertahan Tanpa Rumah di Tengah Pandemi

Sejak 12 Desember 2019 lalu – bertepatan dengan dinobatkannya Bandung sebagai kota HAM, warga RW 11 Tamansari terpaksa terusir dari tempat tinggal mereka sendiri diakibatkan sengketa tanah dengan pemerintah Kota Bandung. Pasca penggusuran tersebut, warga menetap di Mesjid Al-Islam hingga mendapat pertanggungjawaban dari pemerintah. Surat berharga, harta benda, hingga pakaian ikut hilang seiring dengan penggusuran tersebut. Kondisi ini menambah kesulitan warga Tamansari untuk bertahan di tengah pandemi COVID-19.

Lantas, himbauan untuk ‘tetap di rumah’ tentu tidak berlaku bagi mereka yang tempat bernaungnya telah digusur oleh pemerintah. Namun, berbagai adaptasi pun perlu dilakukan untuk tetap dapat menyambung kehidupan. Meskipun dilalui oleh berbagai tantangan.

Eva, salah satu warga
Tamansari yang juga menjadi juru bicara pemukiman ini menyatakan bahwa saat ini
terdapat sebelas kepala keluarga yang berada di masjid dalam masa pandemi ini
Namun, beberapa diantaranya telah kembali ke kampung halaman masing-masing

“Masih di masjid sebelas
kepala keluarga. Beberapa ada yang kembali ke kampung halaman karena ada libur
dan pandemi sekitar pertengahan maret lalu,” Ujar Eva. Beberapa keluarga masih
menetap dikarenakan ‘tidak ingin merepotkan’ keluarga di kampung halaman.

Eva juga menambahkan
bahwa dikarenakan kebijakan pembatasan sosial yang belum jelas, warga yang
berada di luar kota tidak dapat kembali ke Bandung akibat terbatasnya sarana
transportasi.

Mengkhawatirkan
Perkembangan Anak-Anak

Di masa pandemi ini, rutinitas warga Tamansari dimulai dengan kegiatan berjemur bersama di pelataran masjid, lalu dilanjutkan dengan aktivitas seperti biasa seperti memasak, mencuci baju  dan mengurus anak-anaknya yang masih pra-sekolah.

Saat ini, terdapat sekitar empat orang anak-anak yang berada di fase pra-sekolah, lima murid sekolah dasar, satu murid sekolah menengah pertama dan satu murid sekolah menengah atas. Tumbuh kembang mereka, baik secara pendidikan dan mental, terdampak akibat penggusuran yang diperparah oleh Covid-19.

Bagi anak-anak di
Tamansari, kegiatan belajar mengajar tidak lebih dari mengerjakan tugas yang
diberikan oleh guru mereka tanpa ada penjelasan mengenai materi terlebih
dahulu.

“Salah satu anak SMP sempat nanyain kenapa ngga ada penjelasan, kata gurunya itu pelajaran sudah pernah dijelaskan, padahal sebelumnya belum pernah. Jadi tetap guru cuma kasih pekerjaan rumah untuk dikerjakan.” Jelas Eva terkait kegiatan belajar yang harus dijalankan oleh anak-anak.

Para guru, tutur Eva, menyarankan muridnya untuk mengikuti kelas daringdi Ruangguru saja sebagai pengganti. Namun, kendala pulsa dan kuota menghambat mereka untuk belajar.

Sehingga, anak-anak hanya mengerjakan tugas secara tertulis lalu dikirimkan gambarnya ke guru mereka masing-masing. Apabila ada tugas kerajinan tangan, dibuat terlebih dahulu lalu nanti dikirim melalui whatsapp ke gurunya.

Eva juga menambahkan
bahwa kondisi seperti ini membuat anak-anak hanya ingin main saja dan orang tua
pun kesulitan sehingga akhirnya membiarkan anak-anak bermain.

Akan tetapi, dikala pandemi saat ini, bermain pun bukan menjadi hal yang mudah bagi anak-anak. Pasalnya, ruang permainan mereka menjadi semakin terbatas. Semula mereka dapat bermain hingga Taman Film, kini hanya boleh di pelataran masjid.

“Mereka biasanya dunianya
main ke taman film, ketemu temen-temen. Tapi sekarang banyak larangan,” ujar
Eva.

Selama lebih dari 14 hari
mempraktikkan pembatasan sosial, Eva juga memperhatikan bahwa anak-anak sudah
mulai jenuh dengan terbatasnya arena bermain dan rutinitas-rutinitas kecil yang
kini wajib untuk dilakukan.

“Kenapa sih ngga boleh terus?”, “sering amat sih”, adalah beberapa dari sekian
keluhan yang sering dilontarkan oleh anak-anak akibat pandemi ini. Orang tua,
menurut Eva, tidak bisa berbuat apa-apa selain memberitahu dan mengawasi
anak-anaknya.

Kehilangan
Sumber Mata Pencaharian

Sementara anak-anak
kehilangan wahana belajar dan arena bermain, para orang tua kehilangan
pekerjaannya.

Eva menuturkan bahwa beberapa dari warga Tamansari yang bekerja sebagai juru barkir di Balubur Town Square, konveksi, penjualan daring atau sebagai buruh, ‘dirumahkan’ dari pekerjaan mereka tanpa batas waktu yang ditentukan. Termasuk juga mereka yang baru saja mendapat pekerjaan tersebut beberapa hari sebelum pandemi merebak.

“Dirumahkan nunggu kapan dipanggil lagi, tapi belum tau juga akan dipanggil atau tidak.” Ujar Eva. Hal ini kian dipersulit dengan mayoritas warga Tamansari merupakan pekerja harian yang tidak memiliki dokumen atau kontrak terkait  pekerjaan mereka. Sehingga memungkinkan terjadinya pemecatan sepihak.

Sehingga, Covid-19
semakin mempersulit warga Tamansari dalam mencari pendapatan. Pasalnya, setelah
terjadi penggusuran pada Desember lalu, banyak usaha-usaha yang dimiliki oleh
warga ikut hancur.

“Dari awal perusakan rumah, penghilangan mata pencaharian, kami sudah sulit untuk memenuhi kebutuhan keluarga,” ujar Eva, terutamakebutuhan mendesak seperti bahan pangan dan uang sekolah anak-anak.

Pasca penggusuran tersebut, warga Tamansari pun sudah mulai merencanakan kembali membuka usaha kolektif demi menyambung hidup. Namun, rencana tersebut terpaksa harus dibenah ulang dikarenakan COVID-19

“Setelah digusur, ada
niatan untuk buka warung lagi dan mulai minta ijin kira-kira lokasi mana yang
bisa digunakan. Kita tadi mau mengaktifkan lagi Dapur Balubur, lagi nyusun eh malah kejadian.” Ujar Eva.

Tidak hanya diakibatkan
oleh keterbatasan modal untuk memulai usaha, rencana tersebut juga batal
dikarenakan mobilitas ke area masjid yang biasanya didominasi oleh pekerja di
Baltos kian menurun dan kontrakan di sekitar area Tamansari mulai ditinggalkan.

Peran
Vital Aktivis Tamansari

Sejak awal Februari 2019,
warga Tamansari telah mengajukan pengaduan publik kepada Pemkot Bandung untuk
bertanggungjawab atas kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat penggusuran secara
paksa. Namun, hingga kini belum ada langkah lebih lanjut dari pemerintah.

Ketiadaan pemerintah tersebut menjadikan aktivis-aktivis Tamansari serta donatur eksternal sebagai pihak yang membantu keberlangsungan hidup para warga selama pandemi.

“Kami sudah tiga bulan ini
hidup dari bantuan donasi, untuk kebutuhan makan saja. Sempat ada recana
memulai pembicaraan tapi terhambat dengan pandemi ini.” Ujar Eva.

Keberadaan pandemi ini
juga memaksa warga Tamansari untuk semakin menghemat akibat munculnya
kebutuhan-kebutuhan baru seperti pulsa internet, masker dan disinfektan.

Namun, keberadaan aktivis
Tamansari membantu para warga dalam sosialisasi penyakit dan pembuatan
disinfektan secara mandiri, sehingga dapat mengurangi beban biaya.

“Ada pembuatan disinfektan sendri, kita lagi ngga mampu beli jadi minta temen-temen disini. Alhamdulliah kita dapet bantuan dari temen-temen termasuk untu semprot masjid juga pagi dan sore serta menyediakan sabun untuk cuci tangan,” ujar Eva.

Para aktivis juga ikut
membantu mengawasi anak-anak ketika bermain dan sesekali memberikan edukasi
dikala terhentinya kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka.

Penggusuran pemukiman RW 11 Tamansari terjadi pada 12 Desember 2019 lalu. Penggusuran ini merupakan bagian dari program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang dicanangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Penggusuran ini mengakibatkan luka psikologis,[1] kerugian material bagi warga Tamansari.[2] Saat ini, warga masih menunggu kelanjutan dari proses hukum yang dijalankan sejak awal Februari lalu.[3] Sebelumnya, warga Tamansari juga telah merilis siaran pers terkait kontradiksi antara tuntutan #DiRumahSaja oleh pemerintah dan bagaimana rumah warga Tamansari digusur oleh pemerintah itu sendiri [4].


[1] https://mediaparahyangan.com/yang-tak-terlihat-dari-penggusuran-tamansari/2019/12/

[2] https://mediaparahyangan.com/2-bulan-pasca-penggusuran-taman-sari-dimana-pertanggungjawaban-negara/2020/02/

[3] https://mediaparahyangan.com/warga-tamansari-menuntut-itikad-baik-pemkot-bandung/2020/03/

[4] https://mediaparahyangan.com/siaran-pers-forum-juang-tamansari-melawan-menuntut-tanggungjawab-pemkot-bandung-selama-pandemi/2020/04/

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *