Wabah Global dan Ancaman Kelaparan di Indonesia

OPINI, MP — Selain Covid-19, masalah lain yang turut ada dan membahayakan di Indonesia adalah kelaparan. Seharusnya, pemerintah saat ini tidak hanya fokus pada COVID-19 saja, tetapi pada masalah kelaparan yang sudah berulang kali terjadi dan stagnan progresnya di Indonesia.

Pandemi COVID-19 yang mengancam negara kita bukanlah pandemi pertama yang dihadapi dunia. Misalnya, tahun 1340-1771, Black Death dari Eropa diestimasi memakan korban 50 juta jiwa atau 60 persen dari seluruh populasi Eropa pada waktu itu. Jumlah yang sama juga direnggut oleh Flu Spanyol, pandemi pada tahun 1918-1919. Tetapi bila dilihat dengan seksama, kesamaan ketiga pandemi ini terletak pada sebuah masalah yang selalu muncul beriringan dengannya: kelaparan.

Ketika membahas COVID-19, kita cenderung terfokus pada aspek kesehatan dan dampak ekonomi pandemi ini, sehingga masalah kelaparan bisa disebut sebagai ancaman terselubung. Kelaparan–dikutip dari direktur urusan darurat Food and Agriculture Organization (FAO), Dominique Burgeon–menjadi “krisis dalam krisis” yang muncul dalam pandemi karena kebijakan karantina dan penutupan sebagian jalur logistik untuk suplai makanan.

Di Indonesia, tingkat kelaparan sebelum pandemi COVID-19 digolongkan dalam kategori serius oleh Global Hunger Index. Sekitar 22 juta orang Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan menderita kelaparan. Dengan wilayah yang luas dan iklim yang memadai, Indonesia sebelum pandemi saja mengalami kelaparan. Lantas bagaimana nasib orang-orang yang kelaparan itu di kala pandemi merebak?

Sebagai warga negara Indonesia, orang-orang memiliki hak untuk kehidupan yang layak; hak ini dijamin dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.” Tidak hanya pasal 27 ayat 2, tetapi pasal 34 ayat 1 bahkan secara jelas menyebutkan, “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.” Maka, patut kita pertanyakan: apa yang sudah dilakukan negara, dalam konteks ini pemerintah Indonesia, untuk menangani kelaparan baik sebelum dan saat pandemi?

Perlu diketahui bahwa akibat pandemi ini, jumlah orang yang terancam di-PHK mencapai 3,78 juta. Ini bukan masalah yang seharusnya dikesampingkan saat menghadapi COVID-19, atau pandemi lainnya. Sistem imun tubuh yang menurun dan malnutrisi, selain menghambat pertumbuhan fisik dan intelektual, berpotensi membuat seseorang rentan terinfeksi COVID-19. PHK dan hilangnya kerja juga berkontribusi terhadap kelaparan karena daya beli bahan pangan yang berkualitas menurun atau bahkan hilang.

Sejauh ini, pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 405,1 triliun untuk penanganan COVID-19. Kementerian Keuangan juga sudah mengeluarkan kebijakan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT). Meskipun jumlah anggaran terdengar cukup fantastis, nyatanya tidak semua bantuan ini tersalurkan dengan baik. Di Jawa Timur, misalnya, BLT yang sudah dijatahkan untuk Pemerintah Desa (Pemdes) Sekapuk, Ujungpangkah, Gresik ini ternyata tidak dicairkan karena banyak warga desa yang tidak memenuhi kriteria penerima BLT. Dikutip dari perkataan Abdul Halim, Kepala Desa Sekapuk, “Masalahnya di desa kami orang-orang miskin dalam kriteria pemerintah sudah terbantu oleh program yang ada. Jadi itulah alasan kami di Pemdes tidak mencairkan dana BLT.”

Tidak hanya salah sasaran, BLT yang diberikan malah tidak sampai pada target yang dituju. Hal ini prominen pada daerah-daerah di luar Pulau Jawa, di mana tidak ada mekanisme penyaluran BLT yang jelas meskipun kebijakan BLT sudah dikeluarkan sejak awal bulan April lalu. Selain masalah BLT, ada kasus di mana pembagian bantuan sembako (seperti yang sudah disebutkan sebelumnya) tidak mencukupi kebutuhan daerah.

Hal ini terjadi di Tangerang Selatan, di mana terjadi pertengkaran mengenai pembagian sembako dimulai dari kekhawatiran tidak bisa mendapatkan bantuan sembako. Padahal, Tangerang Selatan merupakan salah satu daerah yang menerapkan PSBB, di mana pembatasan kegiatan dalam masyarakat berarti menurunnya tingkat aktivitas masyarakat, terlebih lagi bagi masyarakat yang pekerjaannya tidak bisa dialihkan menjadi WFH.

Masalah kelaparan yang terjadi di Indonesia baru disorot hanya belakangan ini saja, padahal, ada-tidak ada pandemi, pemerintah seharusnya memaksimalkan upaya untuk menuntaskan masalah kelaparan yang ada di Indonesia.

Pandemi juga tidak boleh dijadikan alasan mutlak bagi pemerintah untuk fokus hanya pada aspek yang jelas terdampak dalam masyarakat (baca: ekonomi dan kesehatan dalam arti penanganan COVID-19), karena semua aspek ini, termasuk kelaparan yang menjadi ancaman terselubung, sama-sama bersifat penting.

Rayhan Rahullah, mahasiswa Teknik Industri 2019 dan Hanna Fernandus, mahasiswi Hubungan Internasional 2019

Related posts

*

*

Top
Atur Size