Urgensi RUU P-KS: Membuka Akses Keadilan Bagi Penyintas Kekerasan Seksual

Ilustrasi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Mewadahi Kasus Kekerasan Seksual. dok/MP.

Segerombolan anak muda sudah duduk di Co-Op Space pada akhir minggu (26/1) tersebut. Annisa Yovani selaku moderator dan perwakilan dari Samahita, sudah duduk di depan bersama narasumber. Diskusi yang mengusung nama ‘Yang Muda Yang Mendukung RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengundang dua narasumber, yaitu Sri Mulyani dari SAPA dan Ira Imelda selaku Koordinator Pengada Layanan Women Crisis Centre (WCC) Dureband. Kedua narasumber sudah memegang microphone dan siap memaparkan pentingnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) yang belum disahkan.

Urgensi sudah ada. Sebanyak satu dari tiga perempuan pernah mengalami kekerasan seksual.Dalam 24 jam, ada 35 orang yang menjadi penyintas kekerasan seksual di Indonesia.

Salah satu faktor terjadinya kekerasan seksual adalah adanya ketimpangan relasi kuasa. Ira mengatakan kekerasan seksual terjadi bukan karena seseorang yang tidak bisa menahan nafsu seksualnya, tetapi adanya ketimpangan relasi kuasa. Hal ini dianalogikan seperti majikan yang memperkosa pembantunya. Kerap muncul perspektif seperti pembantu tinggal pergi saja. “Tidak bisa. Tidak semudah itu,” ujar Ira dengan geram.

Ketika kasus kekerasan seksual dibawah ke polisi, pihak kepolisian sering kali menagih saksi dan barang bukti. Kasus sudah gugur di Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Ini yang menjadi kasus kekerasan seksual stagnan di ranah hukum, kekerasan seksual sering kali terjadi di ranah privat, seperti kamar indekos, sehingga tidak saksi. Annisa yang akrab disapa Yona mengatakan bahwa pola kekerasan seksual menjadi berulang. Pelaku merasa dirinya imun secara hukum, selama ia tahu bahwa tidak ada bukti yang cukup kuat. “Jadinya pelaku hidup bebas sampai sekarag,” ungkap Yona.

Stigma Masyarakat

Pola pikir masyarakat juga berkontribusi menghalangi penyintas kekerasan seksual mendapatkan keadilan. Tali kasih seperti pacaran atau pernikahan kerap dianggap menjadi jawaban tidak mungkin terjadi kekerasan seksual antara dua pasangan. Muncul narasi bahwa kekerasan seksual sebenarnya adalah tindakan ‘suka sama suka.’ Padahal, dalam pacaran dan pernikahan sangat memungkinkan adanya pemaksaan dalam bentuk apapun, tambah Ira.

Budaya victim blaming juga terawat baik di masyarakat, terutama jika penyintas adalah perempuan. Ira mengatakan bahwa perempuan sering kali diberikan tanggung jawab atas kesuciannya sendiri. Sehingga kalau dia sampai mengalami kekerasan seksual, itu adalah salah dia sendiri karena tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri.

Kelompok masyarakat tertentu yang dianggap ‘memiliki norma sosial yang baik’ kerap dinilai tidak mungkin melakukan kekerasan seksual. Guru, pejabat publik, tokoh masyarakat, pemuka agama. “Siapa pun bisa jadi pelaku, siapapun bisa jadi korban,” jelas Ira.

Beberapa kelompok masyarakat lainnya yang dianggap ‘tidak sesuai normal sosial masyarakat’ dianggap wajar mengalami kekerasan seksual. Hal ini berlaku kepada pekerja seks atau seseorang yang orientasi seksualnya tidak sesuai ekspektasi masyarakat. Salah satu kasus yang didampingi oleh WCC adalah pekerja seks yang diperkosa oleh oknum ketika sedang dirazia. Ketika dilakukan pelaporan kepada polisi, muncul narasi lah kan kamu yang mau.

RUU P-KS Mewadahi Kasus Kekerasan Seksual

Sudah ada beberapa hukum yang berkaitan tindakan kekerasan seksual, tetapi hukum yang ada belum memadai untuk semua bentuk kekerasan seksual. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kekerasan seksual dilihat sebagai tindakan pencabulan. Jika dikatikan pencabulan, maka akan ditempelkan semata dengan moralitas, kesopanan dan kesusilaan. Padahal pada kenyataannya, kekerasan seksual bukan persoalan seseorang yang tidak bisa mengendalikan seks tubuhnya, tetapi tindakan kriminal karena melangggar hak tubuh seseorang.

Dalam RUU P-KS, Ira mengatakan bahwa kekerasan seksual tidak lagi dilihat semata persoalan moralitas dan kesopanan. RUU P-KS melihat kekerasan seksual sebagai bentuk kriminal. “Perusakan atau pelanggaran hak integritas seseorang atas tubuhnya,” kata Ira.

Definsi dan bentuk kekerasan seksual dalam RUU P-KS  juga lebih luas, dibanding hukum yang ada. Ada 15 bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam RUU P-KS, sedangkan dalam KUHP hanya ada dua.

Selain itu, diatur juga mengenai pencegahan tindakan kekerasan seksual. Edukasi kepada masyarakat di berbagai bidang, seperti dalam ranah pendidikan. Adanya kewajiban kurikulum tentang kesehatan reproduksi dan kekerasan berbasis gender di sekolah. Di ranah infrastruktur, ketika kekerasan seksual terjadi pada malam hari, jam malam bukan menjadi solusi. “Tapi bagaimana menciptakan lingkungan aman bagi siapapun agar tidak terjadi kekerasan seksual,” tambah Sri. Pencegahan ini sifatnya mengikat untuk dilakukan oleh semua instansi pemerintahan, pendidikan, penegak hukum dan bahkan ormas agama.

RUU P-KS juga mengatur mengenai penanganan kasus, perlindungan dan pemulihan, kepada penyintas, keluarga penyintas dan saksi. Jadi hak-hak tidak hanya di dapatkan oleh penyintas tetapi sekitarnya. Selain itu, pihak pendamping kasus kekerasan seksual juga diatur haknya dalam RUU. Salah satu pihak dari Samahita mengaku pernah mendapatkan ancaman ketika mendampingi salah satu kasus.

Pelaku kekerasan seksual juga mendapatkan rehabilitas agar tidak kembali menjadi pelaku. Dalam beberapa kasus, seperti inses, pelaku kekerasan seksual juga berasal dari keluarga penyintas. Jadi, ketika penyintas kembali kepada keluarganya saat ia sudah pulih, pelaku harus menjalani proses rehabilitasi.

RUU P-KS menjadi RUU spesialis karena mengatur hal yang tidak diatur dalam undang-undang yang juga mengatur mengenai kekerasan seksual seperti KUHP, UU Penghapusan KDRT, dan UU Perdagangan Orang. Pemindanaan kekerasan seksual jdalam RUU P-KS, mulai dari hukum kurungan hingga denda restusi atau ganti rugi.

Muncul perspektif dimana RUU P-KS tidak berlandaskan budaya dan konstitusi negara. Tetapi, sebenarnya RUU justru menunaikan pancasila, terutama sila kedua. RUU memenuhi hak masyarakat, seperti hak bebas dari rasa takut, hak untuk tidak disiksa, hak untuk hidup dan tumbuh berkembang secara optimal.

Ira menambahkan bahwa RUU P-KS bukan untuk kepentingan sekelompok orang, tetapi untuk semua orang. Setiap orang berpotensi mejadi korban, baik dari usia dini sampai usia lanjut, dengan berbagai latar belakang. RUU P-KS melindungi semua orang dengan keberagamannya, jadi tidak tebang pilih dalam memperjuangkan hak penyintas.

RUU P-KS masuk ke program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2016. Tetapi hingga tulisan ini dipublikasikan, RUU P-KS masih belum disahkan. Yona mengatakan jika nanti ganti presiden, maka proses legislasi RUU P-KS dimulai dari awal lagi. DPR dinilai terlalu lama dalam proses pengesahanRUU P-KS. “Nanti ganti presiden lagi, ulang lagi dari awal,” ujar Yona. Maka dari itu mengumpulkan masa menjadi penting untuk mendorong pengesahan RUU P-KS.

Tetapi Ira juga mengatakan selain pengesahan RUU P-KS, penting juga masyarakat mengerti substansi RUU tersebut. Jika tidak, ada kemungkinan bahwa ketika RUU P-KS sudah disahkan, ternyata isinya diubah dan malah mengkriminalisasi korban.

Kontribusi Anak Muda dalam Social Media

Yona mengatakan penting anak muda untuk menjadikanRUU P-KS dalam pembahasan trending topic. Hal ini dikarenakan anak muda dinilai lebih melek social media.

Argumen mengenai pentingnya RUU P-KS tetap harus selalu digaungkan karena kelompok yang menolak RUU P-KS juga gencar dalam bersuara. Yona menilai bahwa orang yang pro RUU P-KS masih sunyi-senyap dibandingkan yang menolak. “Kelompok AYLA gencar banget dia kontraRUU P-KS,” tutur Yona. AYLA sendiri membawa argument dari sisi agama, berasumsi bahwa RUU P-KS mendukung seks bebas dan LGBT.

Ira juga menambahkan bahwa ketika anak muda mau menjadikan ini trending topic, penting agar kata ‘PKS’ jangan disingkat, tetapi tetap ditulis ‘Penghapusan Kekerasan Seksual.’ Branding name menjadi penting. “Jangan disingkat, nanti dikira PKS yang lain,” ujar Yona.

 

Ranessa Nainggolan

 

Baca juga: Payung Hukum Indonesia Belum Melindungi Penyintas Kekerasan Seksual

Related posts

*

*

Top