Uji Publik Calon Ketua-Wakil Ketua BEM: Transformasi Organisasi Kemahasiswaan

Suasana uji publik calon Ketua dan Wakil Ketua BEM pada Senin (11/11) lalu di SC Teknik. dok/MP

Senin (11/11), telah diadakan uji publik calon tunggal Ketua dan Wakil Ketua BEM UNPAR periode 2020, M. Hakkinen Malik dan Ruth Evelyne. Debat dengan tema Transformasi Organisasi Kemahasiswaan ini dihadiri oleh banyak masyarakat Unpar yang berbondong-bondong hendak mengenal lebih dalam calon Ketua dan Wakil Ketua BEM. Malik dan Ruth, sapaan akrab mereka, juga tak kalah ragu melontarkan aspirasi dan pemikiran mereka.

“Izinkan kami memulai kata kita untuk bersama wujudkan karya.” 

Dengan diteriakkannya dengan lantang slogan oleh Malik dan Ruth, dimulai lah debat sore itu. Pada kepengurusan periode 2020 ini, memang banyak hal yang berubah. Sebut saja, bergantinya nama LKM menjadi BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), nama Direktorat Jenderal juga turut diubah menjadi Departemen, adanya Senat Mahasiswa (SM), dan banyak perubahan lainnya.  

Visi yang ditawarkan oleh pasangan calon (paslon)  ini, yakni bergerak dalam sinergi demi terwujudnya BEM Unpar yang akomodatif dan progresif. Untuk mendukung visi ini, terdapat total 5 buah misi telah ditetapkan. Bukan hanya itu, banyak program kerja baru yang dirancang oleh Malik dan Ruth untuk periode kepengurusan 2020 ini. 

Banyak hal baru yang dicanangkan oleh paslon ini, seperti menawarkan adanya Koordinator UKM, pengadaan Departemen Lingkungan Hidup, Departemen Ekonomi Kreatif, Departemen Multimedia dan Departemen Desain dan Komunikasi Visual, pemisahan Departemen Olahraga dengan Departemen Seni dan Budaya, adanya buku evaluasi untuk periode selanjutnya, dan road show program Dikti seperti PKM (Program Kreativitas Mahasiswa).

Debat ini dibagi ke dalam 4 sesi. Sesi pertama berisi tanggapan panelis terhadap visi misi serta program yang dijabarkan paslon. Sesi kedua berisi pertanyaan yang diberikan oleh panelis. Sesi ketiga merupakan sesi menjawab pertanyaan dari audiens, baik audiens yang hadir maupun dari media sosial. Terakhir, sesi keempat berisi kata-kata terakhir dari paslon untuk mahasiswa Unpar.

Transparansi dan Akuntabilitas

Baru-baru ini masyarakat Unpar dihebohkan dengan isu-isu ketidaktransparanan pengelolaan dana sebuah proker organisasi kemahasiswaan. Hal ini tentunya sangat mengusik mahasiswa Unpar, mengingat mahasiswa nyatanya membutuhkan transparansi serta akuntabilitas dari para pemain di balik layar. Sehingga, kedua nilai tersebut merupakan unsur penting yang harus dimiliki sebuah lembaga publik.

Dalam hal ini, Malik menyebutkan bahwa setiap proker memiliki parameter masing-masing yang harus dicapai. Parameter terkait kegiatan program kerja dan dana yang dikelola akan dilaporkan satu semester sekali lewat media, seperti Instagram. Hal ini bertujuan demi terciptanya transparansi serta akuntabilitas dalam setiap program kerja yang nantinya dilaksanakan.

Akan ada pula badan Sekretaris Jenderal, dimana badan tersebut dan 3 biro di bawahnya bertugas untuk memastikan tata kelola organisasi itu tetap transparan dan accountable. Salah satu biro, yakni Biro Riset dan Data akan secara berkala melakukan riset. “Dari situ kami akan mengetahui aspirasi-aspirasi mahasiswa dan mahasiswa dari situ dapat mempertanyakan apa saja, gak hanya terpatok mengenai keuangan, tapi juga apapun mereka dapat mempertanyakan pada BEM UNPAR,” jelas Ruth.

Lebih lanjut Malik menekankan pada pentingnya nirlaba. Dimana pengelolaan dana yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan, dilakukan bukan demi tujuan pribadi maupun golongan tertentu. Melainkan demi terwujudnya kepentingan bersama.

Pelanggaran Lingkungan Hidup oleh Unpar

Pembangunan gedung PPAG baru yang kini berlangsung meningkatkan perhatian mahasiswa akan masalah lingkungan hidup. Ruang terbuka hijau di Unpar yang kurang dari 20%, tidak sesuai dengan regulasi yang ada, tentu membuat kecemasan akan masalah lingkungan ini meningkat.

 Malik menyebutkan, apabila memang benar terdapat pelanggaran Unpar mengenai masalah lingkungan hidup, maka ia akan melakukan dialog dengan pihak rektorat Unpar untuk menanyakan kebenaran hal tersebut.

“Kami akan melakukan audiensi kepada pihak rektorat untuk berdiskusi dan menanyakan tujuan mengapa regulasi tersebut bisa disalahgunakan. Setelah itu kami akan memperjuangkan untuk mempertanyakan dan menerima penjelasan terkait perbuatan tersebut,” tegasnya.

Ia lebih lanjut menambahkan, bahwa ia akan bergerak secara proaktif kepada pihak universitas dalam masalah seperti ini. “Menjadi hak mahasiswa untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh pihak universitas sesuai dengan sasaran universitas yaitu good university governance, maka kami berhak tahu pertanggungjawaban dari apa yang dilakukan pihak universitas.”

Namun, menurut salah satu panelis, Miftahul Choir, menanggapi apakah BEM hanya akan bergerak ketika masalah sudah muncul ke permukaan, atau ikut menyelidiki dari awal? 

Padahal, dilansir dari Tirto.id, menurut ATR/BPN, ditemukan 4.414 pelanggaran tata ruang di Bandung Utara. 

Lebih lanjut lagi, menurut Miftahul, bicara tentang lingkungan hidup, apalagi pelanggarannya, tentu melibatkan aktor-aktor luar yang bermain di belakang, dan apa yang sudah BEM tahu dan pelajari mengenai hal-hal tersebut.

Aspirasi Mahasiswa

PROK 2018 membuat beberapa ketentuan dalam organisasi kemahasiswaan berubah. Salah satunya adalah mengenai penampungan aspirasi mahasiswa. Dalam peraturan lama, seluruh organisasi kemahasiswaan memiliki tugas untuk menampung serta menyalurkan aspirasi mahasiswa. Namun pada peraturan baru, disebutkan bahwa tugas menampung aspirasi mahasiswa hanya dilakukan oleh SM.

Ruth, selaku calon wakil ketua BEM UNPAR periode 2020 menanggapi, bahwa peraturan baru ini tidak membatasi fungsi BEM serta lembaga kemahasiswaan lain untuk menampung aspirasi. Tentu untuk dapat memimpin dan membawa suatu masyarakat secara menyeluruh, pikiran dan aspirasi masyarakat perlu ditampung. Seorang pemimpin harus dapat mengenal siapa yang mereka pimpin, dan salah satu cara untuk mengenal adalah dengan mendengar.

Paslon ini juga turut menawarkan salah satu program mereka yakni Blusukan. “Blusukan itu bukan cuma beberapa organisasi kemahasiswaan saja, tapi ke seluruh mahasiswa, sehingga kami mendapatkan aspirasi mahasiswa secara menyeluruh,” tegas Ruth.

Lebih lanjut ia menyebut bahwa mereka juga telah menyiapkan Departemen Relasi Organisasi serta Departemen Kesejahteraan Masyarakat dalam menampung aspirasi mahasiswa. “Dan kami gak bergerak sendiri, kami bergerak dalam satu PM UNPAR,“ tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Carlo Rondonuwu sebagai salah satu panelis, menganggap bahwa apabila BEM memang diperbolehkan untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi mahasiswa, mengapa hal tersebut tidak dicantumkan pada PROK, melainkan hanya diemban sebagai tugas SM, dan BEM seharusnya mempertanyakan hal tersebut agar tidak menjadi senjata rektorat untuk mendiamkan BEM ketika BEM memperjuangkan aspirasi mahasiswa.

 

Agnes Zefanya, Debora Angela || Brenda Cynthia

*

*

Top