Trump vs Pemakzulan: Akankah Ada Dampaknya?

Oleh: Hanna Fernandus

OPINI, MP: Rabu, (19/12) dua pekan lalu, Presiden AS ke-45, Donald J. Trump, dimakzulkan oleh DPR (House of Representative) AS dengan jumlah 230 suara menyetujui pemakzulan dan 197 suara menyatakan sebaliknya. Pemakzulan ini menjadi pemakzulan ketiga yang resmi terjadi di sejarah kepresidenan AS; dua presiden sebelum Trump yang mengalami hal sama adalah Andrew Johnson dan Bill Clinton. Keduanya tidak berhasil dicopot dari kursi kepresidenan melewati sidang Senat AS, dan hal yang sama besar kemungkinannya terjadi pada Trump. Tidak hanya itu, usaha pemakzulan Trump sendiri diragukan efektivitasnya dalam memengaruhi kepresidenan Trump ke depannya.

Untuk melihat efektivitas pemakzulan ini, perlu diadakan perbandingan dari sisi historis; perbandingan yang dimaksud adalah prosedur pemakzulan antara Trump dengan Johnson dan Clinton.

Bagaimana Presiden AS Dimakzulkan dan Bagaimana Pemakzulan Itu Akhirnya Gagal

(Sumber: nbcnews.com)

Resolusi untuk pemakzulan Andrew Johnson disampaikan DPR pada 21 Februari 1868 setelah ia memecat Edwin Stanton, Mentari Peperangan AS pada masa jabatannya, dan mengangkat Mayjen Lorenzo Thomas sebagai penggantinya tanpa persetujuan dari Kongres. Pemecatan ini melanggar Tenure of Office Act (1867) yang mengharuskan presiden untuk berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari Kongres untuk memecat dan mengangkat pejabat. Pengambilan suara DPR untuk memakzulkan Johnson dilaksanakan tiga hari setelah pengumuman resolusi, yaitu pada 24 Februari 1868.

Prosedur yang serupa juga dialami oleh Clinton; resolusi untuk pemakzulannya disetujui oleh DPR AS pada 8 Oktober 1998, sementara pengambilan suara diadakan pada 19 Desember 1998. Pemakzulan Clinton dimulai dengan tuduhan pelecehan seksual yang dilayangkan oleh Paula Jones, pegawai negara bagian Arkansas, pada tahun 1994. Selain itu, Clinton dituduh memiliki hubungan luar nikah dengan Monica Lewinsky, seorang magang di Gedung Putih, dan berbohong di bawah sumpah saat persidangan.

Prosedur pemakzulan Trump oleh DPR, bila dibandingkan dengan pemakzulan Johnson, memakan waktu yang cukup lama. Resolusi untuk pemakzulan Trump disampaikan pada 31 Oktober 2019, tetapi pengambilan suara untuk keputusan pemakzulan baru dilaksanakan hampir dua bulan kemudian, yaitu pada 18 Desember 2019. Trump dimakzulkan dengan dugaan penyalahgunaan kekuasaan terkait permintaannya ke Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melalui panggilan telepon untuk menginvestigasi Hunter Biden, putra kedua Joe Biden, mantan Wakil Presiden AS yang berpotensi menjadi rival Trump dalam Pemilu Presiden 2020.

Investigasi tersebut terkait dengan dugaan korupsi yang melibatkan Hunter Biden saat ayahnya masih menjabat sebagai wapres. Dilaporkan bahwa setelah panggilan tersebut, ada perintah dari Gedung Putih ke Dewan Keamanan Nasional AS (NSC) untuk menahan bantuan militer ke Ukraina.

Dari segi durasi, perbedaan durasi antara proses pemakzulan Trump dan Johnson sampai pada tahap pengambilan suara oleh DPR dapat dimaklumi mengingat perbedaan pelanggaran yang dilakukan serta kerumitan masalah. Pelanggaran yang dilakukan oleh Johnson meliputi pelanggaran prosedur birokrasi, sementara pelanggaran yang dilakukan oleh Trump melibatkan skandal dengan pihak luar negeri, pelanggaran yang tentunya memakan waktu cukup lama untuk diselidiki. Pelanggaran Trump juga memiliki skala yang lebih besar dibandingkan dengan Clinton, yang dituduh berbohong di bawah sumpah saat persidangan mengenai pelecehan seksual yang dituduhkan pada dirinya.

Masalah waktu pemakzulan, bila dibandingkan dengan skala pelanggaran yang dilakukan, dapat dilihat dengan dua sudut pandang. Ada kemungkinan bahwa proses pemakzulan Trump jauh lebih efisien dibandingkan pemakzulan sebelumnya atau justru proses pemakzulan ini dilaksanakan dengan gegabah oleh DPR AS. Proses pemakzulan ini tentunya tidak luput dari pengaruh Demokrat, partai oposisi terhadap Trump yang merupakan seorang Republikan, sebagai kelompok mayoritas dalam DPR. Tindakan partai oposisi Trump ini tentunya tak luput dari pengaruh pemilu presiden yang akan dilaksanakan pada 3 November 2020. Menurut survey, Trump digadang-gadang akan memenangkan pemilu 2020 nanti meskipun sedang menghadapi proses pemakzulan, sehingga proses pemakzulan mau tidak mau harus dipercepat.

Proses pemakzulan yang terlalu lama atau diulur-ulur akan menghilangkan manfaat dan pengaruhnya yang sudah minim. Tetapi, apabila pemakzulan berhasil dan Trump dicopot dari posisi kepresidenannya, dapat diadakan sidang tambahan yang berpotensi melarang Trump untuk memegang jabatan di pemerintahan.

Efektivitas Pemakzulan dan Pemilu Presiden 2020

Hal kedua yang patut diperhatikan adalah efektivitas pemakzulan itu sendiri. Sepanjang sejarah kepresidenan AS, tidak ada presiden yang pernah diberhentikan dari jabatannya karena sidang senat, tahap akhir dari proses pemakzulan presiden, sehingga pemakzulan presiden AS ke-45 ini dapat dilihat sebagai usaha yang sia-sia. Dalam kasus Trump, pemakzulan baru sampai pada tahap DPR, yang kelompok mayoritasnya adalah partai Demokrat; tahap yang sebenarnya paling menentukan dalam proses pemakzulan Trump adalah sidang senat, yang diperkirakan akan diadakan pada awal tahun 2020. Semua pengambilan keputusan dalam proses pemakzulan diambil oleh dua-pertiga suara, baik suara di DPR (House of Representative) dalam pengambilan suara untuk pemakzulan maupun suara senat dalam sidang senat.

Kemungkinan Trump untuk dicopot jabatannya, bila syarat ini tetap berlaku, sangat tipis, bahkan hampir tidak mungkin, mengingat Senat AS didominasi oleh partai Republikan, partai pengusung Trump di pemerintahan. Bahkan dalam pengambilan suara DPR, dua anggota DPR dari partai Demokrat memilih untuk menolak pemakzulan Trump dan berpihak dengan Trump dan Republikan.

Tidak hanya mengenai kecilnya potensi pencopotan Trump dari kursi kepresidenannya, pemakzulan ini juga dapat digunakan Trump sebagai bahan untuk kampanye pemilu 2020 nanti. Pemakzulan Trump dianggap bukan menjadi masalah baginya untuk maju di pemilu tahun depan; banyak yang menganggap pemakzulan ini sebagai konflik antarpartai Demokrat dan Republikan saja.

Demokrat menuduh Trump menyalahgunakan kekuasannya sebagai presiden dengan meminta Zelensky menginvestigasi keluarga rivalnya, sementara Republikan menyatakan bahwa Trump memiliki hak untuk meminta investigasi demi kepentingan negara. Selain itu, meskipun Demokrat unggul dalam pemilu DPR AS 2018, faktanya, banyak pemilih Demokrat di DPR yang memilih Trump dalam pemilu 2016 lalu dan akan memilih Trump di pemilu berikutnya.

Secara keseluruhan, pemakzulan Trump ini masih bisa diperdebatkan efektivitasnya. Bisa dibilang bahwa pemakzulan Trump justru lebih menguntungkan Trump dari pada oposisinya, partai Demokrat. Kemungkinan Trump untuk dicopot dari jabatannya sebagai presiden sangat kecil karena Senat AS yang didominasi Republikan, sementara pemakzulan yang sudah terjadi bisa digunakan sebagai alat kampanye untuk pemilu 2020 mendatang.

Apapun yang terjadi, proses pemakzulan sudah selesai dan akan memasuki babak selanjutnya. Suatu pembahasan publik yang dituntut oleh Nancy Pelosi memaksa para Republikan untuk tak dengan segera memulai pengambilan keputusan. Langkah Demokrat ini menyebabkan, setidaknya, proses pemakzulan masih akan berjalan dan kasus yang melibatkan Trump akan terus dibahas di televisi nasional selama jangka waktu tertentu. Apa yang terjadi setelahnya tak akan bisa diprediksi, sebagaimana dunia tidak dapat memprediksi kemenangan Donald Trump di pemilu empat tahun silam.

Related posts

*

*

Top