Tingginya Subjektivitas Penyebab Hilangnya UKK Lisan

Suasana saat diadakannya UKK tertulis pada (17/10) lalu di Operation Room. dok/KPU

FITUR, MP – Proses Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa (PUPM) untuk periode 2020 Unpar sudah berproses setengah jalan. Dalam beberapa hari ke depan, seluruh peserta akan memasuki sesi kampanye selama dua minggu. Bakal calon telah melalui sesi Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) pada (17/10) lalu yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, terdapat hal yang berbeda dalam UKK tahun ini dibandingkan PUPM sebelumnya, yaitu tidak adanya UKK lisan.

UKK yang biasa diselenggarakan oleh KPU dengan LKM, MPM, dan HMPS ini tidak lagi hadir dalam PUPM kali ini, menyebabkan tersisa satu ujian saja untuk calon peserta, yaitu ujian tertulis. UKK lisan ini ditiadakan karena bisa terjadinya unsur subjektivitas yang tinggi oleh penguji. “Penguji kan pejabat PM (Persatuan Mahasiswa),” ujar Felix, Ketua KPU, “berpikir paling buruknya itu, kalau mereka nggak suka dengan orangnya, bisa dijatuhkan nilainya.” Hal serupa disampaikan oleh Rovolin selaku Ketua MPM. “Ini bisa jadi alat kampanye juga bagi salah satu pihak,” terangnya.

Baik KPU maupun MPM sepakat untuk menghilangkan proses UKK dalam basis bahwa peserta PUPM harus dinilai oleh masyarakat Unpar, bukan oleh KPU. “Mengapa KPU yang harus menilai?” ujar Felix. “Mengapa bukan masyarakat langsung saja yang menilai? Mereka, kan, mewakili masyarakat dan bukannya KPU,” tambahnya. Lebih lanjut, penghapusan UKK lisan ini juga dilakukan agar penilaian setiap peserta PUPM diserahkan kepada masyarakat. “Ini memang esensi demokrasi,” ujar Rovolin.

Meskipun begitu, UKK tertulis tetap dipertahankan sebab sifatnya yang objektif. KPU telah memiliki parameter sendiri yang akan memberikan penilaian kepada peserta PUPM. Parameter ini, sebab bersifat ujian tertulis, dinilai cukup jelas. Namun, MPM sekali lagi menekankan bahwa pada akhirnya masyarakat yang akan menilai. “Meskipun nilai UKK Anda bagus menurut beberapa pihak, kalau tidak bisa meraih hati masyarakat dan tidak bisa memberi program yang baik, ya sama saja,” ujar Rovolin. Namun, dalam keterangan lebih lanjut ia menyampaikan bahwa proses uji tertulis ini tetap diperlukan untuk mengetahui kemampuan peserta PUPM dalam memahami PM Unpar dan Unpar.

Hakkinen Malik sebagai calon tunggal Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) merupakan salah satu peserta PUPM yang telah mengikuti prosesi UKK tertulis dan tes psikologi. Baginya, hilangnya UKK lisan tidak menjadi masalah besar, sebab faktor subjektivitas dari penilai sangat tinggi. “Namun,” ujarnya, “harus ada uji publik untuk menilai kandidat yang akan ia pilih.” Menurut Hakkinen, dengan menyerahkan pengujian pada masyarakat, maka proses tersebut akan lebih adil sebab penilaian calon “bukan hanya dari beberapa orang, tapi (berasal dari) orang-orang yang punya hak memilih”. UKK lisan yang dihilangkan bukan merupakan masalah besar asalkan tetap ada suatu uji publik untuk dilaksanakan, ujarnya.

Ia sendiri setuju dengan sentimen bahwa kelayakan peserta PUPM harus ditentukan langsung oleh masyarakat. “Sudah sewajarnya calon PM Unpar mengerti Unpar(…)tetapi kembali lagi, harus dikembalikan ke masyarakat,” ujarnya. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa jika penyelenggara UKK ingin menguji calon peserta maka parameter harus berasal dari masyarakat itu sendiri, seperti apa dan bagaimana pemimpin yang mereka inginkan. “Kalau misalkan salah satu kategorinya adalah mengetahui pengetahuan umum mengenai Unpar dan PM Unpar, mengapa tidak?” tukasnya.

Baik Hakkinen maupun Rovolin sendiri tidak mengetahui parameter yang ditetapkan KPU untuk uji tertulis tersebut. Secara umum, ia merasa bahwa penyelenggaraan PUPM oleh KPU telah berjalan dengan baik dengan pihak penyelenggara yang responsif. Felix sebagai Ketua KPU juga sudah merasa terdapat sinergi yang baik antara KPU sebagai penyelenggara dan MPM sebagai pembuat aturan. “Kerjasama antar-MPM baik, jadi lancar,” ujarnya.

Adapun psikotes yang diselenggarakan LPH yang bekerjasama dengan Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKA) baru diadakan pertama kali pada tahun ini. Berbentuk analisis kepribadian, psikotes dilaksanakan sebagai pembekalan untuk para peserta PUPM. “Isi tesnya kurang lebih mengenai cara berbicara, cara mengatasi kekurangan dan sebagainya. Kita harus ningkatin calonnya juga sih,” jelas Felix. Tidak seperti hasil UKK tertulis yang kemudian dipublikasikan ke masyarakat, hasil psikotes ini hanya akan diberikan ke peserta terkait. “Pas seminar ada pembicara dari LPH tentang kepribadian,” ujar Felix.

 

Alfonsus Ganendra, Naufal Hanif || Brenda Cynthia

Related posts

One Comment;

  1. Jonathan Sihaloho said:

    Mungkin perlu disampaikan/diliput juga bagaimana kajian para penyelenggara PUPM terkait hal ini. Bila tidak ada kajian, tentu keputusan ini dapat ditangkap sebagai sesuatu yang tidak objektif.

    Apakah penyelenggara paham kenapa UKK lisan sempat dilakukan? Bukan kah menghilangkan suatu proses dalam “seleksi kandidat” ini mengakibatkan hilang nya suatu tujuan yang ingin dicapai? Kalau memang dihilangkan, apa alternatif yang ditawarkan oleh penyelenggara untuk mencapai tujuan tersebut? Untuk lulus kuliah saja, yang diuji dari mahasiswa bukan hanya dari apa yang dia tulis (UTS dan UAS). Kita juga dituntut untuk paham dan mampu menganalisa sesuatu hal yang berkaitan dengan bidang ilmu kita masing – masing (skripsi dan pemaparan nya).

*

*

Top