Tindakan Cacat Pemerintah: Membahas Omnibus Law di Kala Pandemi

omnibus law covid 19

EDITORIAL, MP – Krisis COVID-19 di Indonesia semakin menjadi-jadi. Per 6 April 2020 Juru bicara pemerintah untuk menangani Covid-19, Achmad Yurianto mencatat ada 2.491 kasus positif corona dengan 209 orang meninggal dan 192 orang sembuh. Dari 209 orang yang meninggal, IDI (Ikatan Dokter Indonesia) mencatat 24 diantaranya adalah dokter.

Dengan krisis yang semakin tidak terkendali, tidak terlihat upaya jelas dari pemerintah untuk secara serius menangani pandemi ini. Mulai dari komunikasi publik yang buruk dan cenderung meremehkan, bentrok antara pemerintah pusat dan daerah, rumitnya peraturan impor untuk alat tes, sulitnya mencari alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan, sangat kurangnya tes yang diadakan pemerintah, dan tidak adanya jaminan sosial bagi warga yang membutuhkan—menyebabkan himbauan isolasi diri menjadi tidak efektif dan tidak realistis.

Di tengah inkompetensi pemerintah dalam menangani pandemi, ia sepertinya tidak kehabisan akal untuk berulah. Baru-baru ini, pada Jumat (27/3) lalu, DPR melakukan rapat paripurna lewat online dimana salah satu agendanya adalah membahas RUU Cipta Kerja yang dulu diberi nama Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) untuk diteruskan ke tingkat legislasi. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau RUU Cilaka dilanjutkan melalui badan legislasi (Baleg). Wakil Ketua DPR, Aziz Syamsudin mengatakan bahwa keputusan tersebut diperoleh dalam rapat konsultasi pengganti badan musyawarah (Bamus) pada Rabu (1/4) lalu. 

Selain Omnibus Law, DPR juga akan mempercepat pembahasan RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), RUU Revisi UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, RUU Pemasyarakatan, serta RUU Bea Materai. 

Kemudian menjadi pertanyaan, mengapa DPR bersikukuh untuk meneruskan pembahasan RUU di tengah pandemi ini?

Saat di tengah merebaknya wabah, DPR melakukan tindakan yang licik dan sembunyi-sembunyi. Alih-alih fokus pada Omnibus, masyarakat termasuk para buruh sedang sibuk melawan virus dan menjauhi kerumunan. Pembahasan Omnibus pada saat-saat wabah ini seakan menunjukkan bahwa DPR anti kritik serta memanfaatkan situasi “sepi” agar RUU Cilaka dapat mulus dibahas tanpa resistensi masyarakat. Singkatnya: pemerintah dan DPR seakan mencuri kesempatan dalam kesempitan. 

Padahal, saat ini pemerintah telah mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang stabilitas keuangan negara, yang merupakan bentuk pengalihan anggaran untuk penanggulangan Covid-19. DPR selaku perwakilan rakyat seakan tidak punya sense of crisis. Seharusnya DPR betul-betul mengawasi dan mengkritisi tiap langkah pemerintah dalam menangani Covid-19. Disaat orang-orang sedang sekarat, DPR justru mengabaikan tambahan kasus positif dan korban yang berjatuhan. 

Ini bukan hanya soal fokus pemerintah. Dari segi konten, RUU Cipta Kerja akan bermasalah setelah disahkan sebab ia berpotensi akan menimbulkan kerugian bagi para pekerja terutama kaum buruh. Perlindungan buruh, upah dan kesejahteraan, syarat kerja akan menjadi tanggung jawab badan outsourcing sebagaimana terdapat dalam Pasal 89 Ayat 18. Buruh akan diperlakukan semena-mena tanpa adanya kepastian hukum.

Beberapa pasal lainnya yang kontroversial berkesempatan membuka jalan penyimpangan yang jauh lebih lebar untuk penguasa. Omnibus Law dibuat hanya untuk kepentingan beberapa aktor yang terlibat dalam proyek investasi dan pembangunan infrastruktur. Perubahan regulasi terkait perlindungan lingkungan dan kehidupan akan semakin merusak lingkungan yang mengakibatkan perubahan iklim yang lebih parah. 

Hal tersebut terlihat dalam penghapusan pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang dapat menjerat pelaku pembakar hutan dan lahan (karhutla) di RUU Cipta Kerja. Selain itu, ada juga perubahan dalam Pasal 49 UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimana pemerintah mengubah kebijakan menjadi tidak ada kewajiban tanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerja. Dikutip dari Tirto, Greenpeace mengatakan bahwa sejumlah kebijakan tersebut dianggap kurang berpihak pada pelestarian hutan maupun jauh dari komitmen mengurangi energi fosil. 

Contoh lain dari perubahan regulasi tersebut adalah penghapusan amdal dan izin lingkungan yang terdapat dalam RUU Cilaka Pasal 35, 36, dan 38. Jika sampai ini terealisasi, yang akan terkena dampaknya bukan hanya wilayah negara kita sendiri, melainkan juga negara lain. Penghapusan izin lingkungan akan membuat pengusaha, investor serta pemerintah bertindak sewenang-wenang demi mengatasnamakan “ekonomi stabil”. Hutan-hutan akan dibabat sampai habis untuk membangun sebuah perkebunan ataupun sawit. Buruh yang bekerja akan diupah tidak layak dimana tidak sebanding dengan resiko kerjaannya.  

Dalam keadaan saat ini, seharusnya pemerintah lebih memilih mengalokasikan resource-nya untuk menanggulangi corona. Tidak etis pemerintah dan DPR mengambil kesempatan di tengah pandemi sembari terus memikirkan ekonomi apa adanya. Di sisi lain nyawa masyarakat yang tidak bisa dibangun lagi justru dinomor-duakan.

50.000 buruh dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) akan siap demo April ini jika DPR bersikukuh tetap membahas RUU Cipta Kerja dikala pandemi. Mengutip kabar24.bisnis, Said Iqbal selaku Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan aksi akan dilakukan dengan tertib, menyampaikan pemberitahuan lebih dahulu dan sesuai hak konstitusional rakyat. Buruh tak gentar dengan risiko corona atau adanya larangan mengumpulkan banyak orang karena saat ini pun mereka menghadapi dua ancaman serius.

Jika DPR masih ketus mengabaikan situasi dan menganggap nyawa tak lebih penting dari RUU Cipta Kerja, maka sulit jika kita melarang para buruh turun ke jalan. Saat ini buruh diperhadapkan pada dua pilihan yang sama-sama serba salah. Antara mati di kerumunan massa karena demo menolak RUU Cipta Kerja yang membuat mereka bisa terjangkit Corona, atau diam di rumah dan menunggu matinya mereka akibat pengesahan RUU Cipta Kerja itu sendiri.

Maka, jika DPR dan pemerintah memang serius ingin membuktikan diri tidak sedang mencari kesempatan dan kesempitan, bahwa ia serius menangani pandemi dan memihak buruh, satu-satunya jalan adalah membatalkan pembahasan RUU Cipta Kerja dan RUU bermasalah lainnya, dan segera sepenuhnya memfokuskan diri di segala lini menghadapi wabah global ini.

MEDIA PARAHYANGAN

Penulis

Related posts

*

*

Top
Atur Size