Tidak Mengikuti PUPM Mei 2019, HMPSTI Periode 2019 Dinyatakan Kosong Jabatan

Ilustrasi seorang mahasiswa yang sedang melihat ke arah saung himpunan FTI. dok/Michael Alexander

STOPPRESS, MP – Himpunan Mahasiswa Program Studi Teknik Industri (HMPSTI) Unpar saat ini dinyatakan mengalami kekosongan jabatan akibat tidak adanya mahasiswa Teknik Industri yang mencalonkan diri menjadi Ketua Himpunan (Kahim) periode 2019 melalui PUPM (Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa).

HMPSTI mengalami kekosongan jabatan dikarenakan tidak ada calon yang mendaftarkan diri untuk mengikuti PUPM sebagai kandidat Ketua HMPSTI periode 2019. Menurut Vania Edra, Wakil Internal HMPSTI 2018/2019, salah satu tindakan himpunan dalam mengatasi nihilnya calon yang mendaftarkan diri adalah Mathew Samtani yang bersedia untuk kembali menjadi Ketua HMPSTI periode 2019 meskipun tanpa melalui mekanisme PUPM yang resmi diselenggarakan oleh KPU PUPM.

“Sebenarnya kita (red. HMPSTI) tidak melakukan pelanggaran, memang kita tidak mengikuti PUPM, tapi ada beberapa mekanisme hukum yang kita rada miskom sama MPM sebelumnya, jadi ini yang lagi diinvestigasi terus sama Internal Inspector dan MPM,” ujar Vania.

Namun, dalam AD ART PM Unpar Bab II tentang Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa Unpar pasal 2, yang berbunyi: “Anggota MPM Unpar, Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa, dan ketua HMPS Unpar dibentuk melalui mekanisme pemilihan umum PM Unpar.” jelas menunjukkan bahwa seorang ketua himpunan seharusnya dipilih melalui proses PUPM.

“Kahim lain, mencalonkan diri sebagai Kahim, diterima jadi Kahim, semuanya melalui jalur PUPM. Buka kesempatan yang sama dan masyarakat bisa memilih dengan kesempatan yang sama,” ujar Veronica Kuntoro selaku Ketua Internal Inspector 2019.

Sebelumnya, HMPSTI pernah melakukan referendum pada 6 Februari 2019 lalu. Referendum ini dilaksanakan untuk menentukan angkatan yang akan menjabat dalam masa transisi himpunan. Dari hasil referendum tersebut, didapatkan bahwa angkatan 16 lah yang tetap menjabat dalam masa transisi himpunan.

Adanya keputusan dari referendum tersebut, mengakibatkan masyarakat TI Unpar menganggap hanya angkatan 16 yang berhak mencalonkan diri sebagai kahim. Meskipun begitu, tidak ada satu pun mahasiswa angkatan 16 yang kemudian mencalonkan diri sebagai kandidat Ketua HMPSTI kepada KPU waktu lalu.

Menurut pihak MPM 2019, referendum boleh saja dilakukan selama tidak membatasi masyarakat dan dijadikan sebagai dasar untuk menjadi pejabat di dalam PM Unpar. “Referendum dilarang keras apabila menghalangi orang untuk mencalonkan diri,” jelas Veronica.

“Dalam TAP PUPM tertulis bahwa, mahasiswa semester 3 sampai 7 yang memenuhi syarat boleh mencalonkan diri sebagai Kahim kok,” tambah Veronica.

“Yang jelas kami melihat ada kekosongan pada HMPSTI dan kami masih melihat kalau HMPSTI masih menjalankan kegiatannya sama seperti himpunan pada umumnya, ya logikanya aja kan, ngga ada pengurus, jadi yang mau dilantik siapa?” ujar Rovolin Lumban Gaol selaku Ketua MPM 2019 saat ditanya mengenai tidak hadirnya pihak HMPSTI pada Sidang Umum PM Unpar yang diselenggarakan pada bulan Juni lalu.

Adapun dampak dari kekosongan jabatan ini menyebabkan alur birokrasi yang terhambat dan dana kemahasiswaan tidak dapat turun.

Partisipasi Masyarakat TI

Mengenai status HMPSTI sekarang ini, beberapa mahasiswa mengaku bahwa mereka tidak mengetahui sama sekali mengenai kekosongan jabatan HMPSTI.

“Masyarakat TI tahunya Mathew yang tetap ngejabat kan,” ujar Veronica.

Hal serupa juga disampaikan oleh Vianessa Cornelia, mahasiswa TI 2017. Nessa mengaku ia tidak tahu sama sekali mengenai kekosongan tersebut. “Teman-teman ngga pernah ngomongin juga,” ujar Nessa.

Menurut Vania, alasan HMPSTI tidak pernah memberikan pengumuman secara resmi kepada masyarakat karena keputusan mengenai status dan keadaan sangat mudah berubah, bahkan setiap harinya.

Berkaitan dengan partisipasi masyarakat TI, Veronica menjelaskan bahwa sebenarnya ada beberapa opsi yang ditawarkan kepada HMPSTI tentang penyelesaian kekosongan jabatan ini, antara lain bahwa Kahim tetap berasal dari angkatan 16 karena sesuai dengan keinginan masyarakat melalui referendum, dari ring 1 HMPSTI 2018/2019, atau Mathew Samtani yang kembali dipilih.

Namun, Veronica tegas mengatakan bahwa mekanisme proses pemilihan tetap dilempar dan diserahkan kepada masyarakat TI dengan rekomendasi dari MPM, yaitu adanya suara batas minimum masyarakat TI yang mengikuti pemilihan yang kemudian akan menjadi pertimbangan dalam Sidang Istimewa. Ketika pihak Media Parahyangan menanyakan mengenai teknis mekanisme tersebut, Veronica mengaku belum membahasnya secara teknis.

Surat Rekomendasi dari WD III Fakultas Teknologi Industri

Terkait dengan kekosongan status HMPSTI, baik dari pihak HMPSTI dan MPM mengaku bahwa adanya surat rekomendasi yang diberikan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FTI dengan merekomendasi Mathew Samtani untuk kembali menjabat pada periode transisi ini.

“Surat itu kami lihat, dan kami bisa menolak dan terima, kan. Tapi tidak memengaruhi dong, karena siapa saja bisa memberikan surat, kan,” jelas Rovolin.

 

Debora Angela || Brenda Cynthia

Related posts

*

*

Top