TAP MPM Tumpang Tindih, Pekerjaan Bawaslu Stagnan

STOPPRESS MP, UNPAR – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mulai tahun ini ditetapkan menjadi badan independen, memiliki kewenangan baru, yaitu membentuk peraturan sendiri. Namun, Bawaslu belum bisa membentuk peraturan karena peraturan dalam Ketetapan Majelis Perwakilan Mahasiswa (TAP MPM) masih tumpang tindih.

“Peraturan Bawaslu itu kan harus mengacu TAP MPM. Kita tidak bisa membentuk peraturannya sementara kalian diatasnya (red. MPM) aja, tanda kutip, masih tidak beres,” ujar Koordinator Bawaslu, Pandapotan Pintubatu. Pandapotan yang akrab disapa Dapot, melanjutkan bahwa Bawaslu menemukan beberapa peraturan yang tumpang tindih pada TAP MPM. Masih ada beberapa ketentuan yang mencerminkan Bawaslu pada periode sebelumnya. Padahal, Bawaslu tahun ini sudah ditetapkan menjadi badan yang independen.

Jika beberapa pasal pada TAP MPM masih ada yang tumpang tindih, maka Bawaslu takkan bisa mulai membuat peraturannya sendiri. Bawaslu tidak bisa bekerja jika TAP MPM tidak dirubah. “Kenapa? Karena kalau misalnya kita bikin peraturan yang bertentangan dengan yang diatas, kita yang bakal diserang sama calon-calon,” lanjut Dapot.

Beberapa contoh peraturan yang tumpang tindih di TAP MPM, misalnya pada ketentuan yang menyebutkan, bila terjadi pengulangan pelanggaran, jumlah potongan suara yang diterima ditentukan dalam rapat istimewa Komisi Pemilihan Umum (KPU). Padahal tertulis dalam TAP MPM, bahwa yang mempunyai kewenangan untuk menentukan jumlah pemotongan suara, sekaligus menjatuhkan sanksi itu Bawaslu, bukan KPU.

Contoh lainnya terdapat jenis-jenis pelanggaran dalam TAP MPM pada poin antara A sampai J. Pelanggaran pada poin A sampai F diberi sanksi surat peringatan. Sementara pelanggaran E sampai poin H, diberi sanksi pemotongan suara. Pada poin E dan F dalam peraturan mengalami tumpang tindih.

Selain itu, dalam menjatuhi sanksi, Bawaslu juga harus melakukannya melalui sidang. Hal ini dinilai kurang efektif oleh Bawaslu. “Kalau melalui sidang itu kan repot ya. Terus Bawaslu juga sekarang kan udah diberi kewenangan untuk langsung menindak. Jadi kalau kita sidang pun yang jadi hakim kita, penggugatnya kita, jaksa penuntutnya juga kita,” tambah Dapot. Adanya sidang ini juga memperlambat proses pemberian sanksi. Waktu sidang yang terlalu lama membuat penjatuhan hukuman jadi tidak efektif.

Sampai saat ini sendiri, Bawaslu masih belum ada kemajuan dalam pembuatan aturan/tata cara.  Badan itu sendiri kini tengah dalam proses diskusi dengan MPM mengenai peraturannya yang kurang efektif. Mau tidak mau, Bawaslu harus minta aturannya untuk diubah. “Intinya tuh mereka mau merubah konsep sanksi itu sah-sah aja. Tapi dari apa yang mereka niat sampai ke apa yang akhirnya tertulis, itu masih ada tumpang tindih, kekeliruannya,” lanjut Dapot.

 

Agnes Zefanya Yonatan | Debora

Related posts

One Comment;

  1. kalkulus said:

    masalah ini berarti ada dari lama dong selain masalah penjatuhan sanksi? tapi apakah mpm sebelumnya tidak sadar ya?

*

*

Top