Tanah Unpar di Padalarang, dan Tambang Kapur di Dalamnya

LIPUTAN, MP — Pertambangan kapur milik PT Damwoo yang berada di dekat lahan Unpar di daerah Padalarang sudah berjalan dari tahun 2013. Biasanya mereka menggunakan akses jalanan di sekitar lahan Unpar, namun tahun 2019 berhenti karena Unpar menutup akses jalan tersebut. Akhirnya PT Damwoo Indo menggunakan akses alternatif yang ujungnya meresahkan warga setempat.

Sebulan yang lalu, seorang warga Tagogapu, Padalarang, melancarkan protes di media sosial. Terdapat konflik antara warga setempat dengan PT Damwoo Indo yang membangun dan menggunakan jalan masyarakat yang mengganggu daerah pemukiman warga dan aktivitas sehari-hari.

Tak hanya itu, permasalahan ini dimulai sejak Unpar, yang ternyata memiliki tanah di daerah tersebut, menutup aksesnya bagi perusahaan tambang itu. Alhasil, PT Damwoo menggunakan jalan warga untuk operasional pertambangannya, sehingga merugikan masyarakat setempat dan mengundang protes luas.

Setelah ditelusuri oleh Media Parahyangan, permasalahan ini memberikan banyak pertanyaan yang jawabannya harusnya sudah diketahui mahasiswa Unpar. Sebelum pertanyaan tentang mengapa Unpar menutup jalannya bagi PT Damwoo dan apa reaksi Unpar terhadap kesulitan warga Tagogapu, pertanyaan-pertanyaan lain bermunculan dan krusial untuk dijawab: sejak kapan Unpar memiliki tanah seluas itu di Padalarang? Untuk apa? Mengapa?

Artikel ini berusaha menelusuri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

90 Hektar Tanah Unpar di Padalarang

Dari cuitan protes di media sosial tersebut, kami dihubungkan dengan Kadar, anggota komite sekolah setempat. Ia menceritakan kepada kami tidak hanya kronologi kasus yang sedang berlangsung, tapi sejarah dari tanah Unpar itu sendiri.

Menurut kesaksian Kadar, tanah dari dua desa di Padalarang tersebut, Tagogapu dan Cempakamekar, dahulu dimiliki oleh Puri Rangga. Pada sekitar tahun 1996, tanah tersebut akan dibeli dan dijadikan Perumahan Nurtanio. Namun, krisis moneter menggagalkan rencana tersebut, dengan likuidasi ITPN yang populer menjadi salah satu dampaknya.

Pada tahun 2011, muncul desas-desus tanah tersebut akan diambilalih oleh Unpar. Benar saja, setelah periode penolakan singkat dari warga, Unpar membeli lahan sebesar 80 hektar dari Puri Rangga, ditambah 10 hektar dari tanah milik warga di sekitarnya.

Salah satu warga Tagogapu, Indra Kusharnandar, mengatakan ada satu titik tanah yang belum dibeli oleh Unpar. “Katanya ada perbedaan harga, tapi entah apa sebabnya tanah tersebut akhirnya dijual ke Damwoo.” ucap Indra.

Pengambil alihan lahan ini sendiri awalnya ditentang oleh warga karena sentimen prasangka kristenisasi yang dipengaruhi oleh Front Pembela Islam (FPI) di desa tersebut. Warga yang terpengaruh dengan sentimen ini lalu menjual lahannya ke PT Damwoo Indo sejak tahun 2012 dan digunakan untuk aktivitas pertambangan batu kapur.

Pada akhirnya, kehadiran Unpar di kawasan tersebut diterima oleh masyarakat. Alasan yang diberikan Unpar: untuk pembangunan kawasan pendidikan.

Tambang Kapur di Tanah Pendidikan

Meskipun Unpar membeli tanah tersebut untuk kepentingan pendidikan, sampai hari ini belum ada kejelasan lebih lanjut untuk apa tanah tersebut akan digunakan. Belum ada bukti nyata bahwa kepentingan pendidikan sudah atau mulai direalisasikan di tanah tersebut.

Terlebih, dalam tanah yang berada di kaki Gunung Karang, terdapat kompleks batu kapur dan batu gamping yang luas. Kaki gunung tersebut berada di tanah Unpar yang adalah institusi pendidikan, dan ditambang oleh PT Damwoo Indo yang datang di kemudian hari.

Kegiatan pertambangan PT Damwoo Indo di dekat lahan Unpar sudah lama merugikan masyarakat Desa Cempakamekar dan Tagogapu. Pertambangan ekstraktif yang eksploitatif menyebabkan hampir habisnya Gunung Karang, lokasi kebanggaan warga Cempakamekar dan Tagogapu.

“Gunung Karang adalah kebanggaan kami, warga Tagogapu dan Cempakamekar,” terang Kadar, “sekarang sudah habis.”

Operasional PT Damwoo Indo juga hanya menyerap sedikit tenaga kerja masyarakat lokal dan tidak sebanding dengan polusi yang diciptakan. Aktivitas pertambangan tersebut dimulai pada tahun 2013, dan dalam perjalanannya tidak mengalami gangguan apapun dari Unpar. Jalan utama bagi truk tambang yang keluar masuk juga melalui tanah Unpar, setidaknya sampai tahun 2019.

Unpar Menutup Jalan, dan Konflik Tambang dengan Warga

Pembatasan akses ini menyebabkan truk perusahaan menggunakan jalan desa dan, bahkan, merencanakan pembangunan rute jalan untuk membangun underpass di bawah rel kereta api jalur Cianjur-Bandung.

Rencana pembangunan jalan mendapatkan penolakan dan protes dari warga, meskipun ada surat rekomendasi oleh Asep Yussuf Bakthi, Kepala Desa Cempakamekar, yang ditandatangani pada 30 September 2019.

“Para dewan di Kabupaten Bandung Barat sudah memperingatkan kepala desa agar memberhentikan terlebih dahulu (pembangunan jalan) karena belum ada izin dari dinas-dinas terkait,” jelas Willy, salah seorang warga desa Cempakamekar.

Pembangunan ini juga diketahui belum memiliki izin dari Pemda Kabupaten Bandung Barat sebagai pihak yang paling berwenang. Karena belum adanya izin, perusahaan pun akhirnya menggunakan jalanan pemukiman desa sebagai jalur transportasi. Padahal, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bandung Barat sudah menyatakan jalanan tersebut tidak layak dilewati.

Advokasi yang Terhambat

Diketahui Unpar sendiri sudah memberikan uang sebesar 800 juta rupiah ke Desa Tagogapu sebagai bentuk Corporate Social Responsibility (CSR), tetapi tidak ada pemberian uang apapun ke Desa Cempakamekar.

Selain itu, menurut kesaksian warga sekitar, Unpar belum pernah memberikan penjelasan apapun terkait penutupan akses jalan yang menyebabkan jalanan desa digunakan. “Tidak ada tanggapan dari Unpar maupun (pemerintah daerah) setempat,” jelas David, warga desa lainnya.

Warga setempat sendiri mengharapkan adanya tanggapan dari Unpar terkait masalah ini. Mereka mempertanyakan soal dukungan Unpar terhadap warga di sekitar sana.

Beberapa minggu setelah penyusunan liputan ini, Kadar kembali menghubungi kami, menanyakan kontak untuk pihak Unpar. “Kami ingin berbicara”, ujarnya.

Di saat yang sama, kami mendapat kabar bahwa pihak kampus–yang sebelumnya berjanji akan melakukan audiensi sebelum UAS–tidak jadi memberikan keterangan karena menganggap konflik tersebut tidak melibatkan Unpar. Saat menghubungi PT Danwoo Indo pun, kami tidak mendapatkan keterangan apapun.

Hanna Fernandus | Novita | Naufal Hanif

Penulis

*

*

Top
Atur Size