Tamansari Batal Digusur, Komnas HAM Minta Pemkot Bandung Bermediasi dengan Warga

Perwakilan Komnas HAM sedang menjelaskan pembatalan penggusuran dan sosialisasi mengenai mediasi yang akan dilakukan . dok./FiqihRp

NASIONAL, MP – “Hari ini tidak ada rencana penggusuran. Kami sudah meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung agar tidak ada penggusuran sampai mediasi berjalan,” ucap Beka Ulung Hapsara, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Senin (27/8) saat memberikan keterangan kepada warga, pendamping warga, dan wartawan.

Perkataan yang diucapkan oleh pria yang juga menjabat Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM itu memecah suasana ketidakpastian yang tengah dialami warga. Pasalnya, selain menanti kedatangan Komnas HAM, pada saat yang sama, warga RW 11 Tamansari bersama pendampingnya juga tengah menanti kedatangan aparat yang akan mengeksekusi rencana penggusuran.

Menurut siaran radio PRFM yang menghadirkan Dadang Iriana, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), aparat keamanan yang terlibat terdiri dari 200 personel, serta 50 personel TNI dan 100 personel Polisi.

Sejumlah warga bersama pendamping pun juga tengah bersiap dibalik tumpukkan sejumlah barang yang menyerupai blokade di sejumlah ruas gang. Persiapan pun telah dilakukan oleh warga dan pendampingnya sejak pukul 09.00 WIB merespon Surat Peringatan (SP) 3 yang telah dikirimkan Pemkot Bandung melalui pos pada Jumat (24/8) lalu yang menandakan penggusuran sudah di depan mata.

Selain mengabarkan batalnya rencana penggusuran yang akan dilakukan hari itu, warga RW 11 Tamansari juga menerima pesan bahwa terdapat upaya untuk melakukan mediasi antara Pemkot Bandung dan warga. Beka menjelaskan bahwa mediasi yang akan dilakukan merupakan tatap muka langsung antara warga dan Pemkot Bandung sedangkan Komnas HAM bertindak sebagai mediatornya.

Selama proses mediasi berlangsung, Beka juga telah meminta Pemkot Bandung untuk tidak melakukan aktivitas apapun yang bersifat kontraproduktif seperti penggusuran, intimidasi, dan ancaman kekerasan. Beka juga menjamin bahwa saat bermediasi, warga tidak akan mendapat intimidasi atau ancaman apapun. “Ketika ada upaya intimidasi, ancaman, dan pemaksaan, masyarakat dapat menggunakan kata-kata saya,” ucap Beka.

Tuntutan Warga

Mengenai pihak yang hadir di mediasi, seorang warga Tamansari pun meminta agar mereka dipertemukan dengan Walikota Bandung secara langsung ketimbang para kepala dinas. Disamping itu, warga juga berharap bahwa pelaksanaan mediasi tidak dilakukan di balaikota maupun rumah dinas walikota seperti pertemuan yang pernah dialami warga sebelumnya.

Menjawab kekhawatiran warga, Beka Ulung Hapsara, Komisioner Komnas HAM pun memastikan bahwa pihak yang hadir dalam mediasi merupakan pengambil keputusan tertinggi di Pemkot Bandung. Warga yang akan menghadiri mediasi pun juga akan diverifikasi untuk menghindari tuduhan “miring” yang berpotensi dialamatkan kepada warga RW 11 Tamansari.

Beka juga menjanjikan lokasi mediasi yang akan digunakan adalah tempat yang netral. Ia memastikan kepada warga bahwa tempat tersebut menjamin kedua belah pihak memiliki posisi yang setara satu dengan yang lain.

Rudy Sumaryadi, Ketua RW 11 Tamansari pun memiliki kekhawatiran lain lantaran ia berpandangan Pemkot Bandung seringkali melanggar janji. Ia mencontohkan pembangunan rumah deret yang tetap dilanjutkan meskipun sempat diberhentikan, pemberian tiga Surat Peringatan (SP) meskipun tidak diterima warga, dan baru-baru ini, pemutusan aliran air oleh petugas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Selain itu, ia juga berharap 26 Kepala Keluarga (KK) yang masih bertahan dapat mengikuti proses mediasi yang akan berlangsung. Meskipun pada akhirnya tetap akan ditunjuk seorang juru bicara, ia menginginkan ke-26 KK tersebut dapat masuk ruang mediasi dan ikut memantau.

“Karena setiap warga berbeda permasalahannya. Itu yang kita harapkan,” ucap Rudy.

Menagih Nasib MOU HAM Kota Bandung

Kedatangan Beka Ulung Hapsara ke Pemkot Bandung ternyata tidak hanya ditujukan untuk meminta kesediaan pemerintah untuk bermediasi, tetapi juga mengingatkan Memorandum of Understanding (MOU) dengan Komnas HAM. Lebih lanjut, MOU itu berkaitan dengan soal pemajuan dan perlindungan serta promosi HAM di lingkungan kota Bandung.

Beka menuturkan kehadiran MOU tersebut dapat dijadikan pegangan bagi warga untuk mengingatkan Pemkot Bandung. MOU tersebut diketahui ditandatangani langsung oleh Walikota Bandung pada tahun 2015. Meskipun tidak memiliki konsekuensinya yang mengikat, Beka menuturkan komitmen Pemkot Bandung untuk memajukan HAM berdasarkan MOU tersebut akan dievaluasi.

Riefky Zulfikar, Kuasa Hukum warga RW 11 Tamansari menuturkan pelanggaran atas MOU tersebut akan jadi preseden yang buruk jika Pemkot Bandung yang mencanangkan diri sebagai kota ramah HAM. Terutama jika agenda yang dibawakan berkaitan dengan komitmen memajukan prinsip HAM, tetapi sebaliknya di kota Bandung malah terdapat banyak kasus pelanggaran HAM

Adapun mediasi yang akan dilakukan bersama Komnas HAM merupakan mediasi pertama antara Pemkot Bandung dan warga RW 11 Tamansari. Sejak pemberitahuan rencana relokasi warga Tamansari pada Juni 2017 lalu, hingga kini 26 KK masih bertahan di rumahnya.

Pengaduan warga RW 11 Tamansari merupakan salah satu dari berbagai upaya yang telah ditempuh oleh warga. Selain Komnas HAM, warga dan kuasa hukum telah menempuh upaya permohonan informasi publik, menggugat salah satu Surat Keputusan (SK) Pemkot Bandung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan melakukan pengaduan ke Ombudsman Kota Bandung.

VINCENT FABIAN THOMAS, FIQIH R PURNAMA