Tag Archives: Penggusuran Tamansari

Aksi massa berorasi di depan PTUN Bandung pada Kamis (19/12). dok/MP

Gugatan Warga Tamansari Ditolak Oleh PTUN Bandung

Gugatan Warga Tamansari Ditolak Oleh PTUN Bandung

MP – Kamis (19/12) warga RW 11 Tamansari dan kawan-kawan solidaritas hadir dalam sidang gugatan izin lingkungan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Majelis hakim memutuskan untuk menolak seluruh gugatan yang dilayangkan oleh warga Tamansari. Sekitar pukul 9 pagi, massa telah berkumpul di depan gedung PTUN bersiap untuk menyampaikan gugatannya. Sambil menunggu persidangan di

Asal Bapak Senang: Tuan Tanah yang Luhur

Oleh: Muhammad Daud Yusuf OPINI, MP – Belum selang satu minggu setelah penobatan Kota Bandung sebagai Kota Peduli HAM oleh Kemenkumham RI justru menghadirkan polemik yang mempertanyakan kembali kredibilitas Kota Bandung sebagai kota peduli HAM. Lagi-lagi dikotomi akan pembangunan yang tidak luput dari konteks penggusuran. Alih-alih meningkatkan standar kualitas hidup, pembangunan justru merenggut kebebasan berwarga

Yang Tak Terlihat dari Penggusuran Tamansari

FEATURE, MP – Penggusuran paksa yang dilakukan aparat pada 38 KK RW 11 Tamansari, pada Kamis (12/12) silam, menimbulkan banyak dampak, baik secara fisik ataupun psikologis bagi para warga, termasuk anak-anak. Penggusuran dilakukan. Pintu rumah digedor, aparat memerintahkan orang dalam rumah untuk membereskan barang hanya dalam waktu 5 menit. Perlawanan dilakukan oleh teman-teman aliansi dan

Tidak Hormati Proses Hukum; Pemkot Bandung Layangkan SP3 untuk Warga Tamansari

Nasional – MP, Jumat (28/08) Warga RW 11 Tamansari mendapatkan Surat Peringatan 3 (SP3) dari  Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. SP3 itu berkaitan dengan sudah dekatnya tenggat waktu penggusuran yang akan dilakukan pada Senin (27/08). SP3 tetap dilayangkan meski lembaga setingkat ombudsman dan Komnas HAM menghimbau kedua pihak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. “Kami tetap

Dosen FH Unpad : Pemerintah Jarang Menggunakan Pendekatan HAM Dalam Pembangunan

“Pemerintah jarang menggunakan pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks pembangunan. Selalu yang digunakan itu adalah pendekatan pembangunan semata,” Kalimat itu terucap oleh Bilal Dewansyah dalam Diskusi Kajian Responsif Isu Strategis (Kritis) bertajuk “Nasib Warga RW 11 Tamansari Pasca Putusan PTUN”  lalu yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Hukum Universitas Padjajaran pada Rabu (9/5) lalu. Bilal pun

Gugatan Warga Tamansari Ditolak PTUN, LBH Bandung : Hakim Keliru Menafsir Gugatan

Nasional, MP –Pasca pembacaan putusan PTUN Bandung bagi gugatan Warga RW 11 Tamansari, LBH Bandung menilai terdapat kekeliruan hakim dalam menafsir gugatan warga yang seharusnya mengenai prosedur dan penetapan SK pemerintah menjadi persoalan ganti rugi. Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang dibacakan pada Senin (30/4) lalu menjadi penanda selesainya perjalanan sidang gugatan Warga

Disebut Bukan Warga Asli, Warga Penolak Rumah Deret Tamansari: Silahkan Datang, dan Investigasi!

STOPPRESS, MP – Sambas Hadikin (58) salah seorang warga Penolak Rumah Deret Tamansari menampik pernyataan Akhir T Sukarya (46) dalam pemberitaan Tribun Jabar, yang mengatakan bahwa warga penolak pembangunan rumah deret disebut bukan warga asli dan tidak memiliki kartu identitas. Menanggapi hal itu, Sambas mempersilahkan agar dilakukan investigasi untuk membuktikan kebenaran pernyataan itu. “Saya asli

Forum Juang Tamansari Bandung: Menolak Rumah Deret Mempertahankan Hak Atas Ruang Hidup Yang Layak

Menanggapi pemberitaan di media yang tidak berimbang yang menyatakan bahwa 95% warga sepakat dengan pembangunan rumah deret. kami warga RW11 Tamansari Bandung menyatakan bahwa hal tersebut merupakan informasi yang  tidak valid dan tidak berdasar. sebab, faktanya masih terdapat 26 bangunan yang tidak bersepakat dengan pembangunan rumah derer dari total 90 bangunan, dengan rincian 5 bangunan

Top