Hari selasa (10/3) silam, warga RW 11 Tamansari kembali menyelenggerakan konferensi pers sebagai kelanjutan dari konferensi yang diselenggarakan pada 20 hari silam. Konferensi pers ini menjelaskan mengenai 112 aduan, yang sekarang telah bertambah menjadi 309, terkait dengan pelayanan publik. Pihak Tamansari melakukan komplain karena merasa bahwa bukan saja tindakan penggusuran
Tag: Pemkot Bandung
Dua Bulan Pasca Penggusuran Taman Sari: Dimana Pertanggungjawaban Negara?
Pada Rabu siang lalu (19/2), masyarakat Tamansari bersama Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Perkumpulan Inisiatif dan Kelompok Solidaritas mengadakan konferensi pers di reruntuhan pemukiman Tamansari. Dalam konferensi pers yang yang berlangsung selama enam puluh menit tersebut, masyarakat menuntut pertanggungjawaban dari Pemerintah Kota Bandung yang tidak kunjung tiba. “Kami
Gugatan Warga Tamansari Ditolak Oleh PTUN Bandung
MP – Kamis (19/12) warga RW 11 Tamansari dan kawan-kawan solidaritas hadir dalam sidang gugatan izin lingkungan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Majelis hakim memutuskan untuk menolak seluruh gugatan yang dilayangkan oleh warga Tamansari. Sekitar pukul 9 pagi, massa telah berkumpul di depan gedung PTUN bersiap untuk menyampaikan
Tamansari Batal Digusur, Komnas HAM Minta Pemkot Bandung Bermediasi dengan Warga
NASIONAL, MP – “Hari ini tidak ada rencana penggusuran. Kami sudah meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung agar tidak ada penggusuran sampai mediasi berjalan,” ucap Beka Ulung Hapsara, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Senin (27/8) saat memberikan keterangan kepada warga, pendamping warga, dan wartawan. Perkataan yang
Tidak Hormati Proses Hukum; Pemkot Bandung Layangkan SP3 untuk Warga Tamansari
Nasional – MP, Jumat (28/08) Warga RW 11 Tamansari mendapatkan Surat Peringatan 3 (SP3) dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. SP3 itu berkaitan dengan sudah dekatnya tenggat waktu penggusuran yang akan dilakukan pada Senin (27/08). SP3 tetap dilayangkan meski lembaga setingkat ombudsman dan Komnas HAM menghimbau kedua pihak menghormati proses hukum
Dosen FH Unpad : Pemerintah Jarang Menggunakan Pendekatan HAM Dalam Pembangunan
“Pemerintah jarang menggunakan pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks pembangunan. Selalu yang digunakan itu adalah pendekatan pembangunan semata,” Kalimat itu terucap oleh Bilal Dewansyah dalam Diskusi Kajian Responsif Isu Strategis (Kritis) bertajuk “Nasib Warga RW 11 Tamansari Pasca Putusan PTUN” lalu yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Hukum Universitas Padjajaran
