Pembangkangan Sipil Harus Menekankan Solidaritas

MP — Kamis (15/10) lalu, Lokataru mengadakan diskusi yang berjudul “Kampus dan Pembangkangan Sipil”. Diskusi ini dihadiri oleh pembicara utama Abdul Mughis sebagai akademisi UNJ, diikuti dengan keempat penanggap utama yaitu Laras Sukma sebagai mahasiswa Unpas, Erviana Madalina sebagai mahasiswa IKJ, Javier Pandin sebagai pegiat Insersium Unhas, dan Afkar Aristo

Lebih lanjut

Berbagai Elemen Mahasiswa Unpar Menolak Omnibus Law

LIPUTAN, MP — Di tengah gelombang mahasiswa yang menolak rangkaian RUU Cipta Kerja, mahasiswa Unpar turut serta menentukan sikap menolak Omnibus Law dengan beberapa alasan, sebagian besar akibat tidak adanya partisipasi publik, kurangnya transparansi, dan implikasi lapangan yang merugikan buruh serta lingkungan. Setidak-tidaknya empat organisasi Unpar, dua di antaranya termasuk

Lebih lanjut

Mereka yang Turun ke Jalan dari ‘Kampus Sultan’

LIPUTAN, MP – Pada tanggal 5 Oktober lalu, Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) ditetapkan menjadi undang-undang setelah mendapat persetujuan dari DPR, DPD, dan perwakilan pemerintahan Jokowi. Pengesahan ini merupakan ujung dari perjalanan RUU ini yang mendapat penolakan dan kecaman dari berbagai pihak, termasuk pihak mahasiswa, serikat buruh, dan elemen

Lebih lanjut

Di Tengah Semrawut Omnibus Law, Presiden Jokowi Di Mana?

OPINI, MP – 10/10 Omnibus Law telah menciptakan banyak kontroversi mulai dari awal perumusan sampai dengan pengesahan. Tidak hanya elemen buruh saja yang menolak, tetapi juga masyarakat sipil lain seperti mahasiswa. Masyarakat meyakini bahwa isi dari RUU Cipta Kerja ini sangat bermasalah bagi masa depan mereka sebagai pekerja. Dengan isi

Lebih lanjut

Menilik Kembali Omnibus Law, Reformasi Dikorupsi, dan Kegagalan Aktivisme Sipil

LIPUTAN, MP — Sudah setahun lebih sejak gelombang demonstrasi #ReformasiDikorupsi digaungkan, salah satu fenomena protes masyarakat sipil terbesar dalam sejarah. Awal bulan ini, masyarakat sipil kembali turun ke jalan untuk menolak RUU Cipta Kerja yang sudah disahkan pada 5 Oktober silam. Apa pelajaran yang bisa diambil dari aktivisme sipil yang

Lebih lanjut

BEM Unpar Kawal Omnibus, Pemerintah Jalan Terus

Ada baiknya kita tidak melupakan isu Omnibus Law. Terutama ketika DPR sedang mengebut pembahasannya di tengah pandemi ini. Melawan penolakan dari aliansi masyarakat sipil, serikat buruh, dan elemen-elemen mahasiswa, pemerintah terus berusaha menggolkan RUU Cipta Kerja yang dinilai bermasalah secara prinsip maupun secara konten. BEM Unpar adalah salah satu pihak

Lebih lanjut

Omnibus Law: Antara Kepentingan Pengusaha dan Hak Buruh

LIPUTAN, MP – Jumat (6/3) lalu, COOP Space Unpar diramaikan dengan diskusi “Omnibus Law: [Rangkaian] Ancaman Terhadap Demokrasi?” yang diselenggarakan oleh PUSIK Parahyangan. Diskusi dimulai pada pukul 18:30 WIB serta dimoderasikan oleh Muhammad Daud Yusuf, mahasiswa Fakultas Ekonomi (FE) 2016. Terbuka untuk umum, diskusi ini mengungkapkan pandangan dan kekhawatiran yang

Lebih lanjut

Roadshow SINDIKASI: Melindungi Freelancers dari Ketidakpastian

Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi, biasa disingkat SINDIKASI, mengadakan sosialisasi sekaligus diskusi terkait dengan panduan kontrak serta hak pekerja lepas (freelancer) di lo.ka.si Dago pada 29 Februari silam. Diskusi ini dilaksanakan sebagai kelanjutan dari focus-group discussion Sindikasi di tiga kota, Surabaya, Jakarta, dan Bandung. Diskusi ini bersifat

Lebih lanjut

Aice dan Omnibus Law: Es Krim Murah Hasil Eksploitasi Pekerja

NASIONAL, MP – Akhir Februari lalu, para pekerja PT Alpen Food Industry melakukan aksi unjuk rasa dan mogok kerja di depan perusahaan sebagai bentuk perlawanan yang diduga melakukan eksploitasi terhadap pekerjanya. Dugaan eksploitasi ini dibuktikan dengan adanya 14 kasus keguguran dan 6 kematian bayi baru lahir dari total 359 buruh

Lebih lanjut

Di Bawah Bendera Jokowi: Hilangnya Jiwa Demokrasi Indonesia

Opini, MP – Majalah Time memuat foto Joko Widodo dengan sampul berjudul ‘A New Hope’ setelah beliau terpilih menjadi Presiden Indonesia untuk periode pertama. Sebelum Jokowi, dunia politik Indonesia dikuasai oleh tokoh-tokoh elit atau militer dari zaman orde baru. Jokowi pada saat itu menjadi lambang bahwa rantai elite mulai putus.

Lebih lanjut

Atur Size