Tag Archives: diskusi publik

Diskusi LBH Omnibus Law II: Perampasan Keterlibatan Publik

Diskusi LBH Omnibus Law II: Perampasan Keterlibatan Publik

Pada Jumat (21/02) telah diadakan diskusi terbuka yang sekali lagi membahas Omnibus Law. Bertempat di Eduplex Coworking Space, Dago, diskusi terbuka ini merupakan diskusi kedua yang diadakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung dalam kurun waktu dua minggu. Diskusi kali ini dihadiri oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari mahasiswa hingga buruh yang merasakan (akan) merasakan

Direktur Imparsial: Pendekatan Politik dan Pembangunan Tidak Sesuai dengan Akar Konflik Papua

NASIONAL, MP – Direktur Imparsial, Al-Araf, mengatakan pendekatan non-militer yang telah dilaksanakan pasca reformasi 1998 hingga pemerintahan Jokowi belum menjawab penyelesaian konflik. Hal ini dikatakannya pada diskusi publik yang berlangsung di Ruang Audio Visual Gedung FISIP UNPAR, Rabu (30/11) lalu. “Upaya pendekatan politik ekonomi tidak mejawab penyelesaian konflik,” ujar Al Araf, sebagai pembicara pertama pada

Bambang Widjojanto: Tidak Ada Pergerakan Yang Tidak Melibatkan Anak Muda

STOPPRESS MP, UNPAR – Dalam rangka upaya untuk pemberantasan korupsi, KPK dan ICW bekerjasama dengan Fakultas Hukum (FH)Unpar menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Prospek Politik Hukum dan Pemberantasan Korupsi Pasca Pemilu 2014” pada Selasa (2/9) di ruang 2305. “Tidak ada pergerakan yang tidak melibatkan anak muda,” ucap Bambang Widjojanto sebagai salah satu narasumber dalam diskusi tersebut.

Diskusi Publik “Prospek Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Pasca Pemilu 2014” & Peluncuran Buku Hasil Kajian Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

SIARAN PERS MP –  Momen Pemilu tahun 2014 jelas memiliki keistimewaan, dalam kampanye pemilihan legislatif isu pemberantasan korupsi menjadi topik utama. Pada pemilihan presiden semua kandidat presiden telah memasukan upaya pemberantasan korupsi dalam “jualannya”, dengan berbagai kemasan dan penyajiannya. Tidak ada persoalan dengan hal tersebut, namun sepertinya menjadi miris apabila pemberantasan korupsi hanya sebatas “dagangan” bukan

Top