Surat Pembaca: Menyoal Integritas MP dalam Isu Penurunan UKT

Belum lama ini Media Parahyangan (MP) mengalami perubahan perilaku secara drastis. Dalam kurang dari 1 bulan MP mengubah sikap resminya sebagai organisasi Pers Mahasiswa. Terkhususnya dalam menyikapi tuntutan mahasiswa soal UKT.

Kamis (21/5/2020), MP dengan berani menerbitkan editorital bertajuk, “Bukan Hanya Tak Boleh Naik, UKT Unpar Harusnya Turun.” Di dalamnya MP menyodorkan narasi ada yang ganjil dalam kebijakan UKT, mengajak mahasiswa menuntut haknya, sampai mengingatkan ada ketidakadilan dalam sistem UKT.

Namun, Kamis (18/6/2020), sikap ini sirna begitu saja dengan editorial bertajuk, “Pentingnya Mengingat Janji Kampus Saat Forbes”. Dari mengutuk kebijakan UKT saat ini tidak adil, MP tiba-tiba mengamininya. Bahkan menyebut lebih “elegan” menyelesaikannya  melalui bantuan entah dari rektorat entah sesama mahasiswa 

Tentu keliru jika menganggap seolah-olah ide filantropi adalah jawaban atas ketidakadilan sistemik UKT. Padahal kita sudah tahu sejak awal penentuan biaya tidak transparan sampai memunculkan kenaikan tiba-tiba yang di-blow up sendiri oleh MP apalagi mengabaikan konteks perkuliahan online semester genap 2019/2020 dan ganjil 2020/2021.

Tuntutan-tuntutan pro mahasiswa yang didengungkan di awal berganti menjadi ajakan pro status quo dengan menerima mentah-mentah janji kampus hasil 1 kali dialog dalam dalih “mengawal.”

Tak ada pernyataan resmi dari MP kalau mereka memudarkan sikap awal itu. Namun, perubahan sikap ini tentu layak kita pertanyakan.

Keadaan semakin runyam. Berdasarkan informasi yang kami terima, dengan alasan lelah, merasa perubahan kebijakan tidak dapat terjadi, dan isu ini tidak memiliki urgensi, MP kini enggan memperjuangkan penurunan UKT sebagai suatu organisasi.

Menariknya perubahan ini terjadi bersamaan dengan berbaliknya sikap BEM yang berlagak lupa pernah menerbitkan 8 tuntutan yang salah satunya meminta agar UKT diturunkan. Tentu bukan sebuah kebetulan melainkan memang ada keterkaitan antara keduanya.

Asal tahu saja, 8 tuntutan yang diterbitkan dalam Instagram BEM disusun sendiri oleh pucuk pimpinan MP aktif. Beberapa saat sebelumnya, mereka bahkan membuat survei bersama tentang keuangan mahasiswa. Sesuatu hal yang tidak pernah dilakukan oleh pimpinan-pimpinan MP sebelumnya. 

Menjalin kerja sama antara lembaga di PM Unpar memang suatu hal yang bisa diterima. Namun, perlu diingat langkah itu hanya dapat dilakukan apabila integritas MP sebagai lembaga jurnalistik mahasiswa plus pengembangan idealisme Jurnalistik tidak terkhianati oleh munculnya kerja sama itu. 

Maka, dengan mengekor sikap serupa BEM yang mengalihkan tuntutan penurunan pada solusi bantuan temporer, integritas jajaran pimpinan dan redaksi MP sangat dipertanyakan akibat tindakannya yang merelakan menjadikan platform medianya sebagai corong kepentingan Yayasan, rektorat, atau BEM. 

Idealnya, MP berperan sebagai sarana kontrol terhadap keputusan siapapun di tingkat kekuasaan. Entah itu dikeluarkan oleh PM Unpar, Rektorat maupun Yayasan. Jika yang dipermasalahkan adalah pendekatan agresif MP lalu-lalu, maka hal itu bukan alasan. Dengan MP yang tidak menjalankan fungsi ini tentunya menjadi berita bahagia bagi kekuasaan.

Masalahnya kali ini MP benar-benar sama sekali tak melakukan fungsi kontrol apalagi berusaha mengemasnya agar tidak terlalu menusuk orang yang ditulis seperti klaim mereka. Toh di luar sana, ada sosok Najwa Shihab yang membuktikan pers tetap bisa berbicara apa adanya tanpa harus menjadi musuh bahkan masuk dalam benci-membenci dengan kekuasaan.

Kini kita tahu betapa pentingnya sebuah media menjaga jarak aman dengan kekuasaan. Gagal menjaga jarak, maka sama saja membiarkan diri terbawa arus dan menganulir sendiri marwah MP sebagai lembaga pers mahasiswa.

Kita pun tak heran bila MP tak lagi memiliki agenda konkrit yang disusun berdasarkan apa yang menjadi kepentingan publik. MP dengan sadar membatasi diri dengan mengekori wacana apapun yang dilempar dari BEM dan kroni-kroninya.

Operasionalisasi dari sikap MP yang tidak memperjuangkan kepentingan publik itu adalah ketidakmampuan dalam mengeksplorasi dan inovasi mencari persoalan-persoalan mahasiswa terkait UKT atau lunturnya prinsip skeptisisme terhadap kebijakan para petinggi di kampus.

MP tak melakukan pengawalan atau pemberitaan mengenai sikap itu padahal jelas-jelas sudah berkontradiksi dengan tuntutan awal BEM. Terlebih lagi, apa MP ingat, bahwa pihak rektorat menjanjikan transparansi keuangan saat audiensi yang dilakukan BEM kemarin? Atau pura-pura lupa?

Peliputan memang ada, namun hanya sebatas berita kehumasan atau hanya sebatas mendeskripsikan fenomena. MP tak lagi memberi alternatif kepada mahasiswa untuk berpikir dan memilih bahkan mendalami latar belakang, konteks serta implikasi dari kebijakan yang bisa berdampak pada mahasiswa.

Pragmatisme MP

Pers mahasiswa adalah sebuah lembaga pers yang dianugerahi. Berbeda dengan media mainstream lainnya, pers mahasiswa murni memiliki tujuan untuk memberitakan kebenaran dan melawan ketidakadilan. 

Media Parahyangan, seharusnya berorientasi pada prinsip dan etika dibandingkan traffic website, jumlah klik, dan iklan karena toh tujuannya bukan mencari nafkah. Pers mahasiswa menjadi tidak berfungsi semestinya apabila bergerak dengan tujuan untuk meraih angka dan engagement yang tinggi, serta menginginkan lembaganya “menyenangkan semua orang”.

Kepengurusan MP periode 2018-2019 dan periode saat ini telah membuktikan asumsi tersebut. Pada kedua periode tersebut, MP mengharapkan dapat diterima orang banyak, memberitakan informasi sebanyak-banyaknya dan menjadi media “netral”. 

Padahal media dituntut menunjukan keberpihakannya berdiri untuk mereka yang lemah dan tak didengar oleh kekuasaan. Di sini lah mengapa media sekelas Majalah Tempo sama sekali bukan media netral. 

Hasilnya? MP tidak berjuang habis-habisan melawan PROK 2018 yang isinya banyak merugikan mahasiswa. Pemberitaan yang dihasilkan hanya bersifat kehumasan dibandingkan kepentingan publik serta mengikuti agenda-agenda dari Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM).

MP kini terjebak dalam pragmatisme mencari aman dan bukan dalam artian Bahasa, melainkan isu yang mereka sikapi. Prinsip utama yang telah hilang dari MP adalah sebagai penyambung dan pembela kepentingan publik. Ketika pers sudah mau bernegosiasi dengan kekuasaan, bagaimana pers mahasiswa menjadi suara bagi mahasiswa yang tidak mampu bersuara?

Di tengah iklim kemahasiswaan Unpar yang belum terlalu terbuka terhadap pemikiran alternatif, melemahnya posisi MP sudah barang tentu menjadi bahaya bagi publik. Reputasi MP sebagai pembawa kepentingan publik sudah dilupakan dan narasi-narasi yang mendorong masyarakat untuk berpikir kembali semakin memudar. 

Berbeda juga dengan media tingkat nasional, perubahan drastis ini disertai situasi tidak ada yang peduli untuk mengkritik apalagi menyadarkan MP. Akibatnya, MP hanya dapat mengandalkan otokritik.

Kita sangat berharap kalau berbagai dugaan dan tuduhan ini tidak benar. Namun, agaknya hal itu semakin kentara dan terus dijalankan tanpa perasaan ada yang tak beres.

Tentu masih banyak persoalan sampai yang remeh sekalipun. Namun masalah produktivitas masih bisa dievaluasi dan menulis memungkinkan untuk dipelajari. Hanya saja ketika persoalan sudah menyentuh ranah prinsipil maka pilihannya antara berubah atau bubar.

Vincent Fabian Thomas, Pemimpin Umum Media Parahyangan periode 2017-2018. 

Miftahul Choir, mahasiswa Unpar jurusan Hubungan Internasional angkatan 2016. Koordinator divisi Penelitian dan Pengembangan periode 2018-2019 serta anggota Pusat Studi Ilmu Kemasyarakatan Parahyangan (Pusik).   

Brenda Cynthia, mahasiswi Unpar jurusan Teknik Industri angkatan 2017. Pimpinan Redaksi Media Parahyangan periode 2019.

Penulis

*

*

Top
Atur Size