Sudah Merupakan Tradisi Pemilu Menjadi Program Kerja MPM

sistem pemisahan kekuasaan

STOPPRES MP, UNPAR – Komisi Pemilihan Umum  Persatuan Mahasiswa (KPU-PM) yaitu badan pelaksana Pemilu Persatuan Mahasiswa memegang peranan penting dalam sebuah proses demokrasi terutama pemilu yang berlangsung di Unpar. Proses demokrasi ini dalam suatu negara contohnya Indonesia, KPU dibentuk oleh tim seleksi KPU yang independen dimana anggota-anggotanya dianggap mewakili peta politik Indonesia. Tim seleksi ini sendiri dibentuk oleh lembaga kepresidenan sebagai badan eksekutif, barulah kemudian tim seleksi KPU ini membuka rekruitmen terbuka untuk menyeleksi anggota KPU yang kompeten dan independen.  Namun kenyataan yang berbeda ditunjukkan di Unpar. KPU-PM sebagai lembaga pelaksana pemilu dibuat oleh badan yudikatif  PM Unpar yaitu MPM dan bukan melalui suatu badan independen yang dibentuk oleh badan eksekutif yaitu LKM.

Menanggapi tentang pembentukan KPU yang dibentuk oleh MPM dan anggotanya yang juga berasal dari MPM , dijelaskan oleh Sandra Effendy selaku Ketua Pemilihan Umun Persatuan Mahasiswa (PUPM), “Kita sama-sama tahu pemilu itu isu yang sensitif. Mahasiswa  masih banyak yang belum  tahu tentang  pemilu, ada yang apatis sama pemilu, ada yang sangat aktif sama pemilu. Kita juga tahu di Unpar itu selama sekian tahun yang mengadakan pemilu itu lembaga tertinggi yaitu MPM Unpar. Ketika kita terpilih sebagai MPM juga program kerja kita adalah pemilu yang merupakan program kerja dibawah bidang saya (red: Sandra) dibawah divisi kemahasiswaan selain program kerja inisiasi-adaptasi.”

Selain itu ditambahkan pula oleh Sandra, “Memang udah tradisinya seperti itu, program kerja MPM seperti itu. Kalau di Negara yang bentuk KPU kan lembaga kepresidenan sama seperti LKM di unpar. Tapi kami juga melihat bahwa LKM kita sudah  punya terlalu banyak proker. Sedangkan jalannya pemilu bisa 6-7 bulan. Kasian aja ngeliatnya, sedangkan tidak ada dispensasi untuk waktu pemilu. Kuliah jalan, Pemilu juga jalan.”

Sandra sebagai ketua KPU menyetujui bahwa ada kesalahan dari tradisi tahun ke tahun tentang KPU yang dibentuk oleh MPM, “Kita (red: MPM) lembaga tertinggi menjalankan itu saja. Selama ini juga nggak ada masalah KPU dibawah MPM. Kita sama-sama tahu kapan harus bertanggung jawab sebagai anggota MPM dan kapan ketika menjadi anggota KPU.”

Salah satu mahasiswa FISIP  menanggapi tradisi ini berpendapat, “Kenapa tradisi yang salah diikuti. Harusnya kehidupan kampus sebagai lingkungan akademik menjadi yang terdepan dalam membenahi salah kaprah seperti ini. Di Negara ini urusan pemilu secara jelas menjadi tanggung jawab badan eksekutif.”

Ketika ditanyakan MP adakah keinginan untuk merubah tradisi ini, Sandra menjawab “Dan untuk perubahan, periode kita masih tetap pakai cara seperti ini. Tapi kalau nantinya ada yang punya cara pembentukan KPU yang di luar MPM maka kalau mau itu jadi PR buat adik-adik atau pengurus berikutnya. Kalau kita yang jelasnya tetap mengedepankan independensi kita dengan membedakan kita saat bertugas sebagai KPU dan kita sebagai MPM.”

(Risa Efriani)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *