Presensi Fakultas Teknik Unpar Tidak Lagi 100%

STOPPRESS, MP – Rabu (12/2) lalu, Dekan Fakultas Teknik beserta rekan-rekan dosen fakultas mengadakan sosialiasi di salah satu ruang kelas PPAG bersama dengan Himpunan Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil (HMPSTS), Himpunan Mahasiswa Program Studi Arsitektur (HMPSArs), beberapa perwakilan angkatan, serta turut mengundang Media Parahyangan mengenai kebijakan baru di Fakultas Teknik Unpar, terutama kebijakan tata tertib kehadiran.

Semenjak semester genap dimulai, terdengar kabar burung mengenai peraturan wajib kehadiran sebanyak 100% yang salah dipersepsikan oleh beberapa mahasiswa dan dosen. “Kayak dosen tuh ada yang bilang memang 80% (jumlah kehadiran), tapi ada yang bilang enggak, masih 100%,” kata Vania Theola, salah satu mahasiswa Teknik Sipil 2018.

Vania lanjut menjelaskan bahwa ia mengetahui peraturan ini pada saat perwalian Semester Ganjil 2019. “Waktu itu, temen gue nanya sih ke dosen walinya trus dibilang iya udah 80%,”jelas Vania. Sementara itu, masih terdapat beberapa dosen yang belum mengetahui tentang kebijakan baru ini. “Yang bilang masih 100% itu dosen matematika sih dari FTIS bukan dosen sipil, mungkin belum dikasih tau kali” lanjutnya.

Pada saat sosialiasi, Dina Rubiana selaku Wakil Dekan Bidang Akademik (WD I) FT pun membacakan tata tertib kehadiran yang berlaku sejak dimulainya perkuliahan Semester Genap 2020.

Peraturan pertama berbunyi: ‘Mahasiswa wajib menghadiri perkuliahan secara penuh sesuai dengan jumlah tatap muka yang ditetapkan dalam Sistem Kredit Semester yang diselenggarakan berdasarkan matakuliah pada saat pengisian Rencana Studi dan/atau Perubahan Rencana Studi’.

“Yang dihitung hanya jumlah tatap muka. Misalnya saya hanya bisa pertemuannya 10 kali, ya dihitungnya dari 10 kali pertemuan itu, termasuk kuliah pengganti,” tutur Dina. “Biasanya di hari Sabtu akan dibuka kelas untuk kuliah pengganti. Karena kalau diadakan di hari biasa, mahasiswa biasanya bentrok dengan kelas lain” lanjut dia.

Peraturan kedua berbunyi: ‘Pengecualian ketidakhadiran ini (dengan persentase ketidakhadiran tidak boleh melebihi 20% jumlah total kewajiban hadir di perkuliahan)’. Dina menjelaskan bahwa untuk ijin sakit dibutuhkan bukti transaksi dan surat dokter, serta harus diproses sesegera mungkin.

Selain itu, Dina dan dosen lainnya juga menjelaskan bahwa apabila mahasiswa melakukan PRS untuk mengganti matakuliah, absen kehadiran baru dihitung setelah jadwal yang baru keluar.

Doddi Yudianto, Dekan Fakultas Teknik, mengatakan bahwa kebijakan yang ia tetapkan memang berbeda dengan yang sebelumnya. “Mahasiswa itu pada dasarnya wajib hadir, tapi diijinkan tidak hadir itu sebanyak 20% dari total tatap muka ini harus dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Doddi.

Doddi lalu menceritakan kasus-kasus yang telah ia temui seperti halnya seorang mahasiswa meminta surat ijin tidak hadir karena ketiduran. “Bagi saya itu agak aneh mengijinkan mahasiswa tidak hadir karena ketiduran,” tutur Doddi.

“Jadi yang saya inginkan adalah memberikan kepercayaan terhadap tanggung jawab mahasiswa untuk memanfaatkan yang 20% ini secara bertanggung jawab,” lanjut Doddi. “Kalian bisa saja sakit, itu kan manusiawi, dan saya tidak ingin karena mual pusing lalu karena absen 100% kalian harus cari surat sakit, yang akhirnya berujung ke pemalsuan surat sakit” jelasnya.

Doddi pun turut membandingkan sistem universitas di luar dengan dalam negeri. Dia mengatakan bahwa kampus di luar tidak menggunakan sistem absen. “Tapi inikan peraturan dari pemerintah untuk akreditasi, kalian harus hadir itu minimum 80%,” ujar Doddi. “Kalau kalian hadir 100% di kelas, ketiduran pun buat apa. Saya ingin kalian hadir di kuliah karena mau belajar untuk pengembangan diri” tutup Doddi.

Dionny Nathan | Novita

Share

One thought on “Presensi Fakultas Teknik Unpar Tidak Lagi 100%

  1. “Mahasiswa itu pada dasarnya wajib hadir, tapi diijinkan tidak hadir itu sebanyak 20% dari total tatap muka ini harus dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Doddi.

    Ini adalah pernyataan dan kebijakan sama persis yg diterapkan sejak absen 100% pula.

    Pada era absen 100%, mahasiswa boleh tidak masuk kelas DENGAN ALASAN MASUK AKAL. Hal-hal seperti haid dan masuk angin itu bisa menjadi alasan izin, selama ada suratnya. Itu pun kuota 20%. Seakan UNPAR berkata, “Anda boleh sakit tapi maksimal 20% kehadiran ya sakitnya.” Bagaimana dengan kasus kalau sakit berat dan absen lebih dari 20%? Memangnya mahasiswa juga senang kena penyakit?

    Jadi kebijakan ‘baru’ ini sebenernya masih sama saja, dimana mahasiswa boleh absen 20% SELAMA PUNYA SURAT KETERANGAN. Tebak apa yang akan tetap terjadi, SURAT SAKIT PALSU.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *