Sebagian Besar Mahasiswa Fakultas Teknik Tidak Setuju Peraturan 100% Kehadiran

STOPPRESS, MP – Sebagian besar Mahasiswa FT tidak setuju dengan keputusan Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Teknik mengenai peraturan 100% kehadiran. Sikap mahasiswa ini disampaikan oleh ketua himpunan masing-masing program studi.

95% orang dari 300 mahasiswa arsitektur yang mengisi form aspirasi yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Arsitektur (HMPSARS) berpendapat tidak setuju, 4% tidak berkomentar dan sisanya setuju. Lalu sebagian besar dari 80 mahasiswa Teknik Sipil yang menyampaikan aspirasinya melalui personal message yang ditampung oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Sipil (HMPSTS) berpendapat tidak setuju.

Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Jurusan Arsitektur dan Sipil yaitu Sebastianus Virell dan Ardianto menyarankan kepada WD 1 untuk mengadakan forum langsung di depan mahasiswa, namun ditolak dengan alasan forum akan menambah keruh suasana. Form ini akan diberikan jika WD 1 FT tetap menolak diadakannya forum.

Virell berkata bahwa mahasiswa sudah mencoba menghubungi WD 1 FT, namun yang bersangkutan menolak berkomentar, oleh sebab itu dibuat form aspirasi. Form aspirasi dikeluarkan Minggu (21/1) malam. Form ini akan diberikan jika WD 1 FT tetap menolak diadakannya forum.

“Sebenernya dari gua sendiri kayak lelucon si, kayak guyonan,” ujar Virell selaku ketua HMPSARS saat ditemui di ruang himpunan pada Rabu (24/1). Virell juga berkata bahwa sesungguhnya peraturan ini tidak berubah, hanya redaksional atau klausanya yang diubah sehingga menegaskan mahasiswa tidak memiliki jatah bolos. Namun Virell menyayangkan WD 1 sebagai yang bertanda tangan di surat keputusan, melempar tanggung jawab dengan berkata bahwa keputusan ini adalah keinginan dekan.

Ardianto selaku Ketua HMPSTS ketika ditemui pada Kamis (25/1) di SC teknik mengatakan Secara pribadi Ia mengharapkan kembali ke peraturan lama, jika ada perubahan baiknya dilakukan secara bertahap. “Yang gua pikir adalah misalnya ada satu mahasiswa nih pinter banget, sekali ngga masuk langsung cekal, kasian kalau emang ada masalah yang ngga butuh surat,” ujar Ardianto.

Dhaneswara Dewata (Ars 16) mengatakan bahwa Ia tidak setuju dengan peraturan ini karena menurutnya bisa terjadi hal yang tidak terduga. “bisa terjadi hal-hal yang tidak termasuk meninggalnya keluarga inti atau sakit,” ujarnya. Abbyrawa (Ars 16) sependapat dengan Dhaneswara. “Menurut aku malah ngajarin mahasiswa buat bohong,” jelasnya. Di lain sisi Dhaneswara setuju karena hal ini membuat mahasiswa lebih disiplin.

Virell pun berkata bahwa kita di ranah pendidikan dapat menyelesaikan permasalahan dengan cara elegan. Ardianto juga berpendapat bahwa sebagai mahasiswa intelektual ada cara-cara yang etis. “Nah kalo cara elegan udah ngga bisa ya bisa pake cara demo,” jelas Virell.

GALLUS PRESIDEN

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *