Mengenal KDM dan Cara Kerjanya

STOPPRESS MP, UNPARRancangan Komisi Disiplin Mahasiswa (KDM) dalam struktur PM yang baru telah dirampungkan MPM (Majelis Perwakilan Mahasiswa) pada Bulan Maret 2015. Pembentukan KDM bertujuan sebagai lembaga baru yang mengemban fungsi yudikatif di PM Unpar.

Kan, awalnya MPM itu yudikatif dan legislatif. Letak legislatifnya di MPM dan yudikatifnya pada II (Internal Inspector). Dengan hadirnya KDM, kita mau memisahkan fungsi yudikatif dari MPM,” ucap Robertus Bambang selaku ketua MPM saat ditemui di sekretariat MPM Kamis (12/3) lalu. “Jadi, KDM yang memegang fungsi yudikatif,” tambahnya.

Terkait dengan tujuan pemisahan, pria yang akrab disapa Bambang itu menjelaskan bahwa MPM bisa berpotensi menjadi absolute power (kekuasaan mutlak). Kekuasaan mutlak yang dimaksud sebenarnya mengacu kepada fungsi MPM yang membuat peraturan sekaligus mengawasinya. “Jadi kita lihat secara ideal MPM tidak mungkin mengemban dua fungsi itu, jadi harus terpisah,” ucapnya.

Hal itu juga menjadi pertimbangan MPM terutama apabila terdapat gugatan kepada II terhadap peraturan yang dibuat. Bambang menjelaskan bahwa II bisa saja membela peraturan itu sebab II juga yang membuatnya. Oleh karena itu, suatu lembaga yang independen untuk mengangani hal itu dianggap perlu. “Kalau dipisah, dia bisa menilai dari sisi luar. Apakah peraturan itu bertentangan dengan AD (Anggaran Dasar) dan ART (Anggaran Rumah Tangga), berlebihan, atau tidak perlu?” katanya.

Selain itu, tujuan pembentukan lembaga itu juga dilatarbelakangi pembuatan peraturan yang semula dilakukan oleh mahasiswa. Peraturan yang dimaksud adalah peraturan yang termuat dalam AD/ART. Dari pertimbangan itulah KDM disetujui untuk mengawasi peraturan itu, walaupun keberadaan Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKA) dan rektorat yang juga memiliki fungsi yang serupa. “Karena yang membuat peraturan itu mahasiswa maka yang menindaklanjuti harus mahasiswa,” ucap Bambang. “Masa kita yang buat peraturan, tetapi rektorat yang menindaklanjuti. Dari logika tesebut kita putuskan KDM yang menegakan peraturan,” tambahnya.

Bambang juga menjelaskan bahwa KDM tidak ditujukan untuk menghukum mahasiswa, tetapi mendisiplinkan. Dalam upaya mendisplinkan, bentuk dari upaya itu adalah pemberian sanksi. Namun, hal itu dianggap berbeda dengan pemberian sanksi yang diberikan oleh rektorat atau BKA. “Kalau rektorat atau BKA bisa saja langsung memberi sanksi yang berat, tetapi sanksi KDM-kan memakai azas kemahasiswaan,” ucapnya. “Apabila sesama mahasiswa tidak mungkin langsung dijatuhkan sanksi akademik, tetapi sanksinya misalnya berupa SP (Surat Peringatan),” lengkapnya.

Untuk keterangan lebih detail tentang sanksi yang diberikan, terdapat tiga subjek yang dapat dikenakan sanksi. Mulai dari lembaga, pengurus lembaga, dan mahasiswa perorangan. Bambang menjelaskan bahwa sanksi yang diberikan juga bertahap mulai dari SP 1 (teguran lisan.red) hingga SP 3. Ketika telah mencapai SP 3, sanksi yang diberikan juga berbeda antara tiga subjek itu. Berdasarkan keterangan Bambang, sanksi bagi pengurus lembaga berupa diberhentikan sementara sedangkan sebuah lembaga dapat dibekukan aktivitasnya.

Tingkatan sanksi masih berlanjut apabila sanksi setelah SP 3 masih belum ditindaklanjuti pihak terkait dengan perubahan. Dari keterangan yang diperoleh, seorang pengurus lembaga bisa diberhentikan secara tidak hormat sedangkan sebuah lembaga dapat dibubarkan melalui sidang istimewa. Di samping itu, sejumlah acara atau kegiatan juga bisa dikenakan sanksi yang serupa dengan lembaga. Adapun jika permasalahan menyangkut lembaga atau acara, surat peringatan akan diberikan kepada ketua atau pimpinan yang menjabat.

Terkait sanksi mahasiswa, Bambang menjelaskan bahwa tahapannya sama asalkan ada peraturan yang dilanggar. Ia mencontohkan, “Misalnya seseorang mengatasnamakan almamater Unpar, tetapi dia melakukan tindakan yang mempermalukan Unpar.” Menurut Bambang, hal tersebut merupakan salah contoh kasus yang dapat dikenakan sanksi.

Sanksi yang diberikan oleh KDM hanya terbatas pada ranah AD/ART saja. Untuk pelanggaran berat dan yang telah memasuki ranah pidana, KDM tidak akan menindaklanjuti pelanggaran tersebut. “Kalau pidana ya bukan ranahnya KDM dan diserahkan ke pihak berwajib. Jadi kalau pidana itu di luar ranah kita,” ucap Bambang. “Bagi pengurus lembaga kena tindak pidana, ya tetap diberhentikan sebatas sanksi PM Unpar, tetapi tetap ditangani yang berwenang,” tambahnya.

KDM sendiri direncanakan akan beranggotakan sebanyak 9 orang. Dari keterangan MPM, sembilan orang itu akan diambil dari 16 nama yang diajukan tiap ketua himpunan dari 16 program studi. Dari 16 nama akan diseleksi menjadi menjadi 9 dengan 7 orang anggota yang mewakili 7 fakultas dan 2 orang menjabat ketua dan wakil.

KDM merupakan lembaga usulan panitia khusus PM Unpar yang termuat dalam model akhir struktur tersebut. Selain KDM, struktur PM sebenarnya juga memuat sebuah lembaga baru bernama SMF (Senat Mahasiswa Fakultas). Namun, SMF dibatalkan dengan alternatif sebuah komisi baru di MPM bernama Komisi Advokasi dan Aspirasi. Struktur baru PM juga menekankan posisi tiga lembaga (MPM, LKM, dan KDM) yang sejajar.

VINCENT FABIAN

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *