STOPPRESS: UKT Unpar Tidak Jadi Naik, Tuntutan Mahasiswa Belum Sepenuhnya Dipenuhi

STOPPRESS, MP – Sabtu (23/5) Unpar mengeluarkan Surat Edaran Nomor III/R/2020-05/887 Tentang Pembiayaan Perkuliahan Terkait Pandemik Covid-19. Dalam surat tersebut, Unpar menyatakan tidak akan menaikkan biaya kuliah, tetapi juga tidak menurunkannya bagi semester depan.

Unpar akhirnya memutuskan untuk memberi bantuan keuangan sebesar Rp. 500.000 kepada seluruh mahasiswa aktif di Semester Genap 2019/2020. Bantuan tersebut akan dibagikan sampai dengan Juni 2020. Mahasiswa diberi kebebasan mengenai teknis pengambilan uang. Namun, belum ada penjelasan lanjut mengenai teknis ataupun mekanisme pemberian bantuan tersebut.

Biaya SKS dan UKPS Semester Ganjil 2020/2021 pun tidak jadi dinaikkan sebagaimana dicantumkan dalam pengumuman tertanggal 18 Mei 2020 yang dimuat dalam surat Nomor: III/R/KU/2020-05/0705-I yang sudah ditarik melalui student portal Jumat (22/5) lalu. Namun, tercantum pula pada surat edaran ini bahwa belum ada rencana untuk penurunan biaya UKT.

Unpar juga memberi bantuan keringanan pelunasan uang kuliah dalam bentuk cicilan sampai dengan empat (4) kali sejak mendaftar ulang (herregistrasi) sampai dengan menjelang Ujian Akhir Semester (UAS) Semester Ganjil 2020/2021 dan beasiswa. Meskipun begitu, masih belum ada kejelasan mekanisme beasiswa akan diberikan seperti apa.  

Lebih lanjut, kebijakan yang dikeluarkan pihak kampus dirasa masih belum memenuhi beberapa tuntutan mahasiswa Unpar. Dalam Pernyataan Sikap Badan Eksekutif Mahasiswa Unpar, tuntutan mengenai penurunan biaya kuliah belum dikabulkan oleh kampus. Padahal menurut survey yang dilakukan BEM, 7% orangtua mahasiswa kehilangan pemasukan dan 32% mengalami penurunan antara 25-75%. Hanya 16% mahasiswa yang menyatakan pemasukan orangtuanya tidak berkurang. 69% orang tua mahasiswa, salah satu atau keduanya, tak bisa bekerja akibat COVID-19.

Pada poin terakhir pun dinyatakan bahwa detail bantuan keuangan akan dijelaskan lebih lanjut oleh pihak kampus. Salah satu tuntutan mahasiswa adalah kejelasan bantuan ini, serta upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh kampus agar bantuan dapat secara efektif disalurkan serta tepat sasaran menjangkau mahasiswa yang benar-benar membutuhkan bantuan.

Selain itu, mahasiswa juga menuntut transparansi dana. Selama ini, Unpar sendiri tidak pernah terbuka dengan transparansi keuangan dimana uang kuliah selalu naik setiap tahun. Merujuk UU Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012 telah dicantumkan keterangan mengenai transparansi dan akuntabilitas perguruan tinggi, dalam bentuk laporan kegiatan kampus baik akademik maupun non-akdemik. Ayat 4 menyatakan bahwa laporan akuntabilitas Perguruan Tinggi juga harus dipublikasikan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, rasionalisasi atas biaya kuliah yang selama ini terus meningkat juga belum diberikan penjelasan yang mumpuni, mengingat tidak digunakannya berbagai macam fasilitas fisik kampus oleh mahasiswa Unpar sampai beberapa bulan ke depan. Dana penggerak bagi kegiatan mahasiswa juga tidak ada yang cair selama masa pandemi ini baik itu untuk BEM maupun UKM, kecuali dana bagi pembayaran pelatih beberapa UKM pada bulan Maret-April.

Mahasiswa Unpar juga menuntut adanya audiensi terbuka dengan pihak kampus dimana seluruh mahasiswa bisa berpartisipasi. Diketahui bahwa pertemuan BEM dan SM bersama Wakil Rektor 2 pada Jumat (22/5) silam bersifat tertutup dengan notulensi yang dibagikan kepada mahasiswa secara luas.

Terakhir, pihak kampus sendiri diminta untuk melibatkan ahli-ahli epidemiolog, ekonom, dan ahli demografi saat mempersiapkan perkuliahan tahun ajaran 2020/2021. Hal tersebut diupayakan untuk meminimalisir kebijakan yang keliru agar tidak membahayakan mahasiswa dan karyawan dan proses belajar mengajar dapat dipersiapkan dengan baik.

Dalam pertemuan hari ini (23/5), Persatuan Mahasiswa Unpar sepakat untuk tetap bergerak bersama dalam tuntutannya dan dalam menghimpun serta menyelesaikan aspirasi mahasiswa secara luas sesuai dengan program dan fungsi organisasi masing-masing, baik itu Senat Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Badan Pemeriksa, Himpunan Program Studi, maupun UKM. Ketua BEM, Hakkinen Malik, menyatakan persetujuannya bahwa surat edaran ini tidak membuat tuntutan serta advokasi suara mahasiswa dihentikan atau dilambatkan kemajuannya.

Penulis

Related posts

*

*

Top
Atur Size