Skandal Festival Merah Putih: Lesson Learned

Perlombaan tarik tambang saat acara Festival Merah Putih pada Agustus 2019 lalu. dok/instagram @lkm_unpar.

Ditulis oleh: Miftahul Choir, anggota PUSIK Parahyangan.

OPINI, MP – Permasalahan seperti Festival Merah Putih (FMP) tidak terjadi dalam setiap periode. Tidak sering Lembaga Kepresidenan Mahasiswa (LKM) mengalami permasalahan terkait laporan keuangan salah satu acara dan mendapatkan gugatan dari masyarakat. Konsekuensinya adalah LKM dan pihak lain yang terkait harus mengambil respon yang tidak pernah diambil sebelumnya dalam rangka mengadaptasi terhadap ‘krisis’ yang terjadi. Oleh karena itulah, meskipun berpotensi mencoreng nama PM Unpar, peristiwa ini juga memberikan banyak pelajaran untuk masing-masing pejabat PM Unpar ataupun keberlangsungan organisasi kemahasiswaan itu sendiri.

Kesadaran Transparansi

Peristiwa ini menunjukan pejabat PM Unpar beserta staf yang bekerja di bawahnya tidak mengetahui pentingnya nilai transparansi dan akuntabilitas. Pernyataan Ketua FMP, Mario Puji yang mengatakan bahwa transparansi itu tidak perlu dikarenakan waktu yang sudah lama setelah acaranya terlaksana sungguh disayangkan. 

Hal tersebut menunjukan adanya miskonsepsi terkait pemahaman transparansi. Meskipun acara telah berlangsung lama, bukan berarti transparansi tidak dibutuhkan. Tidak ada batasan waktu untuk transparansi. Miskonsepsi lainnya adalah pernyataan dari Menteri Keuangan LKM, Bella Bestiana yang mengatakan transparansi baru akan dibutuhkan setelah uang dikeluarkan. Padahal, sudah sewajarnya pula tahap sejak tahap perencanaan keuangan sudah terbuka. Terutama garage sale merupakan acara donasi yang telah menyerap dana. 

Kedua contoh kasus tersebut menunjukan tidak ada proses penanaman nilai baik secara informal maupun melalui SOP atau peraturan tertentu yang dapat mengedukasi staf akan nilai-nilai tersebut.

Namun, yang justru lebih mengkhawatirkan adalah apabila ternyata nilai-nilai tersebut memang tidak terinternalisasi pada pejabat tinggi PM Unpar. Materi terkait transparansi dan akuntabilitas tidak pernah masuk dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) maupun uji publik calon Presiden Mahasiswa maupun calon Ketua Himpunan. Proses pendidikan dan pelatihan (diklat) PM Unpar juga didominasi oleh materi-materi terkait pembuatan program kerja. Akibatnya, transparansi hanya dipahami sebatas dokumen formalitas untuk melengkapi birokrasi suatu program kerja.

Fenomena ini menuntut panitia diklat PM Unpar selanjutnya untuk menanamkan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas. Tidak hanya sebatas pengenalan secara formalitas, perlu dipastikan calon pengurus PM Unpar mengerti secara mendalam nilai-nilai tersebut dan memiliki kemampuan untuk menularkan nilai tersebut pada staf-stafnya. 

SM Perlu Revisi Aturan Pemasukan

Internal Inspector (II) memutuskan untuk tidak memberikan sanksi kepada LKM atau FMP dikarenakan tidak ada dasar hukum yang dapat menyatakan hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran. Meskipun sudah diakui bahwa pihak LKM mengirimkan laporan keuangan fiktif ke Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKA) dan tanpa melalui proses pengecekan yang detail. Seharusnya, tindakan tersebut sudah cukup bagi II untuk menjatuhkan sanksi terhadap LKM atau FMP.

Dalam Peraturan Rektor tentang Organisasi Kemahasiswaan (PROK) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PM Unpar, disebutkan bahwa laporan keuangan yang wajib dilaporkan ke universitas hanya meliputi uang yang diperoleh dari Dana Penggerak Mahasiswa (DKM) dan sponsorship. Meskipun dalam pasal 39 ART disebutkan bahwa seluruh pengeluaran dan pemasukan keuangan harus dilaporkan, dikarenakan tidak adanya masa tenggat maka pasal tersebut tidak dapat digunakan.

Selain itu, dalam TAP Penjatuhan Sanksi disebutkan juga bahwa sanksi bersifat akumulatif dan merupakan hasil dari tindakan perbaikan yang tidak dilakukan. Hal ini kemudian mengharuskan adanya intervensi universitas apabila ada kasus-kasus tertentu yang membutuhkan sanksi lebih.

Senat Mahasiswa (SM) pada periode selanjutnya harus merevisi ART PM Unpar dan menyesuaikannya dengan semakin bervariasinya pemasukan PM Unpar. Hal ini meliputi dana sumbangan, dana transaksi, atau dana alumni. Segala bentuk dana harus dilaporkan secara publik. Selain itu, perlu ditentukan tenggat waktu yang jelas dan tidak memakan waktu yang lama untuk menuntaskan laporan.

MPM Perlu Ingat Fungsi Check and balances

Peran lembaga legislatif di periode mendatang tidak dapat hanya menjadi ‘yes man´ dari lembaga lainnya. Fenomena FMP ini juga disebabkan oleh MPM (termasuk II) yang lalai dalam fungsinya sebagai check and balances lembaga eksekutif. Hal ini dibuktikan dari proposal LKM yang tidak masuk ke dalam II, termasuk laporan keuangan fiktif garage sale. Apabila II mengetahui terlebih dahulu keberadaan laporan tersebut, permasalahan ini mungkin tidak akan terbawa ke publik.

Di luar membuat dan mengkaji peraturan, MPM seharusnya berperan juga sebagai pengawas dari kinerja yang dilakukan oleh LKM. MPM memiliki berbagai instrumen yang dapat digunakan untuk menjalankan pengawasannya terhadap lembaga eksekutif. SM di periode selanjutnya harus lebih memahami instrumen-instrumen yang dimiliki serta dapat secara cepat merespon permasalahan atau potensi permasalahan yang dialami oleh lembaga eksekutif.

LKM Perlu Memahami Kritik

Kolom komentar akun Instagram Media Parahyangan (MP) ramai dengan staf LKM atau FMP yang membela ‘lembaganya yang dihargai’ dan menuduh membuat berita tanpa klarifikasi dan data serta ‘menyerang’ kredibilitas LKM. Namun, sayangnya yang dilakukan hanyalah melakukan pembelaan tanpa adanya gagasan untuk mematahkan kritik yang dilayangkan MP melalui beritanya. Bahkan, beberapa diantaranya terlihat melakukan pembelaan tanpa membaca berita terlebih dahulu.

Hal ini membuktikan bahwa LKM merupakan lembaga anti kritik dan memiliki fanatisme tinggi sehingga tidak mampu melihat secara objektif kesalahan-kesalahan yang telah LKM perbuat. Atau yang lebih parahnya, terdapat kemungkinan mereka tidak memahami makna ‘kritik’ sama sekali. Hal ini dibuktikan dengan adanya pernyataan yang menuntut berita MP ‘tidak provokatif’ atau hanya sekedar ‘cari sensasi’. Hal ini jelas bertentangan dengan karakteristik suatu lembaga yang harus bersifat otokritik atau terus mengkritik diri sendiri demi mencapai perkembangan.

Kritik tentu saja memprovokasi kebenaran yang dimiliki oleh objek yang dikritik. Baik pengkritik ataupun pihak yang dikritik tentunya memiliki fakta subjektif masing-masing. Subjektivitas fakta ini dapat terjadi diakibatkan perbedaan perspektif atau pendekatan, preferensi hingga jumlah data yang dimiliki. Untuk itulah, fakta tersebut diargumentasikan mana yang paling mendekati kepada kenyataan. Sehingga kritik tidak hanya sekedar mempertahankan argumen, tetapi juga menunjukan bagaimana argumen lawan tidaklah valid. 

Selain nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas, pemahaman akan kritik dan fungsinya perlu juga ditanamkan kepada pengurus PM Unpar baik pejabatan tinggi ataupun staf.

Mekanisme Manajemen Krisis

Hingga saat ini, pihak LKM belum mengeluarkan klarifikasi secara publik terkait laporan keuangan garage sale maupun ‘tuduhan’ yang dilayangkan melalui berita MP. Padahal, untuk mengurangi informasi simpang siur yang beredar dalam masyarakat LKM dapat mengeluarkan pernyataan resmi untuk mengkonfirmasi atau mengklarifikasi suatu kabar yang beredar di masyarakat. Hal ini berkaitan dengan manajemen krisis PM Unpar dan bagaimana mencegah eskalasi krisis yang terjadi. Ketiadaan pernyataan resmi ini juga membuat saya bertanya-tanya apa fungsi Direktorat Jenderal Hubungan Masyarakat apabila tidak mengeluarkan di saat-saat tertentu.

Pernyataan yang dikeluarkan oleh staf LKM dalam kolom komentar MP atau pernyataan yang dikeluarkan oleh pejabat PM terhadap reporter MP justru berbalik merugikan LKM. Seharusnya, pihak Humas LKM mampu menetapkan rambu-rambu pernyataan umum yang dikeluarkan oleh pejabat PM, penempatan waktu dalam pembukaan informasi dan wadah yang digunakan untuk menyebarkan informasi. Hal ini tentu saja diakibatkan suara yang dikeluarkan oleh pejabat PM merupakan representasi suara dari lembaga yang menaunginya.

Di luar dari hal-hal yang telah disebutkan diatas masih banyak pelajaran yang diterima oleh PM Unpar. II belajar melakukan investigasi dan menelaah aturan-aturan yang ada dalam Unpar hingga calon pengurus PM Unpar yang mulai memasukan pemahaman transparansi dalam visi-misinya. 

Fenomena FMP ini merupakan sebuah pelajaran kecil yang dapat diterima di periode PM Unpar yang singkat ini.

Selamat belajar.

Related posts

*

*

Top