Simpang Siur Uang Garage Sale FMP, Tadinya Sumbangan Kini Danai Proker

Tampak depan ruang sekretariat Lembaga Kepresidenan Mahasiswa (LKM) Unpar. dok/MP

Festival Merah Putih (FMP) yang diadakan 17 Agustus lalu oleh Lembaga Kepresidenan Mahasiswa (LKM) berlangsung dengan meriah. Antusiasme dari mahasiswa dan warga sekitar turut menghiasi jalannya acara FMP. Salah satu kegiatan yang turut meriahkan acara FMP adalah adanya garage sale. Barang yang dijual pada garage sale adalah baju bekas layak pakai ataupun baru, yang dikumpulkan dari mahasiswa baru 2019 pada saat SIAP gabungan.

Menurut Presiden Mahasiswa, Denny Rizki Setiawan, dengan adanya garage sale, diharapkan dapat memanusiakan masyarakat sekitar, agar masyarakat dapat memiliki pakaian baru yang layak dengan harga murah. Baju-baju yang dijual pada garage sale memang berkisar dari Rp5.000 hingga Rp20.000.

Garage sale biasa kebanyakan kami pakai untuk pemasukan proker (red. program kerja), cuma yang tadi saya bilang, garage sale kali ini uangnya buat kami sumbang juga,” ujar Denny.

Namun, pada laporan keuangan yang, meskipun telat sebulan lebih diberikan kepada BKA, LKM mencantumkan bahwa hasil penjualan garage sale seluruhnya akan dialokasikan pada program kerja Direktorat Jenderal Pengabdian Masyarakat, yaitu Parahyangan Berdedikasi, Health Day, dan Unpar Sehati. Namun, uang tersebut juga dialokasikan pada program kerja Direktorat Jenderal Seni dan Olahraga, yaitu Parahyangan Visual Seni dan Parahyangan Fun Activity.

“Saya ngga pernah bilang kalau saya setuju untuk dipakai buat proker,” ujar Pietre Gunawan, perwakilan bagian keuangan Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKA) yang akrab disapa Mas Gun.

Simpang Siur Dana Sumbangan

Mario Puji, ketua pelaksana FMP mengaku bahwa dana hasil penjualan garage sale akan digunakan untuk dana proker-proker LKM berikutnya. “Kita pakai di proker-proker yang akan mengadakan kegiatan sosial, terutama proker LKM, bakal lebih fokus di situ,” ujar Mario.

Menurut salah satu mahasiswa Hukum 2019, pengumpulan baju tersebut akan diberikan kepada orang-orang di desa. Hal ini dipertegas oleh salah satu mahasiswa Hubungan Internasional 2019, “aku tanya ke mentorku, katanya buat orang di desa,” ujarnya.

Seorang mahasiswa Arsitektur 2019 pun mengaku bahwa ia mengira baju itu akan digunakan untuk sumbangan langsung. Ketika diwawancara, ia mengaku kesal karena tidak disosialisasikan sebelumnya mengenai hal ini.

Gue kira sumbangan kayak FISIP yang ke desa, kesel lah, gila aja,” ujar mahasiswa tersebut yang meminta untuk tidak disebutkan namanya.

Bahkan, salah satu mahasiswa HI 2019 mengaku kaget ketika baju sumbangan miliknya digunakan untuk penjualan garage sale dan uang hasil penjualan dialokasikan untuk program kerja. “Hah? Beneran kak?” ujar dia.

Perbedaan informasi dan tidak adanya transparansi yang diberikan kepada mahasiswa baru tentu menimbulkan kebingungan.

Apakah Perlu Adanya Transparansi?

Terkait transparansi kepada mahasiswa baru—terlebih karena modal baju didapatkan dari mahasiswa baru, menurut Mario, transparansi dana penjualan baju mahasiswa tidak perlu dilakukan karena sudah terlampau lama dan dana sudah pasti akan dialokasikan untuk ke depan. “Pertama karena kemarin belum selesai dihitung, jadinya kelewat juga karena acara udah lama, dan kedua menurut kami ngga perlu transparansi karena (dana) buat ke depannya,” ungkap Mario.

“Sebenarnya belum ada rencana awal untuk ngebuat atau ngebuka itu (dana), karena tadi kami berpikir garage sale itu kami lakukan secara internal, jadi itu hanya jadi internal kami,” jelas Denny.

Transparansi seolah menjadi momok organisasi kemahasiswaan dan Unpar. Minimnya budaya transparansi menjadikan munculnya pemikiran seperti, “Untuk apa mereka tahu alokasi dana? Untuk apa mereka tahu program-program kita?” atau, “Ah ngapain sih? Ah udah lama juga,” dan lain sebagainya.

Padahal, transparansi adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban dan bentuk kontrol yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan.

Menurut Ari J. Adipurwawidjana, dosen Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Padjajaran, transparansi memiliki nilai tinggi dan sebagai bentuk pertanggungjawaban seseorang atapun sebuah organisasi. Selain itu, transparansi juga berarti menghormati hak publik atas informasi dan berkaitan dengan upaya menjaga hak asasi anggota masyarakat.

“Organisasi kemahasiswaan di universitas seharusnya menjalankan transparansi, sebagaimana organisasi lain secara umum,” jelas Ari.

 

Debora Angela || Brenda Cynthia

Related posts

*

*

Top