Ketimpangan Isu Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

LIPUTAN, MP — Rabu (2/12) lalu, komunitas berbasis gender HopeHelps Unpar mengadakan kegiatan seminar “Relas Kuasa yang Timpang dalam Isu Kekerasan Seksual di Kampus” melalui Zoom. Webinar ini merupakan bentuk kegiatan di minggu ke-2 dari rangkaian kegiatan mingguan yang dilakukan komunitas HopeHelps. Rangkaian kegiatan ini tersusun dalam Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan HopeHelps 2020. 

Awal kegiatan dimulai oleh moderator yang memberikan peringatan bahwa bahasan diskusi merupakan topik yang sensitif. Mereka menyarankan untuk peserta webinar yang merasa tidak nyaman dapat menenangkan diri dan meninggalkan ruangan webinar. 

Lasma Natalia dari LBH Bandung membuka topik diskusi dengan menjabarkan isu kekerasan seksual yang pada umumnya kerap memojokkan korban. Di angka yang terus meningkat, korban kasus kekerasan seksual sering kali menjadi pemegang kuasa yang jauh lebih kecil. Bahkan, Lasma mengatakan, dalam APH pun, korban kekerasan seksual kerap dipersulit dan dikucilkan.

Masyarakat dan pihak berwenang, bahkan keluarga sendiri juga kerap membiarkan korban dan tersangka melewati jalur damai daripada mempermasalahkan tindakan tersebut. Bukti-bukti mengenai kekerasan seksual tersebut juga sulit untuk dikumpulkan sehingga penegak hukum tidak jarang acuh tak acuh. Lasma merasa prihatin akan absen-nya perlindungan hukum serta perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, yang tidak jarang menghadapi intimidasi dan diskriminasi. 

“Belum ada mekanisme baru, sepengetahuan saya hingga hari ini.” Mbak Nophie, dosen HI Unpar juga turut menyuarakan kekecewaannya akan belum adanya mekanisme penyelesaian kasus kekerasan seksual di kampus. Ditambah, perhatian pihak kampus yang seakan tidak responsif terhadap isu ini. Bulan Oktober lalu, survey mengenai kekerasan seksual sempat disebarkan, namun respon dari pemegang relasi kuasa yang tinggi di Unpar sangat minim.

Ketimpangan relasi lebih jauh dijelaskan oleh Mba Indri, dosen HI Unpar, di sesi terakhir penjelasan dalam webinar tersebut. Setidaknya terdapat tiga dimensi relasi kuasa, mulai dari dominasi pelaku karena pelaku memiliki sumber dayanya lebih besar, dominasi pelaku karena pelaku memiliki latar belakang institusi, hingga dominasi pelaku akibat stigma atau ideologi masyarakat.

Stigma atau ideologi masyarakat ini dapat dilihat dari bagaimana masyarakat kerap menyalahkan pakaian perempuan sebagai alasan utama mereka menjadi korban pelecehan seksual. Mbak Indri memaparkan lebih jauh, bahwa solusi dari hal ini adalah dengan membentuk alternatif pemikiran baru di dalam kelompok masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai upaya berkurangnya budaya menyalahkan korban yang melekat erat dalam masyarakat.

“Jangan diam!” pesan Mbak Nophie baik untuk korban, pelaku, dan untuk siapapun. Dia berharap dengan pihak-pihak ini tidak diam, solusi dapat dicari bersama-sama dan dapat juga mencegah siapapun ini menjadi pelaku. Selain itu, diperlukan juga komitmen bersama diantara berbagai pihak. Masyarakat termasuk mahasiswa dan pihak kampus harus melihat sesuatu sesuai dengan realita, bukan hanya teori saja.

Seminar ditutup oleh moderator yang memberikan kesimpulan dari keseluruhan isi seminar bahwa siapapun dapat menjadi korban kekerasan seksual sehingga harus saling memberi dukungan dan support system bagi korban, contohnya untuk menjadi pendengar yang baik bagi korban. Selain itu, isu kekerasan seksual harus tetap selalu disuarakan karena seringkali secara tidak sadar siapapun dapat menjadi pelaku juga.

Penting untuk saling mengingatkan dan menguatkan jika masih terdapat kekosongan hukum di lingkungan kampus. Mahasiswa juga harus mengkampanyekan hal-hal positif dan mengedukasi masyarakat mengenai pelecehan dan kekerasan seksual.

Sekarrayi Junio|Maria Christina|Novita

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *