Siapapun yang Anda Pilih, Oligarki yang Menang

Ilustrasi Oligarki Tambang pada Pemilu 2019. dok/MP.

Menjelang pemilu serentak 2019, isu-isu mengenai golput kembali marak dikalangan masyarakat. Golput pada dasarnya muncul dari kekecewaan masyarakat terhadap calon pemimpin yang diusung oleh partai politik yang dinilai tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Tirto melansir dari Ekspres, bahwa istilah golput bukan baru muncul pada masa ini, namun sudah muncul menjelang pemilu pada 5 Juli 1971 yang merupakan pesta demokrasi pertama di era orde baru. Kata golongan putih (golput) pada waktu itu dipilih karena pada dasarnya gerakan protes ini ditujukan kepada golongan karya yang dinilai masyarakat adalah partai buatan pemerintah bertujuan mempertahankan kekuasaan Soeharto. Pemilu yang katanya bentuk demokrasi pada saat itu hanya sebatas prosedural tanpa substansi. Pegawai negeri beserta keluarganya dipaksa masuk golkar dengan alasan tidak loyal kepada pemerintah apabila menolak.

Gerakan golput dimulai dari pemuda dan mahasiswa dikarenakan gagalnya aksi Mahasiswa Menggugat (MM), Komite Anti Korupsi (KK), Wartawan Generasi Muda, dan Komite Penegak Kedaulatan Rakyat pada 1970. Salah satu tokoh sentral yang paling keras menyuarakan golput era itu salah satunya adalah Arief Budiman. Namun, pada masa sekarang istilah golput dirasa sudah kurang cocok karena bukan kritik terhadap golongan karya lagi seperti pada tahun 1970. Tetapi, golput sekarang kembali disuarakan sebagai repon kekuasaan oligarki yang menyelimuti demokrasi pada pemilu 2019.

Golput Sebagi Respon Oligarki Ekonomi dalam Pemilu

Oligarki dapat dimengerti sebagai kekuasaan yang dikendalikan oleh sedikit orang yang memiliki pengaruh besar. Isu oligarki ini yang diangkat menjadi isu utama beberapa masyarakat memutuskan untuk golput. Masyarakat merasa siapapun pemimpin yang menjabat, ia akan dikendalikan oleh kekuatan diatasnya yang lebih besar.

Kekecewaan terhadap oligarki ini tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga di tingkat global. Adanya gerakan occupy wallstreet di Amerika dan occupy London stock exchange di Inggris. Kedua gerakan ini adalah bentuk protes terhadap sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh segelintir elit ekonomi berkekuatan besar, dimana hanya 1% dari jumlah populasi menguasai ekonomi dan sedangkan 99% adalah masyarakat lainnya, The Guardian dan BBC memberitakan.

Muncul pandangan terhadap adanya kepentingan ekonomi global dari negara besar yang masuk kedalam negara yang lebih kecil untuk mempertahankan kedudukan ekonomi mereka agar tetap kuat. Kekuatan ekonomi global ini menjalankan kepentingannya melalui institusi-institusi resmi seperti International Monetary Fund (IMF), Islamic Development Bank, China Development Bank, dan lain-lain. Institusi akan memberikan pinjaman jika negara peminjam uang melakukan kebijakan yang diminta oleh institusi.

Hal ini pernah terjadi ketika Indonesia mengalami krisis pada era Soeharto. Indonesia mendapatkan pinjaman dari IMF dengan perjanjian bahwa Indonesia akan menutup 16 bank di Indonesia, Tirto memberitakan. Ini mengakibatkan utang domestik Indonesia meningkat sampai dengan US$ 80 Miliar. Hal ini mengakibatkan krisis ekonomi, yang menjalar ke krisis sosial, di Indonesia tahun 1998, mengakibatkan lengsernya Soeharto sebagai presiden.

Ketergantungan ekonomi Indonesia terulang lagi, namun sekarang bukan laigi kepada IMF, tetapi investasi asing China. Adanya pendapat bahwa kepentingan ekonomi global, yakni China juga ikut terlibat dalam Pemilu 2019. Ketergantungan Indonesia terhadap negara besar pemberi hutang ini dapat terlihat dalam kasus kekerasan terhadap etnis Uighur di China yang mengalami diskriminasi dalam menjalankan ibadahnya. Reuters memberitakan kurang lebih 1 juta orang ditahan dalam fasilitas keamanan, dipaksa belajar bahasa mandarin, dan dipaksa meninggalkan keyakinannya dengan siksaan fisik dan psikologis.

Namun, anehnya Indonesia sebagai negara mayoritas muslim justru cenderung diam dan menghindar untuk mengangkat masalah ini secara terbuka. Sikap diam Indonesia dapat menandakan bahwa ruang geraknya dibatasi oleh ketergantungan atas bantuan dari China, berupa hutang dan investasi terutama dibidang infrastruktur. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Teuku Rezasyah selaku pengamat politik Universitas Padjajaran mengatakan kepada CNN Indonesia bahwa pemerintah berpikir panjang dalam merespon pelanggaran HAM di China karena adanya ketergantungan perdagangan dengan China. Perjanjian kemitraan komprehensif strategis Indonesia-China juga menandakan bahwa hubungan bilateral keduanya harus dipelihara dengan baik.

Pembangunan infrastruktur yang sedang gencar dilakukan Indonesia saat ini, diduga oleh sebagian masyarakat hanyalah skenario China untuk menyelesaikan tujuan utama China, yaitu kebijakan one belt one road (OBOR). Kebijakan OBOR bertujuan untuk memperkuat fasilitas perdagangan berupa jalur transportasi China dengan negara-negara lain. OBOR merupakah salah satu usaha China untuk menguasai perdagangan global dengan memberikan investasi proyek terutama dibidang infrastruktur.

Upaya untuk membangun infrastruktur di setiap negara tentunya baik, namun harus diperhatikan juga kondisi negara seperti kemampuan negara untuk mengerjakan proyek tersebut. Tetapi selain itu, salah satu aspek penting dan banyak menjadi masalah dalam proyek OBOR adalah kemampuan negara untuk mengembalikan utang.

Berdasarkan data CNN Indonesia, Sri Lanka harus menyerahkan pelabuhan Hambantota dalam skema sewa kepada China untuk melunasi utangnya yaitu sekitar US$ 1 miliar. Tajikistan telah menyerahkan tanah di perbatasan yang disengketakan dengan China sebagai bentuk pembayaran utang pada tahun 2011. Salah satu tulisan dalam Australian Broadcasting Corporation, berpendapat bahwa ini hanyalah diplomasi jebakan utang agar negara-negara yang meminjam semakin terikat dengan China.

Sebagai contoh investasi China di Indonesia, yaitu pembangunan kereta cepat Jakarta – Bandung. Pembangunan kereta api mengalami banyak kendala, mulai dari pembebasan lahan, pencairan utang pendanaan dan progres yang tidak mulus. Terkait perzinan, CNBC, Kompas dan Kumparan memberitakan bahwa peletakan batu pertama atau groundbreaking pada 2016 silam, aspek perizinan proyek belum lengkap, termasuk Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) juga belum rampung.

Masalah pembebasan lahan juga menjadi salah satu faktor lambatnya progres proyek tersebut. Detik memberitakan pada Oktober 2018, pembebasan lahan mencapai 80 % atau setara dengan 113 km dari total 143,3 km. Berdasarkan tulisan Kontan, sebanyak enam gugatan dari lima perusahaan yang keberatan terhadap jumlah nominal ganti rugi dari pembebasan lahan. Tiga gugatan tersebut ditolak oleh majelis Hakum PN Karawang.

Proyek ini baru mendapat kucuran dana dari China Development Bank (CDB) 2 tahun setelah peletakan batu pertama, yaitu  termin pertama sebesar 2,28 triliun rupiah pada Mei 2018 dan termin kedua sebesar 3,847 triliun rupiah tiga bulan kemudian,

Akibat hal-hal tersebut mengakibatkan mundurnya target penyelesaian proyek ini yang awalnya dijanjikan sebelum tahun 2019 kemudian menurut Rini Soemarno mundur menjadi Maret 2021, sedangkan menurut Luhut Panjaitan justru baru akan selesai pada tahun 2024. Berkaitan dengan kejanggalan di atas beberapa pihak beranggapan bahwa proyek ini terkesan tergesa-gesa dengan segala ketidaksiapannya.

Selain oleh kekuatan ekonomi global, kebijakan politik pemerintah juga dikendalikan oleh elit-elit ekonomi lokal. Skenario yang terjadi adalah partai politik yang berfungsi sebagai kendaraan para calon untuk memenangkan pemilu tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Maka dari itu, partai politik membutuhkan suntikan dana yang besar dari elit ekonomi lokal.

Para elit ekonomi lokal tentu saja tidak menyuntikan dananya kepada partai politik secara cuma-cuma. Salah satu kepentingan elit ekonomi lokal, agar pemerintah mempermudah perizinan usaha dari perusahaan yang banyak bergerak di bidang sumber daya alam ini, seperti perkebunan sawit, pertambangan batubara. Yang terjadi saat ini justru, elit ekonomi sebagai penyokong dana tersebut menjadi bagian dari tim sukses salah satu calon. Hal ini dapat berdampak buruk, semisalnya perusahaan elitis melanggar hukum, di sisi lain, mereka juga bagian dari tim sukses calon presiden. Pemilu akhirnya disusupi oleh oligarki untuk kepentingan ekonomi.

Hal ini dapat dilihat dengan jelas melalui ulasan mendalam dari Jatam berjudul “Oligarki Tambang Di Balik Pilpres.” Dalam kubu 01 terdapat Luhut Binsar Panjaitan pemegang saham PT Kutai Energi yang terlibat konflik lahan, kriminalisasi petani, dan pencemaran lingkungan. Pada kubu 02 sendiri, terdapat Sandiaga Uno yang terhubung dengan PT Damai Suksesindo yang terlibat kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan Budi Pego. Selain itu, Sandi juga terkait dengan PT Multi Harapan Utama yang terlibat dengan kasus penelantaran lubang bekas tambang yang mengakibatkan kematian anak-anak di lubang tambang. Ini merupakan bagian kecil dari ulasan Jatam.

Kekuatan oligarki dibalik politik di Indonesia, mengindikasikan siapapun yang berkuasa, pada akhirnya hanya akan berusaha mempertahankan, bahkan memperkuat sumber pendanaan mereka yaitu di sektor sumber daya alam. Penegakan hukum terhadap masalah di sektor sumber daya alam pun mustahil diselesaikan karena pemilik-pemilik perusahaan tersebut adalah bagian dari pemerintahan juga.

Mereduksi Interdependensi Media

Oligarki lain di Indonesia selain dalam penguasaan sumber daya alam adalah penguasaan media yang hampir seluruhnya dikuasasi oleh elit-elit politik. Hal ini akan berdampak terhadap independensi berita yang diberitakan oleh masing-masing media karena adanya konflik kepentingan yang menyangkut politik.

Berdasarkan hasil penelitian dari Merlyna Lim, seorang peneliti Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat pada tahun 2012, yang menyebutkan bahwa sejak tahun 1998 sampai 2012 terdapat 1200 media cetak baru, 900 radio komersil, serta 5 stasiun televisi baru. Semua media massa ini hanya dikuasai oleh 13 grup, dimana salah satunya milik Negara. Sebanyak 12 grup ini, menguasai dan mengontrol 100%  bisnis jasa pertelevisian di Indonesia.

Beberapa tokoh politik di balik media, yaitu Abu Rizal Bakrie pemilik TV ONE dan ANTV, Hary Tanoesoedibjo pemilik MNC group, Erick Tohir pemilik Jak TV, James Riady pemilik Berita Satu TV. Masyarakat Indonesia selama ini dihadapkan pada substansi pemberitaan yang diberikan segelintir elit ekonomi yang sebagiannya terlibat politik.

 

Yosua Simon | Ranessa Nainggolan

Related posts

*

*

Top