Menilik Kembali Omnibus Law, Reformasi Dikorupsi, dan Kegagalan Aktivisme Sipil

LIPUTAN, MP — Sudah setahun lebih sejak gelombang demonstrasi #ReformasiDikorupsi digaungkan, salah satu fenomena protes masyarakat sipil terbesar dalam sejarah. Awal bulan ini, masyarakat sipil kembali turun ke jalan untuk menolak RUU Cipta Kerja yang sudah disahkan pada 5 Oktober silam.

Apa pelajaran yang bisa diambil dari aktivisme sipil yang ada di Indonesia, refleksi dari #ReformasiDikorupsi tahun lalu? Perwakilan pergerakan dan LSM menyatakan bahwa ada banyak yang bisa dikritik dari gerakan ini, utamanya solidaritas yang cepat menguap dan tidak adanya kesinambungan pergerakan.

Pandemi sebagai Penyebab Perubahan?

“Jika ditanya perbedaan, tentu saja ada mengingat bahwa massa aksi yang menghidupi gerakan ini adalah massa organik. Paling mudah kita lihat di kuantitas massanya,” kata Lusi (nama pseudonym), perwakilan dari Aliansi Rakyat Bergerak (Gejayan Memanggil). Ia menjelaskan, “Waktu ReformasiDikorupsi September lalu kan eskalasi massanya besar begitu besar, sedang untuk sekarang tidak sebesar itu.”

Tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa gerakan ReformasiDikorupsi gagal memenuhi agendanya. “Untuk tujuan vertikalnya, yaitu pembatalan RKUHP dan lainnya, itu belum berhasil karena RKUHP itu masuk di Prolegnas. Sedangkan untuk tujuan horizontalnya, yaitu edukasi masyarakat, juga kurang.” kata Lusi. Kurangnya edukasi masyarakat terlihat dari gerakan yang tidak bertahan lama. Lusi menjelaskan, “Kurang ada pengawalan tuntutan yang dibawa pascakulminasi massa pada September tahun lalu.”

Hambatan utama dalam pergerakan tahun ini, dibandingkan tahun lalu, adalah pandemi. Karena pergerakan sosial biasa diidentikan dengan pergerakan fisik, ada perubahan yang harus dilakukan. “Setelah pandemi dan mobilisasi fisik terbatas, aksi digital hanya soal perang tagar dan pembuatan konten di media sosial,” jelas Lusi, “Selain itu hambatannya juga di psikologi massa. Ketakutan akan COVID-19 dan represivitas yang begitu intens tentu membuat orang ragu untuk melakukan aksi.”

Aliansi Rakyat Bergerak sendiri tidak bisa memastikan bagaimana pergerakan ke depannya. Banyak hal yang sangat mungkin untuk terjadi karena pergerakan tidak hanya diinisiasi oleh satu pihak saja. “Kolektivitas massa tentu akan terus berubah, mungkin bertambah banyak, berkurang, atau memecah untuk mencari bentuknya yang dirasa paling sesuai,” tutup Lusi dalam penjelasannnya.

ReformasiDikorupsi Memang Akan Gagal?

Menyorot pada pernyataan sebelumnya, memang benar bahwa pengawalan terhadap agenda ReformasiDikorupsi sangat kurang. RUU Cipta Kerja yang baru saja disahkan dalam sidang paripurna DPR menjadi bukti kegagalan pergerakan tersebut, ditambah lagi dengan tren pergerakan yang tidak lagi intens. Bagaimana sebenarnya proses sistematis kemunduran ReformasiDikorupsi itu sendiri? Siapa dan apa yang sebenarnya menjadi penyebab melemahnya pergerakan tersebut?

Mirza Fahmi, Program Manager Lokataru Foundation, menjelaskan apa yang terjadi dengan ReformasiDikorupsi, “Pergerakan ada tapi memang sifatnya sporadis dan tidak terkonsentrasi seperti tahun lalu. Tapi saya rasa pun tidak ada pandemi juga memang trennya sedang sporadis”. Pergerakan sporadis ini merujuk pada pergerakan yang hanya terjadi di beberapa daerah dan terjadinya pun tidak serentak.

Ciri utama pergerakan ReformasiDikorupsi adalah tidak adanya tokoh sentral, tetapi menurut Mirza ini bukanlah masalah yang signifikan. “Memang pada akhirnya jika kita berusaha mendirikan satu gerakan/blok politik, pasti nanti ada sentralisasi, kita butuh tokoh. Tetapi yang dijaga itu adalah kesinambungan gerakan itu sendiri (resiliensi).” jelas Mirza.

Menurut Mirza, alasan utama mengapa pergerakan ReformasiDikorupsi gagal disebabkan oleh dua pihak yaitu masyarakat sipil dan mahasiswa. Problematika dalam pergerakan masyarakat sipil, menurut Mirza, adalah alergi masyarakat terhadap politik praktis. Memang masih ada keengganan untuk berpartisipasi secara aktif dalam praktik politik dan mengkonfrontasi kekuasaan yang ada.

“Kalau tujuannya kita serius (untuk) transformasi kekuasaan, ya kita harus engage dengan politik praktis. Kita harus membuat politik masyarakat sipil; coraknya bisa politik hak asasi, agraria, kaum-kaum buruh, anti korupsi, dan lain-lain. (Kekuatan) yang benar-benar serius untuk menjungkalkan kekuasaan yang kita anggap tidak sinkron lagi dengan janji-janji sendiri, dengan reformasi, dengan nilai-nilai yang kita percaya.” jelas Mirza.

Kemudian Mirza menjelaskan salah satu alasan kegagalan pergerakan d mahasiswa, yaitu karena sifatnya sementara. “Seminggu dua minggu intens, terus kemudian turun sampai kemudian saya bilang itu akhirnya jadi seperti semacam press release yang sebenarnya kerjaan masyarakat sipil biasa,” tutur Mirza.

Mirza mengatakan pergerakan seperti melakukan press release tidak memiliki efek yang signifikan terhadap negara. Ia mengatakan, “Tekanan-tekanan negara ini harus dihadapi dengan konfrontasi yang levelnya lebih tinggi.” Konfrontasi yang dimaksud bukanlah konfrontasi langsung dengan berbicara lantang di media. “Konfrontasi langsung berarti agendanya adalah kita langsung konformasi kekuasaan dengan cara apa? Ya nggak ada cara lain selain membangun kekuatan politik (yang bisa menyaingi pemerintah),” timpalnya.

Mirza memiliki perspektif yang berbeda mengenai persatuan sebagai kekuatan politik. “Saya rasa semua persatuan yang dibangun atas dasar sentimen, bukan persamaan dan nilai bersama, nggak akan bertahan lama, sementara dia pada akhirnya bisa saling kontradiktif.”

Persatuan berdasarkan sentimen bukan lah satu-satunya hal yang patut menjadi perhatian, tapi juga mengenai inisiasi pergerakan itu sendiri. “Mahasiswa justru harus waspada dengan masyarakat sipil yang mengajak mereka turun ke jalanan dan lainnya tapi pada akhirnya malah memoderasi gerakan. Itu terjadi tahun lalu. Mereka turun ke jalan, ada yang meninggal dan segala macam, tapi yang terjadi malah moderasi gerakan yang luar biasa dan salah satu peran utama (moderasi) dipegang oleh masyarakat sipil,” jelas Mirza.

Dalam ReformasiDikorupsi, banyak pergerakan mahasiswa yang dimoderasikan oleh masyarakat sipil dan dijadikan cannon fodder bagi kelompok-kelompok masyarakat sipil, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Bagi Mirza, mayoritas mahasiswa hanya menjadi tumbal untuk agenda LSM tersebut. Maka, menurut Mirza, perlu ada agenda tersendiri dari mahasiswa. “Biar mahasiswa nggak cuma ikut-ikutan dengan agenda-agenda LSM saja yang sudah memiliki berbagai macam asumsi, link, jaringan, koneksi, dan target-target yang ditetapkan sebelumnya.” jelas Mirza.

Lalu apakah ini berarti mahasiswa tidak boleh bergerak hanya berdasarkan heat of the moment atau kegentingan situasi, terlebih jika bekerja sama dengan LSM? Mirza mengakui bahwa faktor heat of the moment memang menjadi salah satu penentu, tetapi ia menegaskan, “Kawan-kawan mahasiswa harus tahu saat turun ke dalam demonstrasi, aksi massa yang besar, atau gerakan yang berjalan lama, dia ingin mencapai apa sih dari tuntutan itu dan dia harus merumuskan sendiri kira-kira jalan yang pas untuk ke sana itu apa?”

Hal yang sama juga menjadi jawaban Mirza terkait apakah sebaiknya mahasiswa melibatkan LSM dalam pergerakan. “Bukan saya ingin menghalangi mahasiswa bekerja sama dengan LSM atau masyarakat sipil, tapi dia harus masuk sebagai subjek yang merdeka. Mahasiswa harus otonom dulu setidaknya dalam soal gagasan dan tuntutan mereka sendiri, jangan cuma sekadar menjadi aksesoris bagi aktivitas LSM saja,” jelas Mirza. “Seakan-akan sedang berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat sipil secara luas, ternyata dia cuman jadi semacam footnote dari laporan-laporan masyarakat sipil.” lanjutnya.

Pergerakan ReformasiDikorupsi harusnya bisa menjadi pembeda antara pergerakan prareformasi dan pascareformasi. Mirza menjelaskan, “Selain objektifnya tercapai, pergerakan hanya bisa sukses jika dimaknai dengan simbolik. Ada satu patahan bahwa nanti pra dan pascareformasi ada perubahan taktik berjuang masyarakat sipil.” Inilah yang juga menjadi kekurangan dalam ReformasiDikorupsi, Mirza menjelaskan lebih lanjut, “Masih ada mindset kita yang kadang-kadang takut untuk kembali lagi ke masa pra-ReformasiDikorupsi, jadinya ReformasiDikorupsi secara simbolik pun kurang efektif dan gagal menjadi penanda.”

Untuk mencapai perubahan itu perlu adanya kesadaran dalam diri sendiri sebagai pihak yang menginginkan adanya perubahan. “Perubahan itu nggak bisa dimulai dari moral-moral segelintir individu. Perubahan harus mulai dari individu-individu bermoral yang mengaplikasikan dirinya ke dalam tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuannya,” tegas Mirza.

Reaksi Terhadap UU Cipta Kerja: Berhasilkah?

Tidak terpaku pada kegagalan sebelumnya, mari kita lihat pergerakan tatkala UU Cipta Kerja disahkan. Tidak hanya kalangan buruh, tapi juga kalangan mahasiswa dan pelajar juga turun ke jalanan untuk melakukan protes. Reaksi yang tergolong massif ini merupakan akumulasi dari kemuakan warga terhadap pemerintahan saat ini. Tetapi, permasalahan yang sama masih ada. “Tapi sampai sekarang (pergerakan itu) belum bisa beranjak dari sekadar suatu ekspresi yang sifatnya temporer.” ucap Mirza. Reaksi hanya sebagai ekspresi dapat diamati dari tuntutan yang ada, sama halnya ketika terdapat penolakan pada RUU KPK tahun lalu. “Keduanya sama-sama dimintai Perppu oleh mayoritas (pergerakan),” kata Mirza.

Jika langkah legal sudah dibredeli dan narasi-narasi pro-UU Cipta Kerja sudah tersebar luas, bagaimana ReformasiDikorupsi bisa bertahan? “Wadah perjuangan moral saja tidak cukup, harus menjadi wadah perjuangan politik,” Mirza menanggapi, “Tujuannya adalah untuk memperebutkan kekuasaan.” Ini merupakan wujud penggunaan ruang-ruang yang ‘masih disediakan demokrasi’. Wadah yang dimaksud adalah partai politik yang serius. “Partai politik yang bebas dari kepentingan oligarki dan jelas.” kata Mirza. Alergi terhadap perpolitikan yang distigmakan sebagai kotor dan penuh dengan permainan uang, salah satu warisan abadi Orde Baru, bukanlah “alergi yang produktif.”

Narasi lain adalah pembangkangan sipil, narasi yang banyak dikemukakan oleh aktivis-aktivis belakangan ini. Tapi perlu dicatat, pesan Mirza, bahwa harus ada kejelasan dari pembangkangan sipil. “Para intelektual harus bertanggung jawab juga, jelaskan apa yang dimaksud dengan pembangkangan sipil dan apa tujuan mereka dengan melakukan itu?” Karena kalau gerakannya hanya parsial, biayanya terlalu besar. “Pembangkangan sipil harus lebih dijelaskan, dielaborasi, dan diradikalkan sampai ke tujuan yang jelas,” tutup Mirza.

Hanna | Novita

Penulis

Related posts

*

*

Top
Atur Size