Terkait Pencalonan MPM FTI, Mahasiswa N: Seleksi Internal Menghilangkan Demokrasi

Salah satu Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) menggunakan pin MPM dan Persatuan Mahasiswa (PM) Unpar pada almamaternya ketika sedang bertugas. dok/ MP.

STOPPRESS MP, UNPAR – Salah satu mahasiswa Fakultas Teknologi Industri (FTI) dengan inisial N tidak dapat mendaftarkan dirinya menjadi calon anggota Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) FTI. Hal ini disebabkan bahwa N tidak lolos dalam seleksi internal yang dilakukan oleh MPM FTI. Padahal, merujuk pada TAP MPM, setiap mahasiswa memiliki hak untuk mencalonkan dirinya, selama memenuhi syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan. N mengatakan bahwa proses seleksi internal MPM mendegradasikan esensi demokrasi.

Adanya praktik seleksi internal yang dilakukan oleh MPM FTI mengakibatkan mahasiswa berinisial N tidak diperbolehkan untuk mendaftankan dirinya sebagai calon MPM FTI periode 2019/2020.  Menurut keterangan N, ada pembatasan jumlah atau kuota yang dilakukan oleh MPM FTI untuk pendaftar calon MPM FTI periode selanjutnya.

Dalam menjalankan seleksi internal, ada beberapa rangkaian tahapan. Tahap awal, mahasiswa terlebih dahulu diminta untuk menghubungi MPM FTI periode 2018/2019 jika ingin mendaftar sebagai calon MPM. Berikutnya ada tahapan dalam pembekalan FPT (Fit and Proper Test), hingga akhirnya diadakan seleksi internal. Menurut pengakuan N,  hasil seleksi pun baru diumumkan pada H-1 hari pendaftaran calon MPM ditutup, sebelum akhirnya diperpanjang 1 minggu oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU).

N mengaku bahwa terganggu dengan adanya pengadaan seleksi internal perihal pencalonan. “Pencalonan sangat terganggu karena syarat sudah terpenuhi, namun tidak bisa (red. mendaftar) karena ada screening dari mereka (red. MPM FTI).” Saat ditanya mengapa tidak mencoba untuk mencalonkan melalui organisasi kemahasiswaan yang lain, N menjelaskan bahwa ada rasa takut mendapatkan masalah jika mendaftar tanpa sepengetahuan MPM FTI, yang sebelumnya telah menegaskan bahwa jumlah pendaftar memang akan dibatasi.

Lebih lanjut N menganggap bahwa seleksi internal yang dilakukan oleh MPM FTI telah menghilangkan demokrasi dan berharap hal ini tidak dilanjutkan lagi. N mengaku bahwa ia menghormati proses kaderisasi yang berlangsung, namun N mengatakan bahwa hal ini jangan sampai menghilangkan hak orang dalam berdemokrasi.

“Boleh ada kaderisasi, tetapi bakal calon tetap berhak mencalonkan diri dan tidak mengurangi hak setiap orang untuk mencalonkan diri.” N juga menganggap bahwa bentuk seleksi internal sendiri juga merupakan sebuah pelanggaran. “Jika melihat dari aturan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) tahun ini itu, (red. seleksi internal) termasuk pelanggaran, karena aturan menjelaskan tidak boleh ada proses seleksi selain yang diselenggarakan resmi oleh KPU.”

N menjelaskan bahwa ada delapan mahasiswa FTI yang mendaftar, namun melalui proses seleksi internal, alhasil hanya empat mahasiswa yang boleh mencalonkan diri menjadi MPM. N menjelaskan bahwa melalui seleksi internal, pihak MPM FTI ingin mengamankan suara, dengan pertimbangan slot kursi MPM yang berjumlah empat kursi untuk setiap fakultas. Jadi, seleksi internal ini sendiri dilakukan untuk mereduksi jumlah mahasiswa yang mendaftarkan diri, sehingga ketika pemilu dilakukan, empat calon yang sudah ditetapkan, pasti akan naik menjadi MPM fakultas. Pemilu hanya menjadi formalitas dan hanya sekedar melakukan pembagian suara dari mahasiswa di fakultas terhadap empat calon yang telah ditetapkan.

Pihak Media Parahyangan sudah menemui Adinda Oktaviani selaku anggota MPM FTI sekaligus Ketua Internal Inspector untuk dimintai keterangan dan klarifikasi mengenai seleksi internal pencalonan MPM FTI. Namun Adinda enggan menjawab dan memberi keterangan lebih lanjut mengenai seleksi internal MPM FTI tersebut.

Bawaslu: Setiap Mahasiswa Berhak untuk Mencalonkan Diri Menjadi MPM

“Secara aturan atau hukum tertinggi di PM Unpar, seperti undang-undangnya, itu jelas mahasiswa itu punya hak untuk dipilih dan memilih,” ujar Pandapotan Pintubatu selaku Koordinator Bawaslu. Selama administrasi pencalonan sudah terpenuhi, maka mahasiswa berhak mencalonkan dirinya menjadi calon MPM. “Untuk mendaftar (red. menjadi calon MPM), lebih dari 4 mahasiswa juga gak apa-apa sebenarnya,” tambah Pandapotan yang akrab disapa Dapot.

Dapot mengatakan bahwa adanya seleksi internal menjadikan pemilu sebagai formalitas. Seleksi internal ini dilakukan untuk menghindari persaingan internal pada pemilu MPM. “Dia itu kan punya hak. Kenapa dibatasi,” tambah Dapot.

Selain itu, juga Dapot mengaku bahwa seleksi internal dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan ditingkat fakultas lainnya. Seleksi internal yang sudah ada ditahun-tahun sebelumnya menanamkan pemikiran bahwa mahasiswa tidak bisa mendaftarkan dirinya ketika tidak lulus dalam seleksi internal. “Kurangnya pengetahuan juga sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk tidak naik,” jelas Dapot.

*Berita ini telah direvisi pada tanggal 01/05 pukul 00:39 dengan mengubah kata “fakultas” pada paragraf pertama dan terakhir, menjadi “MPM FTI” di paragraf pertama dan “organisasi kemahasiswaan ditingkat fakultas lainnya.”

 

Matthew Adith | Agnes Zefanya Yonatan | Debora | Ranessa Nainggolan

Related posts

*

*

Top