MP — Awal Juni lalu, eks Ketua BEM Universitas Cendrawasih Papua, Ferry Kombo, dijatuhkan tuntutan penjara 10 tahun oleh Pengadilan Negeri Balikpapan setelah didakwa dengan pasal makar dalam aksi unjuk rasa di Kota Jayapura pada Agustus 2019 lalu yang merupakan buntut dari tindakan rasisme yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya.
Selain Ferry, ada tahanan politik lainnya juga yaitu Ketua BEM Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) Alex Gobay dengan tuntutan 10 tahun, dua Mahasiswa USTJ yakni Hengky Hilapok dan Irwanus Urobmabin dengan masing-masing tuntutan 5 tahun penjara, Wakil Ketua II Badan Legislatif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Buchtar Tabuni dituntut 17 tahun, Ketua KNPB Mimika Steven Itlay dituntut 15 tahun, dan Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Agus Kossay dengan tuntutan 15 tahun.
Tuntutan ini sendiri menimbulkan polemik di masyarakat. Di media sosial, publik membandingkan apa yang dialami oleh Atiatul Muqtadir, yang kerap disapa Fathur, saat aktif menyuarakan aksi Gejayan Memanggil yang pada saat itu dirinya masih menjabat sebagai Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, dengan yang sekarang dialami oleh Ferry Kombo sekarang.
Saat itu, Fathur bersama dengan ribuan mahasiswa dari berbagai universitas menuntut Presiden Jokowi untuk membatalkan beberapa RUU yang dianggap tidak sesuai, yang diantaranya RUU KPK yang dinilai justru akan melemahkan KPK, RKHUP di mana negara dianggap terlalu mencampuri urusan pribadi masyarakat, RUU Ketenagakerjaan yang dinilai lebih pro terhadap investor asing, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, RUU Minerba, dan lain-lain.
Namun demikian, Fathur bernasib lebih baik dengan menuai pujian dari masyarakat, bahkan diundang sebagai bintang tamu di berbagai acara tv. Berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh mahasiswa Papua. Hal ini lantas menimbulkan pertanyaan di tengah-tengah masyarakat. Mengapa aparat hanya tampak ganas terhadap mahasiswa Papua saja di saat banyak mahasiswa lain yang juga turut menyuarakan aspirasinya?
Menurut Dorthea Wabiser, alumni HI Unpar 2015 yang berasal dari Papua, adanya perbedaan perlakuan terhadap mahasiswa Papua dengan mahasiswa lainnya diakibatkan oleh hal yang kompleks. “Bukan spesifik ke ras, tapi pemerintah merasa terancam karna daridulu isu Papua adalah merdeka.” ujar Dorthea.
I Nyoman Sudira, dosen Ilmu Hubungan Internasional (HI) Unpar yang juga aktif sebagai pengamat sosial-politik di Papua dan di Forum Akademisi untuk Papua Damai (FAPD) berpendapat bahwa Papua dan bagian Indonesia lain sebenarnya belum menyatu. “Papua itu belum nyatu, dengan NKRI yang ingin mereka bersatu dan Papua yang memiliki gerakan untuk merdeka,”
Saat ada suara di Papua yang menyinggung isu utama tentang kedaulatan maupun tentang NKRI, maka itu akan dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dibenarkan. Menurut Nyoman, di Papua, keberadaan kelompok pro kemerdekaan muncul oleh beberapa unsur, salah satunya ikatan primordial.
“Orang Papua berbeda seperti kita pada umumnya, dikarenakan perbedaan ras, budaya, budaya ekonomi, sosial.” ujar Nyoman. Dirinya mencontohkan jika kebanyakan budaya di Indonesia memandang tindakan minum alkohol sebagai tindakan yang buruk, namun di Papua sendiri minum alkohol merupakan tindakan yang merupakan bagian dari budaya.
Pemerintah juga kerap melakukan kebijakan yang bertentangan dengan budaya orang Papua. Misalnya program bantuan beras miskin yang sebenarnya bukan makanan pokok masyarakat Papua, dan kebijakan-kebijakan lain yang tidak sesuai dengan warga Papua.
Selain itu, ada unsur instrumental dimana adanya masyarakat pendatang di Papua yang menimbulkan persaingan sosial, ekonomi, hingga identitas, sehingga ada penurunan ekonomi, penolakan terhadap animisme, hingga pembagian kerja secara etnik.
“Misalnya, di beberapa daerah seperti Nabire, Jayapura, dan beberapa daerah lain, populasi pendatang malah melebihi penduduk lokal, orang Jawa bekerja di birokrasi, orang Bugis dan Buton di sektor informal seperti buruh, supir, berjualan makanan, Tionghoa memiliki usaha dengan modal besar, sedangkan orang Papua hanya berjualan pinang,” jelas Nyoman.
Hal ini akan berakibat pada kekecewaan terhadap politik, sosial, yang berujung pada penggunaan identitas sebagai instrumen penolakan. Menurutnya, kebijakan yang pas bukanlah dengan menghentikan pendatang, namun memberikan hak khusus pada masyarakat Papua untuk mengharmoniskan hubungan antara masyarakat lokal dan pendatang. “Pendatang harusnya menjadi pelengkap, bukan menjadi pihak yang dominan.” tambahnya.
Selain itu, tren “penyelesaian masalah” dengan menggunakan kekerasan terhadap terhadap masyarakat Papua juga belum tuntas diselesaikan oleh negara. Menurut Dorthea, orang-orang mendiskriminasi masyarakat Papua karena mereka masih terbawa mental kolonial.
“Mindset pemerintah terhadap Papua itu separatis, apapun yang terjadi, yang dilakukan oleh Papua arahnya (dinilai sebagai) separatis,” ujar Dorthea. Dia mengatakan jika pendekatan yang dilakukan ke Papua selalu dengan cara-cara yang berbau militerisme. “Sebelum kasus BEM kali ini, muncul kan, berita (tentang orang Papua), mulai kasus rasisme di Surabaya saja dipenjara.” tambahnya.
Permasalahan dan stigma separatisme Papua saat ini sudah menjadi persoalan yang sangat rumit di Indonesia. Menurut Nyoman, harus ada reintegrasi masyarakat Papua dengan masyarakat Indonesia bagian lain. “Yang harus dibenahi adalah integrasi nasional, baik horizontal dan vertikal.”
Dalam integrasi vertikal, pemerintah harus lebih mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang mendukung hak-hak masyarakat Papua. Kebijakan infrastruktur di Papua seringkali lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat pendatang ketimbang masyarakat asli Papua sendiri.
“Jalanan di Papua itu yang banyak memanfaatkan adalah pendatang. Mereka orang-orang pemilik dan pekerja di perkebunan dari daerah lain yang melewati (jalannya),” jelas Nyoman. “Bisa dibilang yang terjadi adalah infrastruktur yang ada belum sesuai dengan kebutuhan sosial, ekonomi (belum pas bagi Papua).” lanjutnya.
Sedangkan integrasi horizontal sendiri mencakup bagaimana masyarakat dari daerah lain harus memandang Papua sebagai saudara satu bangsa, walaupun mungkin dibedakan dengan identitas budaya dan fisik yang berbeda. “Untuk membuat Papua bagus, harus dilakukan secara bersama-sama. Jika Indonesia ingin menjaga Papua, Indonesia harus membuktikan jika Papua juga menjadi bagian dari Indonesia.” ujar Nyoman.
Reporter: Muhammad Rizky
Editor: Novita
