RUU Kontroversial, Akibat Tidak Peduli Pileg?

Ilustrasi tulisan "RUU Kontroversial, Akibat Tidak Peduli Pileg?"

NASIONAL, MP – Dalam beberapa bulan terakhir, layar gawai masyarakat Indonesia dihebohkan dengan berbagai rancangan undang-undang yang dianggap merugikan masyarakat. Sebut saja UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), UU Pertanahan, UU Pemasyarakatan, UU Permusikan hingga revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam diskusi terbuka yang diadakan oleh Fakultas Hukum Unpar, penelti CSIS Dominique Nicky Fahrizal mengatakan bahwa kehadiran revisi undang-undang tersebut bukanlah sesuatu yang mengejutkan.

“[masyarakat] terlalu fokus kepada pilpres, padahal seharusnya pileg difokuskan lebih dalam,” dikatakan Nicky ketika mengenai penilaian etis terkait Dewan Perwakilan Rakyat yang mengeluarkan revisi UU strategis dalam waktu yang sempit.

Pendapat Nicky jelas ada benarnya. Sebagai lembaga legislatif, DPR memiliki kekuasaan dalam pembuatan dan pengesahan undang-undang. Presiden dan kementerian dapat mengajukan suatu undang-undang dan akan menunggu persetujuan DPR untuk mensahkannya.

Dalam peraturan perundang-undangan, presiden hanya berwenang membuat peraturan pelaksana yang dibuat untuk menjelaskan detail-detail pelaksanaan undang-undang. Karena prosesnya yang detail, maka tidak dibutuhkan konsultasi dengan DPR

Yunarto Wijaya, pengamat  Charta Politika mengatakan akibat dilaksanakan secara serentak, isu mengenai pileg terpaksa tidak terdengar. “Dengan semakin banyak partai politik, banyak caleg, tenggelamnya euforia pileg bareng pilpres, kecenderungan pemilih akan milih yang kenal saja.”, dikatakan Yunarto

Pemilihan Umum 2019 adalah pemilu pertama yang melaksanakan pemilihan eksekutif dan lembaga legislatif secara serentak.

Nicky juga menambahkan bahwa akibat dari ketidakpedulian pada pileg adalah masyarakat kaget ketika melihat RUU yang dibahas dalam media. “Isu RUU keluar sebetulnya sudah lama tetapi tidak dikabari,” tambah Nicky.

Sebagai contoh, UU KPK pertama kali dibawa ke permukaan pada Oktober 2010 atas usulan politisi dari Partai Demokrat. RUU tersebut kemudian tidak berhasil masuk prolegnas karena minim dukungan partai.

Pada pemerintahan Joko Widodo, RUU ini sempat diajukan kembali ke prolegnas namun gagal karena butuh kajian lebih lanjut.

Senada dengan RUU KPK, RKUHP sudah diwacanakan sejak  periode 1981, begitu juga pada RUU Pertanahan yang sudah mulai ramai dibicarakan masyarakat dan RUU Pemasyarakatan.

Selain Nicky, diskusi ini juga menghadirkan pemateri yang meluputi Kepala Biro Hukum KPK Rasamala Aritonang, pengajar Fakultas Hukum Unpar, Agustinus Pohan dan Prof. Koerniatmanto.

 

Miftahul Choir || Brenda Cynthia

*

*

Top