Roadshow SINDIKASI: Melindungi Freelancers dari Ketidakpastian

Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi, biasa disingkat SINDIKASI, mengadakan sosialisasi sekaligus diskusi terkait dengan panduan kontrak serta hak pekerja lepas (freelancer) di lo.ka.si Dago pada 29 Februari silam. Diskusi ini dilaksanakan sebagai kelanjutan dari focus-group discussion Sindikasi di tiga kota, Surabaya, Jakarta, dan Bandung. Diskusi ini bersifat terbatas dengan harapan adanya diskusi yang lebih besar kedepannya.

Dari FGD di tiga kota tersebut, Sindikasi menemukan banyak fakta mengenai freelancer. Disebutkan bahwa mayoritas pekerja lepas terlambat dibayar, tidak punya serikat, tidak dijamin hak-haknya, dan banyak yang kemudian mengalami gangguan mental dan harus mengunjungi psikolog karena urusan pekerjaan.

Lebih lanjut, serikat buruh tersebut menemukan bahwa standar nilai kerja dan upah bagi para pekerja lepas ditentukan oleh mekanisme pasar. Bahkan, beberapa pekerja menyusun standar upahnya sendiri. Ini berarti, sering terjadi ketidakadilan dan ketidakpastian yang hampir-hampir selalu dialami oleh para pekerja lepas.

Dengan kerangka hubungan kerja yang liberal antara pemberi kerja dan pekerja, belum ada peran negara dalam perlindungan hak-hak pekerja lepas. Fakta inilah yang menyebabkan Serikat Sindikasi berinisiatif untuk menghimpun kebutuhan dan apa yang dialami oleh pekerja lepas untuk kemudian dibuat pedoman yang melindungi mereka semua.

SINDIKASI: Freelancers Tetap Dilindungi Undang-undang

Salah satu aspek yang ditekankan oleh Sindikasi adalah bagaimana pekerja lepas dilindungi peraturan dan begitu juga pemberi kerja tunduk kepada peraturan. Oleh karena itu, Sindikasi bermaksud untuk membentuk suatu pedoman kontrak kerja freelancer yang mengikat dan terinci untuk menghindari potensi eksploitasi.

Secara spesifik, pedoman kontrak kerja freelancer ini meliputi upah, waktu dan alat kerja, hak kekayaan intelektual, perlindungan terhadap pekerja perempuan, dan mekanisme penyelesaian perselisihan.

Dalam upah–permasalahan yang cukup sentral dalam kehidupan pekerja lepas–dijelaskan mekanisme dimana pembayaran harus sudah jelas dari awal, memiliki tenggat waktu yang jelas, mekanisme pembayaran bertahap yang jelas, dan sanksi akademis bagi pemberi kerja yang terlambat membayarkan gaji. Hal ini dilakukan mengingat banyak sekali klien freelancer yang telat membayar atau membayar tak sesuai dengan ketentuan awal.

Selanjutnya, dalam pasal hak dan kewajiban dijelaskan mengenai waktu bekerja pekerja lepas, dengan mengikuti apa yang telah tercantum bagi pekerja pada umumnya. Pekerja lepas tidak boleh dipaksa untuk bekerja pada hari libur dan lebih dari delapan jam per hari, dan tak boleh dihubungi di luar jam kerja. Diperlukan juga lini masa dalam bekerja yang disepakati oleh kedua pihak.

Salah satu pasal yang penting dalam pedoman ini menyangkut hak kekayaan intelektual. Mengingat banyak sekali pekerja lepas yang bekerja di dalam industri kreatif seperti copywriter, pengisi suara, penyunting video, animator, illustrator, desainer, dan masih banyak lainnya, maka pasal ini dimasukkan untuk melindungi karya-karya mereka. Secara jelas dikatakan bahwa pihak pemberi kerja tidak boleh menggunakan hasil karya sebelum upahnya lunas, atau digandakan tanpa izin kreator. Hal ini menjadi krusial mengingat beberapa kasus yang sempat viral mengenai karya yang sudah dipakai sebelum pembayaran, atau bahkan sebelum kesepakatan.

Perempuan juga menjadi sorotan dalam pedoman ini. Di atas jam 10 malam, klien atau pemberi kerja harus menyediakan transportasi yang aman atau mengganti biaya taksi. Hak untuk cuti haid juga harus dihormati–meskipun hak ini akan terhapuskan dalam omnibus law. Pemberi kerja juga wajib melindungi pekerja perempuan dari kekerasan dan pelecehan seksual.

Terakhir, dijelaskan mekanisme penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah mufakat. Jika tidak mencapai kesepakatan, maka dapat dibawa ke meja hijau melalui prosedur hukum atau Pengadilan Hubungan Industrial. Salah satu inisiator diskusi menerangkan bahwa usahanya di meja hijau mencapai dua tahun untuk mendapatkan apa yang telah menjadi haknya sebagai pekerja lepas–suatu proses yang panjang dan melelahkan.

Dalam diskusi yang kemudian berlangsung cukup lama, unek-unek pengalaman, maupun saran dari berbagai pihak cukup menerangkan apa yang selama ini dirasakan oleh pekerja lepas. Kontrak harus ditulis sejelas mungkin, sebab selalu terdapat celah yang dapat dicari dan dieksploitasi oleh pihak pemberi kerja. Para pekerja lepas, dengan prototipe pedoman ini, perlu memikirkan siasat-siasat yang mungkin dikeluarkan. Maka, pedoman atas kontrak kerja freelancer ini harus berhati-hati dalam hal redaksional.

Kadang-kadang bahkan perlu digalang kampanye untuk menghadapi sebuah kasus, dan jika perlu jalur resmi seperti perundingan bipartit dan tripartit disertai jalur luar, seperti publikasi dan taktik name and shame.

Diskusi ini dimulai dari inisiatif Sindikasi sebagai serikat buruh yang terbit dari kecemasan terhadap kecukupan payung hukum dihadapi dengan tumbuhnya informasi teknologi dan ekonomi kreatif, menyoroti isu-isu seperti ketidakjelasan upah, kontrak kerja, akses kerja, dan jam kerja. Serikat ini mewadahi pekerja sektor media dan industri kreatif dan telah menghimpun lebih dari 200 pekerja. Pedoman ini merupakan salah satu bentuk dari kegiatan Sindikasi untuk membangun solidaritas di antara pekerja industri ekonomi kreatif dalam menghadapi ketidakpastian dan ancaman eksploitasi yang selalu ada dan hampir-hampir inheren dalam struktur kerja mereka.

Related posts

*

*

Top
Atur Size