RKUHP: Ketika Seks Masih Tabu di Indonesia

Ilustrasi opini "RKUHP: Ketika Seks Masih Tabu di Indonesia"

Belakangan ini, mahasiswa bersamaan dengan masyarakat sipil bergerak dalam suatu aksi untuk menentang Revisi Undang-Undang yang dianggap “kacau”, salah satunya RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Beberapa isi dari RKUHP sendiri memang cukup dipermasalahkan oleh publik. Apalagi di dalamnya terdapat pasal-pasal yang dianggap ikut campur terhadap kehidupan pribadi masyarakat. Hal tersebut tentu saja mengancam kehidupan warga negara yang merasa dikontrol oleh pemerintah.

Yang menjadi fokus saya saat ini adalah pasal 414 dan 416 yang membahas tentang alat kontrasepsi.

Pasal 414 berbunyi, “Setiap orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan kepada anak dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I (maksimal Rp1 juta)”

Sementara pasal 416 ayat 1 menyebutkan bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 tidak dipidana jika dilakukan oleh petugas yang berwenang dalam rangka pelaksanaan keluarga berencana, pencegahan penyakit infeksi menular seksual, atau untuk kepentingan pendidikan dan penyuluhan kesehatan.

Jika ditelisir lebih dalam, pemerintah mengatakan hanya “petugas berwenang” yang boleh mengenalkan alat kontrasepsi kepada masyarakat. Tetapi. apakah itu efektif dan efisien?

Saya teringat dengan kejadian yang saya alami beberapa waktu lalu. Waktu itu saya secara tidak sengaja mendengar percakapan beberapa pemuda yang duduk di meja samping saya ketika berada di suatu tempat makan di Ciumbuleuit.

“Eh, masa tadi di film X ada adegan begituan.”

“Iya, vulgar banget lagi keliatan dimana-mana.”

Ga pake kondom kali ya hahaha.”

“Eh! Jangan ngomong kondom ah. Jorok.”

Saya hanya bisa tercengang mendengar tuturan kalimat terakhir dari orang tersebut. Apakah begitu rendahnya pendidikan seks di Indonesia sehingga remaja masih menganggap bahwa membahas seks itu suatu hal yang tabu?

Peran orangtua untuk anak sangatlah penting. Banyak sekali anak di Indonesia yang melakukan seks yang melenceng dikarenakan kurangnya pendidikan seks. Dr Boyke sendiri juga pernah mengatakan bahwa angka seks pada remaja di Indonesia cenderung tinggi. Padahal pendidikan seks sangat penting untuk mencegah seks yang menyimpang. Dengan kurangnya pendidikan seks, tentu seks yang menyimpang akan bertambah dan itu bisa menyebabkan berbagai efek negatif, salah satunya penyebaran HIV, hamil di luar nikah, dan aborsi.

Dengan adanya pasal 414 dan 416 ini yang menyebut hanya petugas berwenang yang boleh memperkenalkan alat kontrasepsi, menurut saya hal ini malah tidak efisien.

Kenapa tidak orangtua saja yang menyuluh dan memperkenalkan alat kontrasepsi? Bukankah itu lebih mempermudah pemerintah?

Jika pemerintah terus bersitegas dengan menyediakan “petugas berwenang”, hal tersebut jelas akan mengeluarkan dana yang lebih banyak. Dana tersebut tentu saja untuk membayar gaji petugas, transportasi, akomodasi, dan belum lagi pengeluaran tak terduga lainnya. Belum tentu juga remaja yang disuluhkan itu juga nyaman.

Pemerintah bisa saja melakukan sosialisasi sehingga orangtua sebagai pihak terdekat akan lebih memberikan rasa nyaman dan aman saat memberikan pendidikan seks yang selama ini kurang atau bahkan tidak ada.

Apakah pemerintah juga ikut menganggap seks sebagai hal yang tabu? Bahkan untuk orangtua sekalipun?

Memang ya, Indonesia tuh tak terlepas dari peran sebagai bangsa yang moralis. Saking moralisnya, sampai pemilihan caleg saja diharuskan yang tidak pernah mabuk dan jajan di luar. Bisa dibilang, mau kita korupsi juga gapapa asalkan kita bermoral.

Sampai saat terakhir masa kerja DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) periode 2014-2019, RKUHP sendiri akhirnya ditunda. Dikatakan bahwa pembahasan mengenai RKUHP akan dilanjutkan kembali pada DPR Periode 2019-2024.

Sebenarnya harapan sebagian masyarakat sendiri adalah dibatalkan RKUHP ini bukan hanya sekedar ditunda. Maka dari itu, mari kita tetap awasi kerja DPR periode baru ini.

 

Oleh: Novita, mahasiswi Administrasi Publik 2018

Related posts

*

*

Top