Rektorat Keluarkan Aturan Melarang Aksi Mahasiswa Tanpa Izin Kampus

STOPPRESS, MP — Selasa (28/7/2020), Unpar merilis Peraturan Rekor Nomor: III/PRT/2020-07/082 Tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang telah disahkan pada 21 Juli lalu. Rektor mengatur beberapa perilaku mahasiswa termasuk salah satunya larangan melakukan penyampaian aspirasi atau unjuk rasa secara publik tanpa seizin pimpinan Universitas/Fakultas.

Aturan larangan aksi mahasiswa tersebut diatur dalam pasal 6 yang mengatur perilaku yang dilarang oleh mahasiswa. Pada ayat 5 pasal 6, mahasiswa dilarang (i) menyebarkan informasi yang ‘meresahkan’ atau ‘memecah belah kerukunan’; (ii) memimpin atau menghasut orang lain untuk ‘mengganggu kegiatan rutin/normal’; (iii) menggelar aksi penyampaian pendapat/aspirasi/unjuk rasa publik tanpa seizin Fakultas/Universitas; (iv) menghambat kelangsungan layanan publik; (v) mengganggu kebebasan bergerak pejalan kaki maupun kendaraan bermotor di dalam maupun sekitar kampus.

Hal tersebut bertentangan dengan pernyataan Rektor Mangadar sebelumnya. 27/9/2019 lalu, Rektor Unpar Mangadar Situmorang sempat diwawancarai Pikiran Rakyat mengenai aksi demonstrasi Reformasi Dikorupsi. Dalam pernyataannya, Mangadar berpandangan bahwa mahasiswa bukan hanya warga kampus saja, melainkan warga negara yang memiliki gagasan-gagasan.

Mangadar menegaskan bahwa alam demokrasi memberi ruang terbuka untuk berbeda pendapat. Beliau mengaminkan keputusan mahasiswa untuk turun ke jalan merupakan pilihan politik sebagai Warga Negara Indonesia.

“Mereka punya hak sebagai warga negara. Saya juga kerap berbeda pendapat dengan mahasiswa, tapi saya tidak bisa memaksakan pendapat,” ucapnya saat itu.

Pernyataan Mangadar tersebut didukung dengan mahasiswa Unpar yang melakukan aksi unjuk rasa menolak RUU KUHP dan Omnibus Law, September 2019 lalu di Gedung DPRD Jawa Barat. Pihak kampus saat itu tidak mempermasalahkan mahasiswa Unpar yang ikut turun menyampaikan aspirasinya.

Perwakilan PUSIK Parahyangan, Vincentia Vahistha, menyatakan bahwa peraturan baru ini berpotensi dipakai untuk membungkam suara mahasiswa. “Pasal-pasal ini menaruh kekuasaan berlebihan terhadap kampus. Pihak kampus dapat menentukan pendapat apa yang layak atau tidak layak dikemukakan” ujarnya. Padahal, ujarnya, hak kebebasan berpendapat semua orang termasuk mahasiswa Unpar dijamin oleh undang-undang.

Aksi demonstrasi sendiri merupakan hak warga negara Indonesia untuk menjunjung tinggi demokrasi. Demonstrasi diatur dalam UU Pasal 28 UUD 1945, ”Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam Undang-Undang.” 

Selain itu, ditegaskan kembali dalam UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, bahwa masyarakat berhak melakukan demonstrasi atau unjuk rasa sebagai salah satu bentuk penyampaian pendapat.

Vincentia juga menghimbau kepada mahasiswa untuk mengembangkan kesadaran, berkumpul dan bersatu untuk menentang upaya-upaya kampus untuk menekan kebebasan berpendapat. “Ketiadaan indikator jelas (mengakibatkan) peraturan baru ini bersifat karet…berpotensi mengikis iklim demokratis kampus” ujarnya. Ia menyarankan mahasiswa untuk membangun dialog dengan kampus, protes, maupun advokasi untuk mencabut pasal-pasal karet tersebut.

Ia melanjutkan bahwa kampus seharusnya lebih mengapresiasi dan mengakomodasi pendapat-pendapat mahasiswanya. “Kampus memberikan ruang yang luas bagi mahasiswanya untuk belajar berdemokrasi, menyalurkan gagasan kritis, dan memfasilitasi gerakan mahasiswa” terangnya.

Pada diskusi yang diselenggarakan oleh PUSIK Selasa (28/7) lalu, Rektor memberikan keterangan bahwa peraturan tersebut hanya ditujukan untuk ‘mencegah hal-hal anarkis’. Namun, tentang beberapa larangan bagi mahasiswa dalam pedoman baru ini memiliki definisi yang tidak jelas.

Kami telah berupaya mengonfirmasi kepada Mangadar, namun beliau menyarankan kami menghubungi C. Harimanto Suryanugraha OSC, Wakil Rektor urusan Kemahasiswaan. Setelah mengajukan pertanyaan kepada Romo Harimanto, hingga saat tulisan ini disunting (2/8) belum ada jawaban dari pihak Rektorat.

Novita | Hanif | Riski

Penulis

Related posts

*

*

Top
Atur Size