Rektor Tak Menjawab Mengapa Mahasiswa Bayar Mahal

Pada Kamis (23/7) lalu, Kompas menerbitkan sebuah opini dari rektor kita, Mangadar Situmorang, berjudul ‘Tantangan Perguruan Tinggi: Untuk Apa Bayar Mahal Jika Hanya Daring?’.  Setelah membaca judul tersebut, ada harapan Rektor kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan ‘UKT mahal’ dan ‘kuliah daring’. Namun, pada isi opini, meskipun argumentasi dijelaskan secara jelas dan menarik, permasalahan ekonomi yang diajukan di awal tulisan justru tidak terjawab.

Pada awal tulisan tersebut, pertama-tama beliau membahas argumentasi sesuai dengan judul, yaitu kekhawatiran pihak mahasiswa yang secara ekonomi disulitkan oleh kondisi pandemi dan tetap harus membayar biaya kuliah dengan tidak menikmati fasilitas seperti biasanya. 

Mangadar memandang perguruan tinggi dari segi ekonomi, yaitu bisnis sektor jasa. Beliau menyadari bahwa argumentasi penurunan uang kuliah memiliki justifikasi yang kuat, terlebih dengan adanya pemenuhan jasa secara tidak maksimal dan penurunan pendapatan masyarakat akibat volume aktivitas ekonomi yang menurun karena upaya pencegahan pandemi.

Beliau juga mengajukan argumentasi yang meyakinkan mengenai bagaimana aktivitas fisik dan sosial yang biasa kita dapatkan secara langsung di kampus akan sulit didapatkan di perkuliahan daring. Selama ini, kampus bukan hanya kelas-kelas, namun juga suatu komunitas akademik tempat mahasiswa saling berinteraksi dan bertukar pikiran.

Hal ini tentu saja sulit untuk dibantah. Namun, hal ini juga terasa seperti penjelasan normatif. Bagaimana dengan pertanyaan tentang kondisi ekonomi mahasiswa? Bagaimana dengan tuntutan bahwa uang kuliah seharusnya lebih murah karena fasilitas yang didapatkan juga berkurang, sesuatu yang jelas dipahami oleh Rektor kita di awal artikel beliau?

Beliau lantas menggeser arah artikel mengenai fungsi dan tujuan pendidikan, merujuk secara gamblang pada UU No.12/2012 tentang Perguruan Tinggi. Jika kita telusuri lebih lanjut, dalam pasal 4c dibahas mengenai fungsi pendidikan yang humanis, yang tentu menjadikan aspek utama kampus untuk memperhatikan kondisi mahasiswa apalagi di tengah kesulitan saat ini. Dalam praktiknya, Unpar tidak terlihat menunjukkan sisi humanis tersebut. 

Hal tersebut dapat dilihat dari uang kuliah yang selalu naik setiap semester. Dengan adanya kenaikan uang kuliah juga, Unpar tidak terlihat menerapkan prinsip PT sesuai pasal 6i yang berisi kampus harus berpihak pada kelompok masyarakat yang kurang mampu.

Lebih lanjut, mahasiswa tidak tahu mengenai dasar kenaikan uang kuliah tersebut. Dalam pasal 78 ayat 3 & 4 mewajibkan perguruan tinggi mempublikasikan laporan akuntabilitas tahunan kepada masyarakat. Selama ini, kita tidak tahu uang yang kita bayar dialokasikan kemana. Unpar yang sebelumnya pernah berjanji akan mempublikasikan transparansi dana juga tidak terlihat akan merealisasikan ucapannya tersebut.   

Masih membahas pendidikan humanis, kampus juga sejauh ini hanya menitikberatkan seolah dana yang dipakai sesuai dengan peningkatan kualitas metode pembelajaran daring. Padahal, kenyataannya, kualitas jasa yang diterima mahasiswa menurun dan, seperti yang telah dijelaskan oleh beliau, harga tidak sepadan dengan jasa yang diterima oleh mahasiswa.

Metode daring juga belum optimal, ditambah adaptasi tenaga pengajar yang belum terlalu mulus. Perlu dipertanyakan apakah logika biaya mahal sama dengan peningkatan kualitas perkuliahan memang berjalan dengan baik di lingkungan Unpar.

Merespon protes mahasiswa, pihak kampus memang menyiapkan skenario untuk membantu dengan bentuk pemotongan pembayaran, cicilan, serta pemberian kompensasi. Pada prosesnya, terdapat kejanggalan besar dalam logika bantuan keuangan yang diberikan oleh Unpar.

Disebutkan bahwa pihak kampus akan membantu mahasiswa dengan cara yang lebih ‘elegan’ dari sekadar memotong rata uang kuliah bagi seluruh mahasiswa. Dalam pelaksanaannya, pihak kampus memutuskan untuk memberikan uang langsung kepada setiap mahasiswa sejumlah 500 ribu, dengan eksekusi yang bermasalah dan ratusan salah input data dan informasi yang tidak mencapai semua mahasiswa. Lebih lanjut, bila kampus bisa memberi kompensasi, kenapa kampus tidak bisa menurunkan uang kuliah?

Lanjut, dalam opini tersebut, bapak Mangadar juga mengutarakan mengenai peralihan pendidikan konvensional ke metode daring. Beliau menjelaskan tentang aspek perubahan dan menjawab tantangan yang dihadapi para civitas akademika kini. Peralihan teknik pembelajaran tentu tak terelakkan di tengah situasi kini. 

Pertanyaannya, apakah mahasiswa harus membayar mahal untuk membiayai esensi komunitas akademik yang bergeser ke media virtual? 

Sekali lagi, kita tidak menemukan jawabannya di dalam opini yang ditulis oleh Pak Mangadar. Tulisan beliau secara gencar menjelaskan perlunya bagi para pelaku pendidikan tinggi agar beradaptasi dengan teknologi terbaru, dan memperingatkan pelayanan yang mungkin tidak akan berjalan maksimal dan mengecewakan mahasiswa.

Selain itu, tulisan tersebut juga menjelaskan perlunya investasi terbaik di perguruan tinggi. Padahal, jika kita ingin berinvestasi, tentu kita melihat aspek tujuan secara keseluruhan. Universitas tanpa fasilitas lengkap namun uang kuliah naik secara menerus, apakah layak dianggap sebagai tempat investasi terbaik?

Dalam opininya, Mangadar mengatakan bahwa dalam tahap transformasi pendidikan, perguruan tinggi menempuh kebijakan re-focusing dan realokasi anggaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun, mahasiswa Unpar tidak mendapatkan support material dalam bentuk kuota untuk membantu pembelajaran Semester Genap 2019/2020 lalu. Pendistribusian kuota tidak sepenuhnya menyasar seluruh kalangan mahasiswa. Selain itu, kuota yang diberikan juga terbatas pada provider tertentu yang jaringannya tidak stabil di beberapa daerah.

Kami sepenuhnya tahu bahwa pihak kampus paham apa yang dituntut oleh mahasiswa, bahwa pihak kampus selalu berusaha untuk mendengarkan keluh kesah mahasiswanya, demi menjadi institusi pendidikan tinggi yang ‘humanis’. Kami juga paham bahwa rubrik opini di Kompas mungkin tidak cukup untuk menjawab semua pertanyaan yang kami ajukan di sini.

Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menanggapi artikel pak Rektor dengan bertanya-ulang: jadi, untuk apa mahasiswa membayar mahal jika kuliah hanya daring?

MEDIA PARAHYANGAN

Penulis

Related posts

*

*

Top
Atur Size