Referendum HMPSTI: Bentuk Demokrasi Dalam Menentukan Masa Transisi Himpunan

Suasana Forum Sosialisasi PROK oleh HMPSTI pada hari Rabu (6/2) lalu. dok/ MP.
waslu oleh MPM. dok/ PM Unpar.

STOPPRESS, MP – Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Teknik HMPSTI mengadakan referendum dalam forum sosialisasi Peraturan Rektor mengenai Organisasi Kemahasiswaan (PROK) pada Rabu (6/2) lalu. Refrendum ini dilaksanakan sebagai bentuk demokrasi dalam menentukan keputusan angkatan yang akan menjabat dalam masa transisi himpunan.

“Masalah transisi tidak bisa diambil secara sepihak,” ujar Mathew Samtani selaku ketua HMPSTI. Mathew mengatakan jika keputusan tersebut hanya diambil berdasarkan preferensi pengurus himpunan sekarang, tanpa melibatkan mahasiswa lainnya, maka keputusan dianggap otoriter.

Jalur referendum menjadi bentuk demokrasi yang diambil oleh pihak pengurus HMPSTI untuk melibatkan mahasiwa lainnya dalam mengambil keputusan angkatan mana yang akan menjabat di himpunan pada masa transisi. “Kita disini berusaha melibatkan demokrasi secara nyata,” tambah Mathew.

Mathew mengatakan dengan referendum, maka secara langsung dapat melihat suara mahasiswa dalam menentukan keputusan. “Dari situlah menurut kita jauh lebih valid, jauh lebih relevan untuk kita lihat bersama,” tambah Mathew.

Hanya mahasiswa yang hadir dalam forum yang dapat melakukan pemungutan suara. Mathew mengakui bahwa jumlah mahasiswa yang hadir pada forum tidak bisa menjadi representatif mahasiswa Teknik Industri (TI) secara menyeluruh. Namun, apabila pemungutan suara tersebut dibuka kepada anggota himpunan lain yang tidak menghadiri referendum, tingkat error dan biasnya akan menjadi lebih tinggi sehingga suara dianggap tidak sah. Maka dari itu, pengurus HMPSTI memilih jalur referendum.

Referendum sendiri dilakukan melalui google docs oleh 76 mahasiswa yang hadir. Hasil referendum menyatakan angkatan 2016 kembali melanjutkan kepengurusan HMPSTI di masa transisi.

Seorang mahasiswa yang hadir mengaku, bahwa ia tidak setuju dengan hasil referendum yang ada. Maka dari itu, pemungutan suara kedua dilakukan lagi untuk menentukan apakah hasil referendum dianggap sah atau tidak. Pemungutan suara tetap ditentukan oleh mahasiswa yang hadir saja dan hasil pemungutan suara kedua menyatakan hasil referendum dianggap sah.

Kepengurusan himpunan pada masa transisi akan menjabat selama setengah periode, yaitu Agustus sampai Desember 2019.  Dengan keputusan dari hasil referendum, maka HMPSTI tidak akan melalui PUPM di bulan April. Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) akan menentukan bagaimana prosedur transisi kepengurusan sekarang ke kepengurusan selanjutnya.

Selain referendum, sosialisasi perubahan struktur himpunan akibat PROK baru juga dilakukan oleh kepengurusan HMPSTI dalam forum tersebut. Bentuk sosialisasi merupakan hasil refleksi pada tim perancangan PROK, yang belum melakukan sosialisasi PROK.

 

Laurensius Marcel Hutabarat| Reyhan Gustiandi