Proker Defisit: Salah Mahasiswa atau Universitas?

Ilustrasi opini "Proker Defisit: Salah Mahasiswa atau Universitas?" Ilustrasi oleh: Risca Pratita

Oleh: Mahasiswa Anonim

Selama menjalani perkuliahan di Unpar, telah saya perhatikan ada banyak sekali program kerja baik yang dilaksanakan oleh Lembaga Kepresidenan Mahasiswa (LKM) ataupun Himpunan Program Studi (HMPS) yang mengalami masalah pendanaan. Bahkan beberapa kali sempat saya alami sendiri. Akibat dari defisitnya sebuah proker ini kemudian akan diterima langsung oleh para mahasiswa selaku panitia: menombok atau membayar kerugian dari program kerja tersebut. Alih-alih mendapatkan pengalaman menyusun sebuah kegiatan termasuk keuangannya, mahasiswa justru harus mengeluarkan uang yang berlebihan.

Pihak universitas umumnya akan menyalahkan mahasiswa. Argumen yang disampaikan mulai dari jumlah tersebut merupakan dana yang diterima oleh Unpar/fakultas, anggaran yang diminta terlalu besar hingga enggan untuk memberi anggaran dikarenakan program tidak sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat).

Pernyataan Wakil Dekan FISIP terkait alasan defisitnya PMKT yaitu dana yang diberikan hanya 10% dan harusnya pihak panitia menyesuaikan dana tersebut menimbulkan satu pertanyaan:  darimana bisa didapat informasi dana yang dialokasikan untuk kemahasiswaan?

Mahasiswa tidak dapat divonis atas hal yang mereka tidak ketahui informasinya. Penghapusan program ataupun pengurangan skala suatu kegiatan tidak selamanya menjadi solusi. Pada dasarnya setiap program kerja terlahir dari fenomena-fenomena yang terjadi dalam lingkungan mahasiswa serta bentuk penyaluran minat dan bakat. Sesuatu yang dibutuhkan untuk melengkapi kehidupan mahasiswa selain di dalam kelas.

Defisitnya suatu program kerja merupakan salah satu tanggung jawab pihak universitas yang gagal menjamin transparansi dana kemahasiswaan. Akibatnya, panitia tidak mengetahui seberapa besar dana yang harus disesuaikan dengan dana yang tersedia. Apabila mahasiswa mengetahui alokasi dana kemahasiswaan, maka program kerja yang direncanakan tetap terlaksana sesuai dengan tujuannya meskipun terjadi pengurangan dana. Porsi kesalahan mahasiswa Unpar disini adalah tidak menyuarakan perihal transparansi dana tersebut ke universitas.

Seiring dengan naiknya biaya Uang Kuliah Pokok Awal (UKPA), biaya SKS, berbagai pembangunan di lingkungan Unpar namun tidak diiringi oleh alokasi dana yang cukup untuk fasilitas dan kegiatan kemahasiswaan, maka permintaan atas transparansi dana terhadap univeritas menjadi lebih urgen. Ditambah lagi dengan status Unpar sebagai perguruan tinggi swasta dan teaching based university dimana pembiayaan operasional universitas berasal mahasiswa. Hal ini sekaligus juga menyatakan bahwa mahasiswa sebagai stakeholder berhak mengetahui kemana uang yang dibayarkannya dialokasikan. Apakah uang tersebut berputar untuk kepentingan mahasiswa atau tidak.

Salah satu perguruan tinggi swasta memiliki metode yang baik dalam menjamin transparansi dana kemahasiswaannya. Transparansi sudah ada ada ketika mahasiswa membayarkan biaya daftar ulang. Alokasi rincian biaya daftar ulang terbuka bagi masyarakat, dan diketahui pula formula penentuan dana kemahsiswaan. Sehingga, pihak mahasiswa melalui lembaga eksekutif hanya tinggal mengelola dan menyeleksi program-program yang diajukan disertai dengan sosialiasi atas keuangan tersebut. Hal ini dapat tercapai atas bergeraknya suara-suara mahasiswa.

Selama ini pihak universitas mengklaim telah menjelaskan kepada mahasiswa mengenai keuangan, namun hanya terbatas pada jajaran tertinggi LKM dan MPM. Informasi tersebut tidak disalurkan kepada mahasiswa dan tidak dapat diproduksi dengan baik pula oleh pihak yang membutuhkan.

Perlunya transparansi dalam pengelolaan keuangan perguruan tinggi telah terjamin dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang tentang sistem pendidikan nasional. Dalam pasal 48 disebutkan bahwa pengelolaan dana pendidikan harus berdasar pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

Transparansi yang dimaksud di sini mengacu pada keterbukaan. Sebagai salah satu stakeholder universitas, mahasiswa berhak mengetahui sumber pemasukan universitas, pengeluaran beserta rinciannya beserta pertanggungjawaban atas masing-masing pengeluaran tersebut.

UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik juga membenarkan kewajiban universitas sebagai badan publik untuk membuka informasi kepada masyarakat, termasuk informasi mengenai keuangan.

Mencapai transparansi juga merupakan salah satu upaya yang Unpar butuhkan untuk meningkatkan akreditasinya. Berdasarkan panduan Sistem Informasi Manajemen Pemeringkatan Kemahasiswaan, aspek institusi menyumbang bobot 20%. Hal yang sama juga tertuang dalam Peraturan BAN-PT No. 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditas Perguruan Tinggi juga menyebutkan perlu bukti atas terwujudnya good university governance terutama aspek transparansi, kredibilitas, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan.

Prinsip good university governance yang tertuang dalam sasaran Unpar juga mengandung prinsip transparansi dan universitas harus akuntabel kepada stakeholders yang juga meliputi mahasiswa. Salah satu akuntabilitas yang perlu disediakan oleh universitas adalah terjaminnya efektifitas dan efisiensi serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Apabila pihak universitas menuntut mahasiswa untuk meningkatkan akreditasi melalui prestasi dan kegiatan yang sejalan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka tindakan yang mereka lakukan pula justru menjauhkan Unpar dari akreditasi yang baik.

Jika mahasiswa ingin membantu Unpar meningkatkan akreditasi, maka perlu dilakukan upaya bersama dan struktural untuk menuntut transparansi pengelolaan keuangan. Pengelolaan informasi yang tidak hanya berhenti di jajaran tertinggi PM Unpar. Kesadaran pentingnya transparansi ini perlu dilahirkan, sehingga tidak muncul hanya ketika sebuah program kerja ditemukan defisit.

Upaya struktural juga perlu dilakukan oleh LKM, MPM, HMPS hingga UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa). Selaku pihak-pihak yang memiliki akses terhadap pemegang keputusan di Unpar dan penjembatan antara mahasiswa dengan rektorat dan yayasan, maka jajaran tinggi PM Unpar berkewajiban untuk melobi pemegang keputusan untuk mengadakan transparansi serta menggerakan partisipasi mahasiswa untuk menyuarakan kebutuhan akan transparansi. Upaya ini bukan sebuah tindakan agitasi atas Unpar,  melainkan sebuah langkah dalam meningkatkan kualitas almamater kita.

Akhir kata, seiring dengan terpilihnya kembali rektor periode 2019-2023 serta perubahan struktural di lingkungan rektorat Unpar, maka saya berharap kepemimpinan periode ini dapat mewujudkan pencapaian yang belum tercapai pada periode sebelumnya, yaitu transparansi atas pengelolaan keuangan.

Related posts

*

*

Top