Polemik Kedaulatan Maritim di Laut Cina Selatan

INTERNASIONAL, MP – Indonesia merupakan negara kepulauan dengan laut dan perairan sebagai pemisahnya. Kata Maritim yang berarti kelautan sudah melekat erat dengan Indonesia yang kemudian disebut sebagai Negara Maritim. Mengutip dari Kementrian Kelautan dan Perikanan di Indonesia (KKP), persentase wilayah di Indonesia adalah 7,81 juta km2 yang terdiri dari 2,01 juta km2 daratan, 3,25 juta km2 lautan, sedangkan 2,25 juta km2 merupakan lautan yang masuk ke dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE).

Beberapa daerah lautan yang mengelilingi Indonesia menjadi lalu lintas transportasi laut, sehingga akan ada kapal-kapal yang berlalu lalang melewati wilayah perairan Indonesia, baik kapal domestik maupun kapal asing.

Namun belakangan ini, setidaknya mulai pertengahan Desember, Indonesia diramaikan dengan kegiatan kapal RRT (Republik Rakyat Tiongkok) yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi di daerah Natuna, yang notabene merupakan wilayah Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE) Indonesia.

Alotnya proses hukum disebabkan RRT mengklaim aturan tersendiri yang mengatakan bahwa Natuna masuk ke teritori RRT. Aturan itu disebut Nine Dash Line. Sedangkan Indonesia memegang teguh United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) III.

Meskipun perlahan, Coast Guard China mulai menjauh dari wilayah Natuna milik Indonesia. Namun, itu merupakan proses panjang yang hampir memakan waktu 2 minggu, dengan berbagai bentuk diplomasi yang sudah dilakukan. Klaim sepihak perbatasan laut oleh RRT tidak terjadi sekali saja dan telah melibatkan beberapa negara di Asia Tenggara yang berada di sekitar daerah Laut Cina Selatan.

RRT dan Nine Dash Line

Aturan universal yang mengatur mengenai perbatasan wilayah laut adalah UNCLOS III. UNCLOS III yang disahkan pada tahun 1982, merupakan pengembangan dari UNCLOS I yang dibuat pada tahun 1958 dan UNCLOS II pada tahun 1960.  Baik Indonesia maupun RRT sudah meratifikasi UNCLOS III. Indonesia meratifikasi pada tahun 1985 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, sedangkan RRT meratifikasi aturan tersebut pada tahun 1996.

Pada realitanya, RRT mempunyai aturan lain yang dipegang teguh dan digunakan sebagai dalih saat memasuki ZEE negara lain. ZEE seperti yang diatur pada UNCLOS merupakan batas terluar wilayah laut sebelum laut bebas, dimana negara terkait mempunyai hak berdaulat, yaitu hak untuk eksplorasi dan eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) di daerah tersebut. Adapun wilayah ZEE berjarak 200 mil dari garis pantai. Negara lain yang ingin melakukan kegiatan di wilayah tersebut harus mendapatkan izin dari pemerintah terkait terlebih dahulu.

Dalam kasus ini, RRT tidak meminta izin terlebih dahulu dalam bentuk apapun. Melainkan, dengan pemahaman sepihak berdasarkan Nine Dash Line, RRT lewat Coast Guard China menjaga para nelayan RRT saat melakukan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi SDA di wilayah Natuna.

Nine Dash Line sendiri merupakan 9 garis “imajiner” atau putus-putus yang dipegang teguh RRT untuk mengklaim wilayah di Laut Cina Selatan. Garis tersebut jika dihubungkan, akan menguasai 90% dari daerah Laut Cina Selatan, termasuk beberapa pulau yang terdapat di tengah-tengah Laut Cina Selatan, diantaranya Spratly Island dan Scarborough Shoal yang pernah menjadi polemik karena RRT juga pernah mengklaim pulau tersebut adalah bagian dari zona kedaulatan RRT.

“Daerah” Nine Dash Line sudah menjadi kekuasaan Tiongkok sejak Dinasti Han sekitar 2000 tahun yang lalu karena banyaknya aktivitas laut dan perdagangan yang dimonopoli oleh Tiongkok di daerah tersebut. Sejarah lain mengatakan, bahwa Nine Dash Line ada saat Partai Nasionalis Tiongkok Kuomintang berkuasa pada tahun 1947. Awalnya, bukan Nine Dash Line melainkan Eleven Dash Line. Jadi, ada 11 garis imajiner. Namun, pada tahun 1953, 2 garis di dekat bagian Teluk Tonkin dihilangkan setelah Partai Komunis Tiongkok mengambil alih kekuasaan dengan tujuan sebagai gestur untuk “kawan” komunis di Vitenam Utara. Hingga sekarang, RRT mengklaim 90% daerah laut Cina Selatan merupakan hak berdaulat milik RRT berdasarkan Nine Dash Line.

Bukan Klaim Yang Pertama Kali Oleh RRT

Sebelum terjadi kasus klaim wilayah di daerah Natuna dengan Indonesia, pernah terjadi juga klaim sepihak oleh RRT dengan beberapa negara tetangga. Pada tahun 2012, RRT mengalami konflik perihal klaim wilayah dengan Filipina. Semua berawal dari penangkapan beberapa nelayan Tiongkok didaerah Laut Cina Selatan. Muncul sengketa dimana Beijing dan Manila saling mengklaim kedaulatannya terhadap pulau, karang, dan terumbu dalam jarak 220 km atau 132 mil dari Filipina. Pada tahun 2013, Filipina mengangkat kasus ini ke Permanent Court of Arbitration (PCA) yaitu Mahkamah Arbitrase Antarbangsa yang berfungsi menyelesaikan sengketa antar negara dengan alasan bahwa RRT tidak menggunakan aturan dari United Nations (UN) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Hasilnya jelas bahwa klaim RRT dengan Nine Dash Line tidak berdasar. Namun, tidak lama setelah itu, RRT semakin massif meningkatkan aktivitasnya di sekitar Laut Cina Selatan dan malah membangun pangkalan udara di Fiery Cross Reef.

Pada tahun 2016, kasus klaim wilayah kelautan di Laut Cina Selatan mencuat kembali. RRT tetap dengan klaim sepihak mereka dan melakukan aktivitasnya di Laut Cina Selatan. Filipina kembali menggugat ke PCA. Kali ini, beberapa negara tetangga seperti Vietnam, Taiwan, Malaysia juga mulai memberikan protes terhadap klaim RRT, walaupun yang akhirnya memutuskan untuk membawa sengketa ini ke PCA hanya Filipina. Setelah proses pengadilan, diputuskan untuk kedua kalinya bahwa Nine Dash Line bukan aturan yang sah, Presiden RRT Xi Jinping mengatakan bahwa negaranya “tidak akan menerima keputusan”. “Dalam kondisi apapun ini tidak akan bisa dipengaruhi apapun,” tegas Xi Jinping yang dikutip dari Xinhua State News Agency.

Meskipun banyak pihak yang mempertanyakan ambiguitas dari Nine Dash Line, namun RRT seperti menjustifikasi polemik tersebut dengan dalih selain UNCLOS, RRT juga mempunyai historical rights, kata Major General of the Chinese People’s Liberation Army, Yao Yunzhu. Padahal, saat kasus ini diangkat ke PCA, pernyataan dari PCA sejalan dengan ambiguitas dari Nine Dash Line. “Tidak ada aturan yang legal bagi RRT untuk mengklaim wilayah berdasarkan data historis pada Nine Dash Line,“ kata PCA.

RRT memang sudah meratifikasi UNCLOS, namun RRT Nine Dash Line sebagai aturan sah diatas UNCLOS. RRT sudah terlibat beberapa kasus sengketa dengan negara di Asia Tenggara, dimana Nine Dash Line menjadi “dalang” dari sengketa tersebut. Selain itu, berbagai negara yang terlibat juga telah mempertanyakan keabsahan Nine Dash Line. Bahkan tidak tanggung-tanggung, PCA sudah memutuskan bahwa UNCLOS adalah aturan yang seharusnya diterapkan bukannya Nine Dash Line. Namun RRT tetap bersikukuh terhadap 9 garis imajiner yang mereka gunakan, bahkan hingga saat ini.  

Alfonsus Ganendra | Novita

Penulis

Related posts

*

*

Top
Atur Size