Perubahan Sistem Nilai: Penilaian Akademik Lebih Obyektif dan Variatif

Perubahan Sistem Nilai: Penilaian Akademik Lebih Obyektif dan Variatif

STOPPRESS, MP –  Pada semester ganjil 2018/2019 Unpar memberlakukan sistem penilaian sesuai dengan kurikulum baru. Sistem penilaian yang baru mengacu pada Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 pada tahun ajaran 2018.

Salah satu perubahan yang dilakukan adalah memperluas rentang penilaian yang awalnya 5 rentang (A, B, C, D, dan E) menjadi 9 rentang (A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, dan E). Mangadar Situmorang, selaku rektor Unpar menjelaskan penambahan rentang nilai dilakukan supaya sistem penilaian menjadi lebih obyektif dan lebih bervariatif, “Menjadi lebih obyektif bisa juga dianggap lebih adil bisa juga dianggap lebih pas katakanlah begitu,” jelas Mangadar.

Mangadar mengatakan bahwa rentang nilai yang terlalu jauh pada sistem penilaian dahulu menjadikan penilaian akademik tidak adil. Rentang antar nilai sebesar 10 poin dianggap terlalu jauh. Mangadar mengilustrasikan mahasiswa yang mendapat nilai 70-79 mendapat nilai B, tetapi begitu nilai 80 menjadi A. Padahal hanya selisih 1 poin untuk mendaoat A bagi mahasiswa yang memperoleh nilai 79. “Jadi tidak fair bagi seseorang yang mendapat nilai 70, 79, dan 80,” ungkap Mangadar. Rentang nilai yang timpang memunculkan gagasan untuk memberikan varian penilaian yang lebih luas.

Selain itu, perubahan ini juga didasari lagi peraturan Kemendikbud atau Kemenresdikti tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Kompetensi Nasional Indonesia atau yang disingkat KKNI. Kurikulum yang berbasis KKNI ini menuntut perubahan di dalam metode pembelajaran ataupun teknik pembelajaran yang kemudian akan menjadi dasar penilaian.

Sistem nilai yang baru bukan hanya merujuk pada perundangan-undangan saja tetapi juga tuntutan di lapangan yang mengupayakan kampus lebih adil dalam memberi nilai serta pragmatis. Dengan hal tersebut, akan memudahkan para mahasiswa dalam mendapatkan pekerjaan. Magadar memberikan contoh bahwa perusahaan atau pemerintah sering kali menetapkan IPK minimum 2,75. “Itu sebenarnya bisa disebut B-, tapi kalau misalnya kita memberi B dan terbantukan oleh plus, mungkin bisa menangkat IPK itu lebih tinggi 3.00,” jelas Mangadar.

Paulus Tjiang, selaku Wakil Rektor I, mengatakan bahwa sistem penilaian yang lama menggunakan peraturan tahun 2011 sudah out of date. Hal ini disebabkan pada tahun 2015 sudah diterbitkan Ketetapan Menristekdikti no.44. Selain itu peraturan 211 dianggap oleh Pak Paulus terdapat banyak kekurangan di dalamnya.

Suatu acuan pembelajaran yang disebut Rencana Pembelajaran Semester (RPS) juga sudah dibuat untuk menjamin penyamaan standarisasi pada penilaian setiap dosen. RPS merupakan bentuk uraian agenda perkuliahan setiap minggu, baik untuk kepentingan pembelajaran maupun juga penugasan. RPS akan meminimalisir adanya jarak dalam penilaian setiap dosen dalam perkuliahan.

Semenjak diberlakukan September 2018 lalu, sosialisasi peraturan baru sudah dilakukan oleh Wakil Rektor 1 di rapat koordinasi dengan Wakil Dekan bidang Akademik. Lalu sosialisasi diteruskan ke Kaprodi, para dosen dan mahasiswa. Menurut Mengadar, mahasiswa penting untuk mengetahui peraturan baru karena menguntungkan mahasiswa dalam pencatatan prestasi akademiknya.

Dengan diberlakukannya peraturan baru ini, diharapkan alur perkuliahan antara mahasiswa dengan dosen menjadi lebih baik dari sebelumnya. Mahasiswa dapat mengikuti proses perkuliahan dengan baik karena adanya RPS yang menjadi acuan  dosen dalam metode pembelajaran serta penilaian.

 

Matthew Adith | Novita

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *