Pernyataan Sikap: Menghidupkan Kembali KPK yang Sekarat

Salah satu slogan yang dibawa oleh massa saat forum terbuka "Selamatkan KPK", Kamis (12/9) kemarin. dok/Novita

Sejak awal pembentukannya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi instrumen yang ditakuti oleh lembaga kekuasaan negara dan telah diupayakan serangkaian metode untuk menghapuskannya. Memasukan kandidat yang memiliki masalah hukum ke dalam pemilihan calom pimpinan KPK serta revisi terhadap UU No. 30 tahun 2002 merupakan serangkaian upaya untuk melemahkan yang tersusun secara sistematis.

Pembentukan KPK sendiri didasari oleh kenyataan bahwa masalah korupsi di Indonesia bersifat sistemik, yang berarti telah memasuki setiap elemen-elemen yang ada dalam masyarakat dan telah membudaya dalam setiap lini kehidupan. Upaya-upaya sebelum pembentukan KPK seperti menunjuk kejaksaan, kepolisian, atau badan bentukan pemerintah lainnya terbukti tidak berhasil dalam menuntaskan masalah korupsi di Indonesia. Ditambah lagi dengan klasifikasi kejahatan korupsi yang termasuk ke dalam white collar crime yang membuat pelaku korupsi memiliki kemampuan untuk melakukan retaliasi terhadap penyelidikan.

Kehadiran KPK juga merupakan salah satu mandat reformasi 1998. Pengalaman korupsi, kolusi dan nepotisme yang dialami pada rezim orde baru menjadikan narasi penghapusan korupsi menjadi agenda dan mandat penting dalam reformasi. Mandat tersebut penting untuk menjaga proses demokratisasi Indonesia dan berperan sebagai pemberantas korupsi di tengah sistem perpolitikan Indonesia yang masih memprihatinkan.

Oleh karena itu, menyikapi hasil sidang paripurna DPR yang menyetujui usulan Revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi (UU KPK) melalui forum terbuka yang diadakan pada Kamis, 12 September 2019 di Pohon Hukum Unpar, dengan ini kami:

  • Menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan sebuah lembaga independen yang harus bebas dari intervensi lembaga kekuasaan lain.
  • Menggarisbawahi situasi KPK saat ini tengah terancam secara sistematis, terstruktur dan masif melalui: 1). Memasukkan kandidat bermasalah dan 2). Rancangan revisi UU No. 30 tahun 2002
  • Mengingat KPK merupakan warisan reformasi 1998 dan bukti komitmen Indonesia terhadap demokrasi serta pemberantasan peninggalan orde baru yang meliputi kolusi, korupsi dan nepotisme
  • Menyadari Isu korupsi di Indonesia bersifat sistemik dan mengakar dalam tiap segi sistem perpolitikan dan telah merugikan masyarakat Indonesia secara materiil.
  • Menimbang Fungsi publik sebagai elemen pengawas KPK telah berjalan dengan baik sehingga intervensi pihak lain tidak lagi dibutuhkan.

Dengan ini menyatakan bahwa:

  • Menolak rancangan revisi UU. No. 30 tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
  • Menyesalkan tindakan Presiden Indonesia, Ir. Joko Widodo yang menyutujui revisi UU KPK.
  • Menuntut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beserta Panitia Seleksi (Pansel) untuk mengadakan kembali seleksi calon pemimpin KPK dan mengeliminasi calon-calon yang terbukti bermasalah secara hukum.
  • Merekomendasikan fungsi pencegahan yang meliputi: pembuatan kurikulum anti korupsi, sosialisasi kepada pejabat publik, laporan harta, kajian dan koordinasi antar lembaga.
  • Mengajak Civitas Akademik Universitas Katholik Parahyangan untuk tetap aktif dalam perkembangan isu ini.

Bandung, 12 September 2019

Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan

yang diwakili oleh

Media Parahyangan, Pusik Parahyangan, Koperasi Keluarga Besar Mahasiswa, Lembaga Kepresidenan Mahasiswa, Majelis Perwakilan Mahasiswa

 

Related posts

*

*

Top