Peraturan Baru Parkir Unpar dan Persaingan Usaha

Tampak dari loket parkir Unpar. dok/MP

STOPPRESS, MP – Universitas Katolik Parahyangan telah melaksanakan serangkaian peraturan parkir baru per tanggal 1 September 2019. Peraturan baru ini akan mewajibkan mahasiswa dan konsumen lahan parkir lain untuk membayar menggunakan e-money Flazz BCA. Langkah ini dilakukan oleh Biro Umum dan Teknik (BUT) dalam rangka digitalisasi, dengan menyebut kemudahan dan kenyamanan sebagai alasan diterapkannya peraturan-peraturan baru ini. Pada saat peraturan ini ditetapkan, mahasiswa tidak lagi bisa membayar parkir menggunakan uang tunai.

Penggunaan Flazz BCA ini mengundang kritik dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa. Dalam survei yang dilakukan Lembaga Kepresidenan Mahasiswa (LKM), mayoritas mahasiswa meminta sistem baru ini mengakomodasi jenis-jenis e-money lain. Selain itu, penggunaan e-money tunggal juga rawan terhadap pelanggaran prinsip persaingan usaha yang sehat.

Namun, Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah 3 (DKI, Jawa Barat, dan Banten), Aru Armando, menyatakan terlalu dini bagi sistem baru ini dikatakan melanggar prinsip persaingan usaha. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai asal mula dari peraturan ini sendiri. Prinsip persaingan usaha sendiri dapat dilihat dari dua sisi, yaitu produsen dan konsumen.

Dari sisi produsen, Aru memaparkan bahwa setiap penyedia layanan usaha harus diberikan kesempatan yang sama untuk melayani konsumen. Sedangkan dari sisi konsumen, konsumen sendiri harus bebas memilih penyedia layanan yang mereka inginkan.

Hal ini bukan berarti bahwa penggunaan layanan perdagangan tunggal pasti melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha. “Harus tahu dan dikaji lebih lanjut mengenai mekanisme dibalik terpilihnya BCA,” terangnya.

Pelanggaran prinsip persaingan usaha sendiri adalah suatu mekanisme yang menghalang-halangi produsen lain untuk ikut berjualan. Jika proses berlangsung tertutup dan hanya mengundang satu produsen, maka terdapat indikasi persaingan usaha yang tidak sehat. Sekarang ini, KPPU Pusat sedang menelaah apakah penggunaan eksklusif OVO di beberapa lahan parkir memenuhi syarat-syarat tersebut.

Mahasiswa memang memiliki hak, namun perlu diketahui lebih lanjut bahwa belum tentu terjadi pelanggaran dalam praktik ini. Meskipun begitu, terdapat preseden sebelumnya dimana KPPU menegur pembayaran tol yang hanya bisa memakai e-money Bank Mandiri. “Kan, tidak semua orang adalah nasabah bank tertentu,” ujar Aru. Ia sendiri telah melihat preseden baik dengan direncanakannya integrasi e-money jenis lain oleh BUT sendiri.

LKM sebelumnya telah melakukan survei dimana meskipun mayoritas sampel survei telah mengetahui adanya perubahan aturan, namun mayoritas di antara mereka tidak setuju akan kewajiban satu jenis e-money. Justru, sebagian besar responden memiliki e-money dari bank lain. Menanggapi hal ini, BUT menyatakan bahwa sistem yang dikelola bersama oleh EZ Parking sedang disempurnakan, tetapi pertama-tama dengan menggunakan flazz terlebih dahulu.

Awalnya, peraturan baru ini akan dilaksanakan per 1 Agustus 2019, namun diundur sampai 1 September dengan alasan sosialisasi lebih lanjut terhadap mahasiswa. Pembayaran parkir kini sudah bisa menggunakan flazz sebagai alternatif uang tunai.

 

Naufal Hanif || Brenda Cynthia

*

*

Top