Penyitaan Buku, Melanggar Tonggak Demokrasi

Pada Jumat (15/2) lalu, diadakan diskusi publik mengenai fenomena pembakaran dan pemberantaran buku yang dilakukan oleh aparat pemerintah pada beberapa minggu sebelumnya. Diskusi diselenggarakan di gedung aula kantor Pikiran Rakyat. Diskusi fokus terhadap tindakan aparat yang dinilai tidak berdasar dan melanggar konsep demokrasi.

“Pelarangan berdiskusi mengurangi kecerdasan masyarakat,” ucap Indah Nurmasari, selaku pembicara dari Kontras. Fenomena penyitaan buku yang terjadi, seolah-olah tidak mengijinkan masayarakat untuk berpikir luas dan global. Tindakan aparat telah melanggar salah satu tonggak demokrasi, yaitu freedom of the press. Melanggar freedom of the press, artinya pelarangan buku telah  membatasi akses informasi yang seharusnya di dapatkan oleh masyarakat.

Indah berpendapat bahwa pelarangan buku dilakukan harusnya dengan dua indikator. Pertama, menganggu keamanan sosial dan kedua, menyebarkan ajaran sesat. Tetapi kedua hal ini hanya dapat dibuktikan setelah dibuatnya sebuah court of law dihadapan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan yang terjadi sekarang, bahwa pelarangan buku tidak melalui proses peradilan.

Bilven dari Ultimus, selaku narasumber, juga berpendapat bahwa tindakan penyitaan buku itu tersendiri merupakan hal yang sia-sia akibat keberadaan media informasi dari internet yang tidak dapat dibendung oleh pihak pemerintah. Sehingga, apa yang dilakukan pemerintah dinilai sebagai pembuktian kekuasaan mereka yang dipakai sewenang-wenang.

Pemerintah juga dinilai cukup tidak efektif dalam penyaluran energinya. Pemerintah menghabiskan waktu dan tenaga untuk mengurus buku–buku yang dinilai marxis ataupun komunis. Pemerintah disarankan untuk mengurus kasus-kasus yang lebih relevan terhadap keberlanjutan negara.

Diskusi mengundang tiga narasumber tersebut dimulai dengan pemaparan mengapa buku tidak boleh disita atau dibakar oleh oknum. Diskusi ini berangkat dari isu yang terjadi di Padang, dimana buku yang berjudul “Konspirasi Pembunuhan Soekarno” disita karena dinilai mengandung unsur komunis. Narasumber berpendapat bahwa negara masih fobia terhadap doktrin pemerintah dimasa lalu.

 

Daniel Suwito | Mohammad Iqbal

Related posts

*

*

Top