Pentingnya Mengingat Janji Kampus Saat Forbes

EDITORIAL, MP — Sudah dua minggu lebih sejak pihak kampus bertemu mahasiswa yang kecewa melalui Forum Bersama Beraksi (FORBES) Vol. II, sudah hampir sebulan pula sejak kenaikan UKT diprotes dan dibatalkan oleh kampus. Forum tersebut menjadi ajang pihak kampus untuk menjelaskan semua keluh-kesah mahasiswa, mulai dari bantuan keuangan sampai ke penyelenggaraan perkuliahan semester depan.

Namun, dari banyak penjelasan yang diterima mahasiswa itu, terdapat banyak hal yang sifat janjinya masih harus ditepati di kemudian hari. Seperti janji-janji lain, setiap ucapan kampus tentang kebijakan yang akan datang harus diingat dan dipegang mahasiswa.

Sebab, jika mahasiswa tiba-tiba lupa bahwa tuntutan kemarin tidak hanya soal pembatalan kenaikan UKT, maka dikhawatirkan pihak kampus tidak merasa perlu melakukan apa yang sudah mereka janjikan kepada mahasiswa.

Bagaimanapun juga, butuh protes besar dari mahasiswa untuk sekadar tidak menaikkan UKT. Target-target yang lebih besar, seperti transparansi dana dan pelaksanaan perkuliahan yang jelas, membutuhkan protes yang lebih besar dan tahan lama pula.

Perhatikan janji-janji ini:

Pertama, pihak kampus tidak akan menurunkan UKT karena ingin melakukan cara yang ‘lebih elegan’ untuk merespon krisis ini. Cara yang lebih elegan tersebut adalah bantuan keuangan yang sistematis dan mumpuni, dalam bentuk bantuan Rp500.000 maupun keringanan waktu pembayaran.

Pada saat editorial ini ditulis (18/6), pembagian bantuan biaya hanya baru sampai tahap pendaftaran. Belum ada tindakan lebih lanjut dari pihak yang berwenang terkait ini. Sampai saat ini pun, kampus juga masih belum memberi kejelasan terkait proses cicilan empat kali yang sebelumnya sempat disebutkan Rektor.

Kita perlu memperhatikan dan mengawal terus proses bantuan yang ‘elegan’ ini. Dari awal, sosialisasi proses ini harus jelas dan mencapai seluruh mahasiswa. Lalu, proses untuk klaim bantuan ataupun pengajuan keringanan tidak boleh berbelit-belit.

Setelah itu, bantuan yang diberikan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan mahasiswa dan tepat sasaran untuk mereka yang benar-benar membutuhkan. Terakhir, sanksi yang biasanya dilakukan jika belum membayar uang kuliah, seperti tidak boleh mengikuti ujian, harus ditinjau ulang.

Rektor Unpar, Mangadar Situmorang, telah menyampaikan bahwa tidak boleh ada mahasiswa Unpar yang berhenti kuliah karena masalah keuangan. Namun, hanya mahasiswa yang bisa membuktikan apakah pihak kampus telah melakukan langkah-langkah yang tepat untuk mencegah terjadinya hal tersebut.

Kedua, soal transparansi dana. Kenaikan UKT yang secara mendadak dan tidak pernah adanya penjelasan sejak beberapa tahun silam tentang mengapa dan untuk apa uang mahasiswa dinaikkan membuat salah satu tuntutan mahasiswa yang paling penting adalah tuntutan transparansi dana. Pihak kampus menjawab persoalan ini dengan memberikan gambaran kasar keuangan kampus.

Dikatakan bahwa dengan uang yang diberikan mahasiswa, mayoritas digunakan untuk membayar gaji dosen, memberikan beasiswa, dan biaya-biaya lainnya. Ilustrasi dari pihak kampus memberikan gambaran bahwa keuangan kampus selalu berada di sisi balance, atau tidak mencari profit.

Hanya laporan keuangan dari pihak kampus yang dapat membuktikan hal ini. Sebelumnya, ada mahasiswa yang telah mengajukan permohonan permintaan informasi publik kepada Senat Mahasiswa yang berwenang meminta dan memiliki informasi keuangan pihak universitas. Proses ini harus terus diperhatikan sampai dokumen-dokumen yang diperlukan berada di tangan mahasiswa.

Selain itu, pihak kampus juga berjanji akan memberikan informasi transparansi dana melalui infografik yang akan dinaikkan di akun instagram universitas. Mahasiswa masih perlu menunggu janji tersebut untuk ditepati pihak kampus.

Ketiga adalah tentang penyelenggaraan perkuliahan pada Semester Ganjil 2020/2021. Sinyal yang diberikan pihak Rektorat saat Forbes bercampur yaitu di satu sisi, kuliah ‘pasti online’ tetapi di sisi lain kegiatan praktikum bisa jadi akan dijalankan dengan penyesuaian, seperti misalnya dengan rotasi penggunaan laboratorium. Belum ada surat edaran resmi dari pihak kampus mengenai hal ini.

Salah satu tuntutan mahasiswa adalah kuliah daring yang diselenggarakan dengan berkonsultasi kepada ahli-ahli terkait. Mahasiswa perlu memperhatikan belum jelasnya penyelenggaraan perkuliahan pada semester depan ini, sebab sistem yang tidak disusun dengan baik hanya akan berujung pada kekacauan dan ketidakefektifan proses belajar-mengajar.

Belum lagi, Senin (15/6) lalu Mendikbud-dikti telah menyampaikan bahwa kegiatan sekolah dan perguruan tinggi pada TA 2020/2021 harus diselenggarakan secara daring. Dengan mengingat proses transisi yang berjalan kurang baik semester ini serta berbagai macam keluhan lainnya, mahasiswa perlu memastikan agar kebijakan yang akan dikeluarkan Universitas memperbaiki kekurangan perkuliahan daring pada semester ini.

Dengan masih banyaknya potensi masalah yang akan terjadi dalam hal bantuan keuangan, transparansi keuangan, maupun metode pembelajaran daring, mahasiswa tidak boleh melupakan isu-isu yang ramai dibahas sebelum Forbes atau bahkan menganggap bahwa isu-isu tersebut sudah selesai.

Saat ini adalah waktu yang tepat untuk terus mengawal dan mengingat janji-janji kampus yang belum terlaksana dan masih harus dibuktikan kebenarannya di masa yang akan datang. Pihak kampus harus menepati janji-janjinya untuk membuktikan bahwa kampus serius memahami dan menolong mahasiswanya.

MEDIA PARAHYANGAN

Related posts

*

*

Top
Atur Size